LSP BPOM Pelajari Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi di LSP KPK

AKSI / LSP BPOM PELAJARI PENGELOLAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DI LSP KPK

20 OKTOBER 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempelajari bagaimana cara LSP KPK mengelola sertifikasi dan kompetensi selama ini. Karena memiliki kemiripan, LSP BPOM akan mengadopsi banyak hal dari LSP KPK untuk kemajuan sertifikasi kompetensi mereka.

Hal ini disampaikan oleh I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia BPOM sekaligus Direktur LSP BPOM dalam kunjungan ke KPK pada Kamis, 19 Oktober 2022. Bagus mengatakan, LSP KPK menjadi tujuan pembelajaran mereka berkat rekomendasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

"Kami mempelajari beberapa hal tentang pengelolaan LSP, mulai dari cara meningkatkan kompetensi asesor, membentuk asesor, perencanaan asesmen, hingga penganggarannya," kata Bagus kepada ACLC.

Dalam pertemuan tersebut, LSP KPK juga menyampaikan paparan mengenai cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap asesi guna memastikan kompetensi mereka terjaga, hingga penjelasan metode kerja sama dengan mitra seperti BPSDM dan Inspektorat dalam sertifikasi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.

LSP KPK saat ini mengelola sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang telah berjumlah ribuan di seluruh Indonesia. Baik Paksi dan API adalah insan terstandar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai antikorupsi.

Seperti KPK, kata Bagus, LSP BPOM yang telah terbentuk sejak 2014 juga memiliki penyuluh, yaitu Penyuluh Keamanan Pangan dengan empat skema berbeda. Saat ini sudah ada lebih dari 1.700 Penyuluh Keamanan Pangan BPOM di seluruh Indonesia yang terdiri dari pegawai BPOM, Kementerian lembaga, atau pemerintah daerah yang punya fungsi terkait dengan pangan.

"LSP KPK dan LSP BPOM banyak kemiripannya. Skemanya hampir serumpun, banyak diskusi yang berkembang," kata Bagus.

Bagus mengatakan, banyak hal yang akan diadaptasi oleh LSP BPOM dari LSP KPK, salah satunya soal penggunaan aplikasi untuk membantu pengelolaan sertifikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah elearning, Aksesku, dan Aksesku Interaksi.

"Aplikasi ini sangat memudahkan baik asesi maupun asesor, dan akan kami pelajari lebih lanjut. Aplikasi ini juga sangat relevan dengan apa yang kami lakukan di LSP BPOM," ujar Bagus.

Koordinator Harian LSP KPK M. Rofie Hariyanto mengatakan pertemuan tersebut membuka pintu kolaborasi dan kerja sama dengan LSP BPOM. Dengan jenis LSP yang sama yaitu P-2, LSP KPK dan LSP BPOM dapat menyelenggarakan sertifikasi untuk internal instansi dan jejaring kerjanya, termasuk untuk masyarakat umum sehingga diperlukan kerja sama antar LSP. Bentuk kerja samanya dapat berupa tukar pengalaman terkait pengelolaan LSP, termasuk di dalamnya di bidang keasesoran, yaitu pengembangan Instrumen Asesmen dan menghasilkan Materi Uji Kompetensi.

Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai kemungkinan pegawai BPOM untuk melakukan sertifikasi Paksi di KPK. "Kami senang sekali dapat berkolaborasi dan saling berbagi pengalaman dengan LSP BPOM. Kami juga mendapatkan banyak masukan untuk LSP KPK agar lebih baik lagi," ujar Rofie.