AKSI / GERAK MASIF BPJAMSOSTEK GALAKKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Pendidikan antikorupsi bukan hal yang dilakukan sewaktu-waktu atau selingan saja, melainkan sebuah upaya berkesinambungan dengan komitmen yang tinggi. Hal ini dipahami betul oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek yang memiliki daftar panjang pendidikan antikorupsi bagi para pegawainya.
Pendidikan antikorupsi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pelatihan internal para pegawai BPJamsostek. Tidak berhenti sampai di kelas, bekal nilai-nilai integritas yang telah ditanamkan wajib dibagikan juga kepada para pemangku kepentingan di luar BPJamsostek.
Suirwan, Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum BPJamsostek, mengatakan edukasi antikorupsi telah diinsersikan di dalam pendidikan karier, teknis, maupun penyegaran bagi seluruh pegawai.
"Kami ingin mengoptimalkan edukasi antikorupsi lewat jalur formal, berkolaborasi dengan deputi direktur bidang learning. Di semua level pendidikan, kami memberikan materi antikorupsi dua jam pelatihan," kata Suirwan dalam perbincangan dengan ACLC beberapa waktu lalu.
Bimbingan teknis antikorupsi di BPJamsostek sendiri telah berlangsung sejak 2016. Berbagai materi diajarkan, seperti good governance dan penguatan sistem integritass melalui pengendalian gratifikasi dan fraud, whistleblowing system, pelaporan benturan kepentingan, pelaporan LHKPN, kode etik dan budaya kerja, hingga dasar-dasar ilmu hukum. Tidak hanya itu, para pegawai BPJamsostek juga mendapatkan pelatihan public speaking agar ilmu yang didapatkan dapat disampaikan dengan baik ke masyarakat.
Berbagai narasumber dihadirkan untuk memberikan materi, seperti dari KPK, BPKP, LPSK dan para ahli lainnya seperti pengacara, public speaking trainer, dan motivator. Suirwan mengatakan kegiatan ini telah menghasilkan para Tunas Integritas yang bertugas menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, baik di BPJamsostek maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya.
"Kegiatan ini telah menghasilkan Tunas Integritas sebanyak 546 orang. Dari 500-an orang itu terlahir 111 orang Paksi (Penyuluh Antikorupsi)," kata Suirwan yang telah menjalani sertifikasi Paksi dan Ahli Pembangun Integritas (API) pada 2019.
Paksi telah menjadi salah satu mitra penting KPK dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi ke masyarakat. Selain Paksi, BPJamsostek juga memiliki 55 API yang bertugas membentuk sistem pencegahan antikorupsi. Bersama, mereka membentuk forum komunitas bernama Fraksi JEKI.
Suirwan mengatakan, Fraksi JEKI dibentuk sebagai media API dan Paksi untuk berdiskusi mengenai isu-isu terkait integritas. Dari Fraksi JEKI ini juga terlahir kolaborasi kegiatan-kegiatan edukasi antikorupsi dengan berbagai komunitas Paksi lainnya.
"Harapannya dengan komunikasi yang dijalin secara rutin dapat menambah pengetahuan masing-masing anggota khususnya pengetahuan antikorupsi, menciptakan program-program baru yang berorientasi pada perbaikan sistem sehingga tercipta BPJS Ketenagakerjaan yang bersih dari segala praktik korupsi," kata Suirwan.
Kompetisi Internal
Untuk menjaga kompetensi dan semangat antikorupsi, BPJamsostek mengadakan program, salah satunya adalah Internal Governance Indicator (IGI). Suirwan menjelaskan, IGI adalah penilaian bulanan terhadap unit-unit kerja yang pemenuhannya akan berpengaruh pada KPI masing-masing.
Di antara parameter penilaiannya adalah adanya kampanye antikorupsi kepada pihak eksternal, pembelajaran pengendalian gratifikasi melalui e-learning KPK, dan uji pemahaman good governance.
Selain itu, program lainnya adalah event Tunas Terintegritas. Event yang baru dilakukan pada 2022 ini bertujuan untuk mengevaluasi peran 546 Tunas Integritas dan memilih Tunas Integritas terbaik.
"Seleksi dilakukan secara terbuka untuk mencari yang terbaik, melalui laporan integritas triwulanan, uji pemahaman kembali, hingga membuat karya tulis atas apa yang sudah dilakukan," ujar Suirwan.
Suirwan mengatakan, upaya pembentukan Paksi dan API di BPJamsostek juga terus digalakkan. Harapannya, mereka dapat menyebarkan nilai-nilai integritas tidak hanya di kalangan internal, tapi juga eksternal ke para mitra BPJamsostek.
"Kami punya 200 ribu perusahaan, termasuk UMKM, yang tergabung dalam BPJamsostek. Kami juga punya 37 juta peserta BPJamsostek aktif, bekerja sama dengan 10 ribu rumah sakit yang memberi pelayanan ketika terjadi kecelakaan kerja. Stakeholder kami cukup banyak, sehingga perlu penguatan dengan strategi khusus," ujar Suirwan.
Suirwan menegaskan bahwa berbagai pendidikan antikorupsi akan terus digencarkan di BPJamsostek. Tujuannya tentu saja untuk memperkuat pertahanan pegawai dari paparan risiko korupsi. Pendidikan antikorupsi ini akan terus diulang-ulang agar meresap ke hati sanubari mereka.
"Mungkin akan membosankan, tapi tanpa melakukan ini, orang akan lupa. Partisipasi kampanye antikorupsi harus dilakukan di segala lini, tidak hanya dalam bentuk komitmen, tapi juga keikutsertaan seluruh insan BPJamsostek," tegas Suirwan.