Jangan Takut Lapor! Mayoritas OTT kasus Korupsi Berasal dari Laporan Masyarakat

AKSI / JANGAN TAKUT LAPOR! MAYORITAS OTT KASUS KORUPSI BERASAL DARI LAPORAN MASYARAKAT

09 DESEMBER 2022

Siapa yang pernah mendapat informasi dugaan tindak pidana korupsi, namun tidak tahu harus melaporkannya ke mana? Atau sudah melaporkan informasi tersebut, namun merasa laporannya tak kunjung ditindaklanjuti? Yuk simak apa saja sih syarat pelaporan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK.

Dalam workshop “Lihat, Lawan, Laporkan!” yang merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022, Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, Tomi Murtomo, menjelaskan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pelapor dugaan tindak pidana korupsi.

Syarat tersebut tertuang dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Di sini, di PP 43 jelas, syaratnya adalah identitas pelapor dan uraian mengenai fakta dan dugaan TPK,” ungkap Tomi di peringatan Hakordia 2022, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (9/12/2022).

Meski demikian, menurut Tomi, identitas pelapor bukanlah hal yang utama. Pihaknya akan tetap menerima laporan TPK yang berasal dari sumber anonim.

“Ketika pelapor menyampaikan anonim, itu tetap kita terima. Sebab belum tentu juga laporannya bagus. Kalau di awal-awal sudah kita batasi kan orang enggak mau lapor, ya kan?” imbuhnya.

Ketika informasinya dinilai bagus, KPK akan menganilisis dan menelaah kembali laporan tersebut. Misalnya, apakah laporan sudah memenuhi unsur 5W2H (who, what, when, where, why, how, dan how much) atau belum; dan apakah ada klarifikasi atas informasi tersebut. Setelah itu, KPK baru akan menindaklanjuti laporan dengan cara melakukan penindakan (pulinfo atau tangkap tangan), mencari informasi tambahan, melakukan upaya pencegahan dan meneruskannya ke unit kerja lain, berkoordinasi dengan instansi lain, dan pengarsipan.

“Bagi kami, bagi KPK, yang utama itu bukan identitas [pelapor], tapi nomor telepon pelapor. Soalnya bagaimana kita bisa validasi [kalau tidak ada nomor telepon pelapor]. Nah ketika informasinya bagus sekali, baru kita minta identitas untuk melengkapi admistrasi,” lanjutnya.

Jika pelapor enggan memberikan identitas dirinya karena khawatir dengan keselamatan diri, pihak KPK akan tetap mencoba membujuk dan meyakinkan bahwa pelapor adalah aset KPK. Selain itu, keamanan dan perlindungan hukum pelapor juga sudah tercantum dalam PP Nomor 43 Tahun 2018.

“Kalau saya boleh bilang, OTT (operasi tangkap tangan) itu sebagian besar atau 100% dari pengaduan masyarakat. Pelapor itu adalah aset KPK, pasti akan kita jaga kerahasiaannya. Nah biasanya setelah itu pelapor mau menyampaikan identitasnya,” ungkap Tomi.

Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi, KPK sudah menyediakan berbagai media yang bisa diakses. Misalnya melalui surat ke PO BOX 575, Jakarta 10120; email pengaduan@kpk.go.id; SMS ke 0811 959 575; atau dengan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, 12950.

Workshop Pengaduan Masyarakat Cerdas dalam Melapor Korupsi: Lihat. Lawan. Laporkan! ini merupakan bagian dari puncak acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022. Acara ini diikuti 65 penyuluh antikorupsi dari seluruh Indonesia yang diundang maupun yang mendaftarkan diri langsung di lokasi. [AMN]