Menakar Manfaat Menjadi Paksi Bagi Diri Sendiri

AKSI / MENAKAR MANFAAT MENJADI PAKSI BAGI DIRI SENDIRI

01 MARET 2023

Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pencegahan korupsi oleh KPK. Kebermanfaatan menjadi Paksi ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar, tapi juga bagi diri sendiri.

Hal ini terungkap dari hasil kuesioner yang disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK pada 22-24 Februari lalu di Jakarta. FGD bertema "Identifikasi dan perumusan kemanfaatan sertifikasi profesi sektor antikorupsi" tersebut mengundang berbagai pihak, termasuk 16 Paksi dan API serta perwakilan dari 10 Kementerian dan Lembaga yang pegawainya pernah mengikuti sertifikasi bidang antikorupsi.

Dari 313 responden Paksi dan API, paling banyak atau 86 orang, mengaku mendapatkan manfaat berupa peningkatan pengetahuan terkait antikorupsi. Hal ini terwujud berkat pendidikan antikorupsi yang mereka pelajari melalui elearning ACLC KPK sebelum mengikuti sertifikasi. Selain itu, Paksi yang berdaya akan selalu menambah wawasannya sebagai bekal penyuluhan kepada masyarakat.

Manfaat terbesar kedua, atau 83 orang, adalah perubahan perilaku dalam diri setelah menjadi Paksi. Tentu saja menjadi Paksi menuntut seseorang untuk memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. Kesesuaian antara perilaku dan nilai-nilai yang disampaikan oleh Paksi adalah sebuah bentuk penegakan integritas.

Selain itu, kebermanfaatan lainnya adalah kemudahan terhubung dengan jejaring komunitas, menambah rasa percaya diri, kesempatan aktualisasi diri, hingga akses yang lebih mudah untuk menuju KPK.

Hasil serupa hampir sama dengan pertanyaan “manfaat apa yang diharapkan setelah menjalani sertifikasi”. Namun ada sekitar 8,9 persen yang berharap mendapatkan manfaat finansial dari menjadi Paksi atau API. Angka yang kecil ini menunjukkan bahwa semangat sukarela API dan Paksi masih terjaga.

Semangat sukarelawan dan idealisme memang menjadi salah satu dasar seseorang mengikuti sertifikasi oleh LSP. Menjadi Paksi dan API adalah sebuah misi pro bono, bukanlah pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan tidak jarang para Master (sebutan untuk Paksi atau API) merogoh kocek sendiri untuk membiayai program-program mereka.

Tapi diakui, sesekali Paksi juga mendapatkan keuntungan finansial. Salah satunya ketika mendapat honor saat ditugaskan KPK untuk menjadi fasilitator dalam berbagai program antikorupsi.

"Tapi honor tersebut akhirnya disisihkan lagi untuk membiayai kegiatan penyuluhan yang memerlukan biaya," kata Paksi dari Jawa Barat, Diana Handayani, yang menjadi salah satu peserta FGD tersebut.

Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, mengatakan walau menjadi Paksi bermanfaat bagi diri seseorang, namun sertifikasi antikorupsi dianggap belum memiliki banyak nilai tambah dari aspek profesi di kelembagaan. "Tidak seperti sertifikasi akuntansi yang memiliki nilai tambah di pekerjaan, sementara Paksi belum ada," kata Dian.

Dian berharap, ke depannya sertifikasi antikorupsi menjadi sebuah kebijakan yang terintegrasi dalam organisasi. "Alangkah indahnya jika sertifikasi antikorupsi bisa align dengan pengembangan integritas secara umum, baik di ASN atau swasta," kata Dian.

Walau tidak banyak, beberapa lembaga sudah mengakui Paksi dan API sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya penanaman integritas dan penegakan kepatuhan di organisasi. Salah satunya adalah Bank Tabungan Negara yang saat ini sudah memiliki 59 API dan 27 Paksi.

Andri Satriyo Pratomo, Corporate Governance Department Head Compliance & Governance Division BTN, dalam paparannya di FGD tersebut mengatakan bukti dukungan BTN adalah dengan ditetapkannya Forum Komunikasi API Bank BTN.

Menjadi API dan Paksi juga memiliki keuntungan tersendiri bagi penilaian kinerja karyawan di BTN. Menurut Andri, ada 8 parameter kinerja yang salah satunya bisa terpenuhi dengan memiliki sertifikat antikorupsi.

"Ada aspek ke-8, yaitu social contributor. Paksi dan API poinnya bisa lebih tinggi di sini. Mereka unggul dibanding yang lain dan akan membawa ke jenjang yang lebih tinggi," kata Andri.

Integrasi Paksi dan API dalam kebijakan perusahaan menjadi salah satu rekomendasi untuk KPK dalam FGD tersebut. KPK diharapkan dapat mengimbau lembaga untuk mendorong penguatan kepatuhan dengan mengikuti sertifikasi Paksi API. Selain itu, KPK juga direkomendasikan berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk menjajaki Paksi API menjadi salah satu indikator penilaian zona integritas menuju WBK WBBM.

KPK juga diimbau melakukan pemberdayaan Paksi tidak hanya untuk penyuluhan antikorupsi. Lebih dari itu, Paksi ke depannya diharapkan bisa memiliki kompetensi antikorupsi lainnya, seperti sosial audit.

Sejak sertifikasi dimulai pada 2017 oleh LSP KPK, saat ini sudah terdapat 2.665 Paksi dan 330 API di seluruh Indonesia. Pauline Arifin, Paksi sekaligus Direktur lembaga SustaIN, mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara G20 yang memiliki sertifikasi antikorupsi.

"LSP KPK the one and only di Indonesia. Negara-negara lain juga tertarik ingin mengadopsi strategi ini," kata Pauline.

Ke depannya, jumlah Paksi dan API diharapkan akan terus bertambah. Namun bukan hanya jumlahnya yang banyak, tetapi keaktifan mereka dalam menyuluh juga harus ditingkatkan.

"Semoga ini memberikan manfaat bagi negara kita tercinta," kata Dian Novianthi.