Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Antikorupsi: Dengan Pendidikan Kita Berantas Korupsi

AKSI / WEBINAR PENGUATAN KAPASITAS DOSEN ANTIKORUPSI: DENGAN PENDIDIKAN KITA BERANTAS KORUPSI

26 MEI 2023

DIREKTORAT Jejaring Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar kembali seri webinar "Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi."

Kegiatan dilakukan secara daring melalui telekonferensi video selama dua hari, Kamis-Jumat (25-26 April 2023). Seri kali ini menyasar peserta di wilayah Sumatera.

Direktur Jejaring Pendidikan Aida Ratna Zulaiha mengatakan bahwa tindakan koruptif atau pelanggaran terhadap integritas masih banyak terjadi di lingkup perguruan tinggi, mulai kecurangan hingga plagiarisme.

"Lebih mengkhawatirkan lagi adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh pemimpin perguruan tinggi atau mahasiswa," ujar Aida yang mencontohkan sejumlah petikan berita di media massa terkait praktik korupsi di universitas.

Berdasarkan studi berbasis media massa antara 2014-2017, Aida menuturkan, ada sejumlah praktik korupsi yang mengemuka di lingkup universitas, antara lain jual beli ijazah, pengadaan barang dan jasa, dana hibah, SPP dan penggelapan dana mahasiswa, suap menyuap, masalah penerimaan mahasiswa baru, jual beli nilai, masalah pemilihan rektor, dana penelitian, dan gratifikasi.

"Korupsi itu seperti gunung es, yang biasanya terlihat sehari-hari hanyalah korupsi yang terungkap, namun di belakang itu ada juga korupsi-korupsi besar," ujarnya saat membuka kegiatan webinar pada hari pertama.

Oleh karenanya, kata Aida, KPK melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi tidak hanya melalui penindakan, tapi dengan pendidikan antikorupsi (PAK). Kegiatan seri webinar ini juga bagian dari misi KPK menyampaikan tentang pendidikan antikorupsi.

"Pendidikan antikorupsi harus dilakukan sejak pendidikan usia dini hingga tingkat masyarakat umum baik melalui jalur formal maupun nonformal," ujarnya.

Saat ini program pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi telah diperkuat dengan regulasi Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi dan Kepdirjenpendis Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Sementara itu, Dosen Universitas Paramadina Yusuf Kurniadi mengatakan bahwa dunia pendidikan mengemban tugas berat dalam pengimplementasian pendidikan antikorupsi. Meski telah didukung regulasi melalui Permenristekdikti Nomor 33/2019, PAK masih bercirikan insersi dalam implementasinya. "Diskusi terkait implementasinya adalah mengenai efektivitas: apakah pendekatan sebagai mata kuliah tunggal atau mata kuliah insersi," tutur Yusuf juga sebagai Ketua Asosiasi Dosen Pendidikan Antikorupsi Indonesia (ADPAKI). Implementasi PAK selain pada pembelajaran di kelas, dapat pula diberikan dalam bentuk penugasan dan kegiatan. Misalnya, investigasi petty corruption, KKN Tematik Integritas, analisis peraturan daerah, riset, permainan, dan sebagainya. "Tantangannya adalah bagaimana mahasiswa bisa memiliki karakter antikorupsi dalam 8 semester," ia menambahkan. Di sisi lain, Yusuf mengingatkan, untuk bisa menjadi pengampu mata kuliah antikorupsi yang baik, tentu harus bisa menjadi role model nilai-nilai integritas itu sendiri. "Siapkah kita untuk memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak didik kita dengan keteladanan nilai-nilai integritas?" ujarnya.

Selain penguatan kepada dosen atau calon pengampu di perguruan tinggi, KPK juga mengampanyekan antikorupsi kepada mahasiswa melalui program "Campus Integrity Fest (CIFest)". CIFest 2023 telah dimulai sejak 18 Mei lalu dan diharapkan bisa membangun budaya integritas di diri mahasiswa.

KPK telah secara rutin melaksanakan program penguatan kapasitas kepada dosen/calon dosen pengampu PAK. Kegiatan ini hasil kerja sama dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais), dan Kementerian/Lembaga pengampu perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Pada 2022, sebanyak lima seri webinar dan dua seri kegiatan luring dengan total 2.534 peserta telah dilakukan. Adapun pada tahun ini kegiatan akan diadakan sebanyak lima kali. Sebelumnya telah terlaksana webinar pada 12-13 April lalu dengan target peserta di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan.

Pada seri berikutnya, KPK akan menggelar program serupa pada 14-15 Juni untuk target peserta di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu, pada 21-22 Juni untuk wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT serta terakhir pada 5-6 Juli dengan peserta dari Perguruan Tinggi Kementerian Lembaga (PTKL).[]

==============================

Bagi Kawan Aksi yang merupakan dosen pengampu atau calon pengampu Pendidikan Antikorupsi, bisa mengikuti kegiatan sesuai dengan wilayah perguruan tinggi masing-masing.

Berikut informasi pendaftaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri 3 (Wilayah Jateng, DIY, dan Jatim) pada 14 – 15 Juni 2023. Tautan pendaftaran: https://bit.ly/antikorupsi-seri-3.

2. Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri 4 (Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, NTT) pada 21 – 22 Juni 2023. Tautan pendaftaran: https://bit.ly/antikorupsi-seri-4.

3. Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi Seri 5 (Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga) pada 5 – 6 Juli 2023. Tautan pendaftaran: https://bit.ly/antikorupsi-seri-5.

Mari mengambil peran dalam gerakan antikorupsi!