AKSI / PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA TEGASKAN KOMITMEN ANTIKORUPSI DI PCB TERPADU
Program Politik Cerdas Berintegritas kembali digelar pada Selasa (28/2) dengan peserta para pengurus Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dalam kegiatan pendidikan antikorupsi dari KPK untuk parpol tersebut, PKN menyampaikan komitmen mereka dalam gerakan politik yang bersih dan berintegritas.
Komitmen ini ditegaskan oleh Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika dalam sambutannya di PCB yang digelar di Gedung ACLC KPK. Dalam kesempatan itu, Gede juga menandatangani Deklarasi Integritas Bersama Partai Politik berisikan tekad partai mewujudkan politik yang bersih dari korupsi.
"Sebagai komitmen kami bersama KPK, ke depannya kami siap untuk bersama mengembangkan program-program (antikorupsi) ini," kata Gede.
PCB Terpadu untuk PKN digelar secara online dan offline, dihadiri puluhan pengurus partai dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diisi oleh pemberian materi integritas dan antikorupsi oleh Amir Arief, Direktur Sosialisasi dan Kampanye KPK, dan penjelasan mengenai pembelajaran mandiri atau elearning di situs ACLC KPK oleh Dian Novianthi, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK. Dari KPU hadir Andi Krisna, Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU, yang memberikan paparan berjudul "Transparansi Dana Parpol".
Gede menyatakan mendukung kegiatan pembelajaran antikorupsi oleh KPK. Menurut dia, PKN yang baru berdiri pada 28 Oktober 2021 memiliki semangat untuk memperbaiki negeri, salah satunya dengan memperjuangkan parpol yang antikorupsi dan bersih dari politik uang.
"Kami ingin membuktikan bahwa spirit kami sederhana, dulu Indonesia merdeka bukan karena banyak uang, tetapi karena perjuangannya yang kuat," kata Gede.
PKN yang bersih dari politik uang, kata Gede, dibuktikan dari susunan pengurus partai yang bebas dari kepentingan oligarki. Gede menegaskan, PKN dibangun dengan semangat gotong royong tanpa adanya keterlibatan konglomerat sehingga mereka bisa lebih bebas mewujudkan visi misi partai.
"Semoga dengan kebebasan ini kami tidak terikat dengan kepentingan yang sifatnya pragmatis kapitalis," ujar Gede yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014.
Wakil yang Mengabdi pada Rakyat
Dalam PCB Terpadu untuk Partai Kebangkitan Nusantara tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menekankan pentingnya sikap pengabdian wakil rakyat kepada kepentingan masyarakat, bukan untuk pribadi dan golongan. Untuk mewujudkan itu, kata Alexander, seorang yang ingin mencalonkan menjadi anggota legislatif seharusnya sudah "selesai dengan diri sendiri".
"Selesaikan dengan dirimu sendiri dulu, jadi tidak berpikir lagi ‘besok makan apa’ atau ‘anak-anak saya bagaimana’. Seharusnya sudah selesai pemikiran-pemikiran itu," ujar Alexander di hadapan kader PKN.
"Karena kalau masih seperti itu, akan menjadi wakil yang bekerja bukan untuk mengabdi, tapi bekerja untuk mencari nafkah. Seorang wakil rakyat seharusnya tidak hanya bekerja, tetapi juga mengabdi," tegas Alexander lagi.
Untuk mewujudkan politik yang bersih dari korupsi tidak cukup hanya partai dan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Masyarakat sebagai pemilih, lanjut Alexander, juga harus memiliki integritas yang kokoh agar bisa menolak segala bentuk politik uang.
Politik uang inilah yang membuat biaya politik di Indonesia menjadi sangat mahal. Alexander mencatat, untuk mencalonkan diri, paling tidak kandidat partai memerlukan dana Rp20-30 miliar untuk kampanye, termasuk jual beli suara dan mahar politik.
"Masyarakat juga harus berintegritas. Satu komponen saja tidak berintegritas, maka pemilu tidak akan menunjukkan demokrasi yang sebenarnya," tegas Alexander.
KPK melalui Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat menyadari betul edukasi antikorupsi sangat penting. PCB Terpadu adalah salah satu upaya KPK dalam mewujudkan parpol yang bersih, selain berbagai bentuk kampanye antikorupsi lainnya kepada masyarakat.
Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarkat KPK, mengatakan tahun lalu PCB Terpadu telah diadakan untuk 16 parpol nasional dan 4 partai lokal Aceh. Tahun ini, ada 4 Parpol nasional dan 2 partai lokal Aceh yang akan mengikuti PCB Terpadu.
"Apa yang dilakukan KPK hari ini adalah dalam rangka meningkatkan awareness antikorupsi di sektor politik," ujar Wawan.