Indonesia Kenalkan Penyuluh Antikorupsi di ASEAN-PAC 2023

AKSI / INDONESIA KENALKAN PENYULUH ANTIKORUPSI DI ASEAN-PAC 2023

30 MEI 2023

PERWAKILAN negara-negara di Asia Tenggara melakukan pertemuan ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) selama dua hari, Selasa-Rabu (30-31 Mei 2023) di Jakarta.

Tahun ini, Kamboja ditunjuk sebagai Chairman atau Keketuaan ASEAN-PAC 2023 dan menggandeng Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan acara.

Tema yang diangkat kali ini tentang pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi berdasarkan usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Workshop dihadiri 33 peserta perwakilan negara-negara Asia Tenggara dan Timor Leste sebagai observer.

Wakil Ketua Unit Antikorupsi Kamboja (ACU) Yonn Sinat mengatakan, bahwa korupsi memiliki dampak negatif yang begitu serius baik bagi masyarakat maupun organisasi juga berdampak bagi pertumbuhan.

"Inilah alasan kita bergandengan tangan untuk bersama-sama melawan musuh bersama ini. Memberantas korupsi tidak hanya dengan penegakan hukum, tapi juga dengan pendidikan dan pencegahan," ujarnya saat membuka workshop yang diadakan di Jakarta, Selasa (30 Mei 2023).

Ia berharap agar negara-negara di Asia Tenggara bisa terbebas dari korupsi. Dengan acara workshop ini, ia berharap masing-masing perwakilan negara bisa berbagi pengalaman sehingga bisa diterapkan dengan langkah baru di negara masing-masing.

Ketua KPK Firli Bahuri menekankan bahwa dalam pemberantasan korupsi sangat penting memperkuat tidak hanya penegakan hukum, tapi juga pendidikan antikorupsi dan langkah-langkah pencegahan korupsinya.

"Terkait pencegahan korupsi, setiap tahun kami melakukan pemetaan risiko korupsi lintas kementerian/lembaga, dan pemda untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi. Hal ini memungkinkan kami untuk mengevaluasi keefektifan langkah-langkah antikorupsi kami dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik," tutur Firli.

Dalam sesi diskusi, Indonesia berbagi pengalaman dalam memberikan pendidikan antikorupsi dan strategi pencegahan korupsi di sektor publik. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pendidikan dan Pelatihan KPK Dian Novianthi melalui materi berjudul Anti-Corruption Certification: Public Participation in Eradicating Corruption with an Educational Strategy.

Dian menjelaskan bahwa KPK memiliki praktik terbaik dalam pendidikan antikorupsi dan pencegahan korupsi dengan membentuk Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API).

Di Asia Tenggara, hanya di Indonesia yang membentuk PAKSI untuk membantu dalam sosialisasi pendidikan antikorupsi. Selain itu, terkait pencegahan korupsi, Dian memaparkan pengalaman KPK menyangkut Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Menurut dia, masyarakat yang ingin ikut dalam pemberantasan korupsi bisa melalui program sertifikasi sektor antikorupsi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi KPK sejak 2017.

"[Sertifikasi] ini untuk menjamin bahwa masyarakat yang ingin ikut serta [dalam pemberantasan korupsi] memenuhi standar kompetensi dalam memberantas korupsi dengan efektif," ujar Dian dalam ASEAN-PAC 2023 di Jakarta, Selasa.

Ada dua jenis program sertifikasi yang diselenggarakan oleh KPK yaitu, Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) berdasarkan SKKNI 303 tahun 2016 dan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) berdasarkan SKKNI 338 tahun 2017.[]

Materi diskusi dari masing-masing perwakilan negara bisa Anda akses di sini.