Daftar 12 Penyelenggara Negara Peraih Penghargaan LHKPN 2022 dari KPK

AKSI / DAFTAR 12 PENYELENGGARA NEGARA PERAIH PENGHARGAAN LHKPN 2022 DARI KPK

10 DESEMBER 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan terhadap 12 penyelenggara negara yang patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penyerahan piala dan penghargaan dilaksanakan langsung Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada rangkaian Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 9 Desember 2022.

Sebanyak 12 penyelenggara negara itu berasal dari kementerian/lembaga/organisasi lainnya/pemerintah daerah (K/L/O/P) yang telah menjalankan program pencegahan korupsi dengan pencapaian terbaik sepanjang 2022 dan/atau telah memenuhi indikator penilaian sesuai dengan bidang antikorupsi masing-masing.

"Penghargaan diberikan kepada instansi dengan tingkat pelaporan dan kelengkapan 100 persen berturut-turut dari tahun pelaporan secara elektronik pertama kali dilasanakan hingga saat ini, yakni tahun 2018-2021, dan telah memiliki peraturan internal terkait dengan penyampaian LHKPN yang telah diharmonisasikan menjadi Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN," ujar Johanis, di sela penyerahan penghargaan LHKPN.

Berikut 12 instansi K/L/O/P peraih penghargaan LHKPN Tahun 2022:

1. Pemerintah Kota Denpasar

2. Pemerintah Kabupaten Purworejo 3. Pemerintah Kabupaten Paser

4. Pemerintah Kabupaten Boyolali

5. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

6. DPRD Kabupaten Boyolali

7. DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur

8. DPRD Kabupaten Morowali

9. PT Industri Kereta Api (Persero)

10. PT Bank Jatim

11. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

12. PT Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara)

Ditemui usai acara, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih Pemkot Denpasar. Hal ini, menurutnya, merupakan kesuksesan bersama seluruh jajaran Pemkot Denpasar dalam mengelola pelaporan dan kelengkapan 100 persen secara elektronik sejak 2018 hingga 2021.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut juga membuktikan bahwa kerja keras dan inovasi Pemkot Denpasar diakui KPK RI. "Tentunya penghargaan ini akan kami jadikan motivasi untuk terus berusaha memberikan inovasi dan program kerja dalam mendukung terciptanya good governance," ujar Jaya Negara.

Selain meraih penghargaan Kepatuhan LHKPN, KPK RI juga memberikan apresiasi atas Komitmen Pemkot Denpasar dalam meningkatkan MCP dan kesuksesan menjadi tuan rumah Road to Hakordia Tahun 2022.

"Ini menjadi tantangan kita ke depan, karena pencapaian kita bisa meningkatkan 100 persen, dan ini juga sekaligus menjadi motivasi kami di daerah tidak hanya di bidang LHKPN. Tadi ada standar indeks survei dan juga masalah MCP, itu juga menjadi tantangan kami kedepan untuk bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik," sambung Jaya Negara.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah memberikan apresiasi kepada Pemkab Pamekasan melalui penghargaan.

"Tentu, hal ini akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depan, demi kemajuan Pamekasan dan Indonesia secara umum," katanya.

Senada dengannya, Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat juga berterima kasih kepada KPK. Selain itu ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Boyolali.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, seluruh lini pemerintah Kabupaten Boyolali. Langkah kebersamaan dan ini kita dorong dan menjadi upaya langkah memajukan Kabupaten Boyolali,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada sambutan pembukaan Puncak Peringatan Hakordia 2022, di Hotel Bidakara Jakarta, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena banyaknya korupsi.

Karenanya, Firli Bahuri mengajak seluruh masyarakat Indonesia bersatu-padu mewujudkan tujuan negara dengan mencegah dan memberantas korupsi.

"Persoalan kebangsaan kita yang mendasar adalah korupsi, karena itu banyak negara gagal mewujudkan tujuannya karena korupsi," kata Firli.

Ia menambahkan, KPK tidak bisa bekerja sendirian dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga perlu dukungan dan kesadaran dari semua pihak untuk Indonesia benar-benar bersih dari korupsi.

"Karena korupsi bukan hanya sekadar kejahatan merugikan negara, bukan juga hanya merugikan perekonomian negara, jauh dari itu, korupsi juga merampas hak rakyat, merampas hak kita semua, karenanya korupsi bisa menggagalkan suatu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya," pungkasnya.

Penyampaian LHKPN secara elektronik dilakukan oleh seluruh wajib LHKPN sejak 1 Januari 2018 setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Hakordia Desember 2017.

LHKPN cerminan transparansi, akuntabilitas dan integritas penyelenggara negara. (YL)