KPK Minta Perilaku Antikorupsi Harus Menjadi Budaya Kehidupan Sehari-hari

AKSI / KPK MINTA PERILAKU ANTIKORUPSI HARUS MENJADI BUDAYA KEHIDUPAN SEHARI-HARI

22 MEI 2023

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengatakan bahwa korupsi itu menyelewengkan dua hal, yaitu kewenangan dan uang.

Penyelewengan atas keduanya memiliki dampak yang sangat luas, salah satunya cita-cita sebuah kota/kabupaten atau negara, seperti pelayananan publik yang transparan tidak bakal terwujud.

“Maka, perilaku antikorupsi harus menjadi budaya baik di lingkup pemerintahan maupun di kehidupan masyarakat sehari-hari,” ujar Nurul saat memberikan pidato pembukaan “Roadshow KPK: Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi” di Alun-alun Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (21 Mei 2023).

Nurul mengatakan, KPK saat ini tak hanya menggencarkan penangkapan terhadap para koruptor, tapi juga “mengembangkan cara-cara beradab, lebih manusiawi” dalam membumikan nilai-nilai antikorupsi.

“Tak bisa orang-orang yang korup itu cuma ditangkap-tangkap. Maka, dalam gerakan ‘Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi’ ini, kami berharap [penegakan antikorupsi itu, red] bukan soal penangkapan, tapi harus menjadi budaya,” ujarnya.

Jika sebuah kota/kabupaten itu “sakit” karena korupsi, kerugian dirasakan oleh semua elemen masyarakat. “Tidak ada lagi masyarakat makmur, seperti dalam lirik Mars Kota Depok tadi. Jadi, harus menjadi kesadaran bahwa antikorupsi itu menyehatkan diri kita, kota/kabupaten,” katanya.

Nurul juga mengingatkan sekali lagi bahwa tahun depan Indonesia menggelar pemilihan umum (pemilu). “Anda harus memilih pemimpin yang bisa melayani secara adil. Indikasinya apa? Tidak menyuap rakyatnya. Jadi, kalau ada ‘serangan fajar’ tolak. Selama ada yang masih menunggu ‘serangan fajar’, maka pelayanan publik nantinya pasti tidak bersih. Jangan harap kotanya bersih, makmur, dan adil,” tuturnya.

Jika sebelum menjabat calon pemimpin itu sudah menyuap rakyatnya, maka saat sudah menduduki jabatan yang diraih, “Dia akan minta modalnya kembali,” Nurul mengingatkan.

Wali Kota Depok Mohammad Idris sependapat dengan yang disampaikan oleh Nurul Ghufron bahwa politik uang melalui “serangan fajar” harus ditolak. “Itu namanya korupsi,” ujarnya.

Oleh karenanya, menurut dia, tindakan-tindakan pencegahan korupsi lebih penting daripada—dalam istilah Idris—“melakukan terapi atau menanggulangi penyakit”.

Menurut Idris, korupsi terjadi karena ada nafsu serakah dalam diri seseorang, juga tak jarang dorongan dari faktor eksternal. “Maka, kami ada program pembangunan karakater pegawai negeri sipil, seperti pengajian bagi muslim tiap bulan sekali. Lalu, pelayanan publik telah dibuat sistem elektronik, sehingga menutup peluang jahat. Di Pemkot Depok, juga telah ada pakta integritas,” kata Idris.

Terkait dengan lelang jabatan, seperti camat dan lurah, menurutnya, Pemkot Depok menggelar secara transparan dengan melibatkan sejumlah pihak dalam asesmen, seperti universitas, profesional, dan Badan Kepegawaian Negara

“Enggak ada jual beli jabatan. Semua berdasarkan penilaian kinerja dan integritas. Ke depan, kami menerapkan dengan sistem meritokrasi. Jadi, enggak ada [pakai] duit-duit, di Depok enggak ada itu,” tuturnya.

Dalam acara tersebut, pejabat Pemkot Depok berjanji untuk tidak korupsi melalui penandatanganan Komitmen Anti Kecurangan dan Zona Integritas.

Ada lima poin yang menjadi fokus komitmen Pemkot Depok saat ini, antara lain:

Menerapkan budaya kerja, budaya kepatuhan, kode etik, budaya anti kecurangan, dan rencana pengendalian kecurangan (fraud control plan) dalam melaksanakan setiap aktivitas pelayanan.
Menerapkan lingkungan pengendalian (control environment) yang efektif.
Tidak memberikan toleransi (zero tolerance) pada segala bentuk kecurangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.
Menindak tegas segala bentuk kecurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Memantau, mengawasi, dan menyelesaikan setiap kejadian kecurangan yang terjadi.[]