Perkuat Integritas di Birokrasi, LSP KPK Adakan Sertifikasi API Eksekutif Angkatan 3

AKSI / PERKUAT INTEGRITAS DI BIROKRASI, LSP KPK ADAKAN SERTIFIKASI API EKSEKUTIF ANGKATAN 3

16 MEI 2023

LEMBAGA Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP-KPK) pada Selasa-Rabu (16-17 Mei 2023) menggelar sertifikasi untuk Ahli Pembangun Integritas (API) Eksekutif Angkatan 3.

Pelaksanaan sertifikasi yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan diikuti sebanyak 31 eselon pertama dari sejumlah kementerian/lembaga (K/L).

“Hari ini, pesertanya merupakan alumni dari Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) yang diadakan tahun 2022,” ujar Koordinator Harian LSP KPK, M. Rofie Hariyanto kepada ACLC KPK, Selasa.

Menurut Rofie, sebetulnya peserta PAKU Integritas 2022 berjumlah 56 peserta, di mana sebanyak 20 peserta merupakan penjabat (pj) gubernur. Karena syarat utama dari API Eksekutif adalah pejabat eselon satu, maka para pj gubernur tidak ikut dalam sertifikasi.

API adalah personel bersertifikasi yang berkompetensi membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan korupsi pada instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Disebut sebagai API Eksekutif karena personel tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan program pembangunan integritas di instansinya.

“Syarat minimal API Eksekutif yaitu eselon satu hingga menteri. Selain itu, mereka juga telah lulus ikut kegiatan pendidikan antikorupsi yang diadakan oleh KPK,” kata Rofie.

Ada tiga skema Sertifikasi API yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP P II KPK yaitu sertifikasi API muda, API utama, dan API eksekutif.

Syarat dari API muda ini adalah personel yang memiliki pengalaman kerja di bidang kepatuhan minimal 2 tahun, yang membantu proses dalam tata kelola organisasi—membantu API utama. Selanjutnya, API utama yaitu mereka yang memiliki kewenangan dan membuat regulasi/kebijakan.

“Yang namanya sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap kompetensi seseorang apakah mereka sesuai dengan standar atau tidak,” kata Rofie.

“Jadi, harapannya, kami ingin mereka sebagai pemegang kekuasaan di negeri memiliki standar yang sama soal integritas, lebih memahami fungsinya untuk membantu integritas sesuai dengan SKKNI.”

Hal yang sama juga diutarakan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Wawan Wardiana saat memberikan sambutan kepada para peserta sertifikasi.

“Kami berharap bapak/ibu jika sudah lolos nanti, bisa memastikan perusahaan atau organisasi mematuhi kebijakan yang sifatnya antikorupsi. Lalu, juga tentunya lebih banyak ide menciptakan lingkungan berintegritas, dan kami berharap pula bapak/ibu menjadi vocal point di lingkungan sendiri, sehingga ketika ada yang bertanya tentang pendidikan antikorupsi tak perlu lagi ke bertanya kepada KPK,” kata Wawan.

Kemasan kompetensi yang digunakan sertifikasi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 338 Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Kepatuhan pada jabatan kerja Ahli Pembangun Integritas.

Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi tenaga kerja bidang Bidang Kepatuhan pada Jabatan Kerja Ahli Pembangun Integritas dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP P II KPK dan asesor kompetensi.[]