Bimtek Antikorupsi KPK untuk Masyarakat Hadir di Kalimantan Selatan

AKSI / BIMTEK ANTIKORUPSI KPK UNTUK MASYARAKAT HADIR DI KALIMANTAN SELATAN

29 JULI 2022

KPK kembali mengadakan bimbingan teknis (bimtek) antikorupsi untuk masyarakat, kali ini di Kalimantan Selatan. Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kegiatan ini digelar selama dua hari pada Rabu dan Kamis, 27-28 Juli 2022, di Banjarmasin, Kalsel. Bertajuk "Bergerak Urang Barataan Membangun Banua Nang Barasih dari Korupsi" kegiatan ini mengundang 150 peserta dari organisasi pemuda, perempuan, tokoh agama, adat dan masyarakat, serta para ASN.

Kumbul Kusdwijanto, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menjelaskan bahwa para peserta akan mendapatkan berbagai materi terkait kejahatan korupsi, kerawanan korupsi di bidang pelayanan, pengadaan barang dan jasa, serta ancaman korupsi di bidang sumber daya alam. Narasumber yang dihadirkan adalah para ahli dari KPK dan akademisi Kalsel.

"Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai apa itu kejahatan korupsi, dampak dan permasalahannya, dan apa peran serta yang bisa kita lakukan," kata Kumbul dalam sambutannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam pidatonya, Firli mengatakan bahwa bimtek ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi KPK melalui sektor pendidikan. Selain pendidikan, KPK juga memiliki strategi pemberantasan korupsi melalui sektor pencegahan dan penindakan.

Firli berharap, masyarakat yang paham tentang korupsi akan turut andil membantu KPK dalam mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. "Jika 277 juta anak bangsa mengikrarkan diri untuk tidak melakukan korupsi, maka Indonesia akan bebas dari praktik korupsi," tegas Firli.

Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari pemerintah Provinsi Kalsel. Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berterima kasih atas perhatian KPK dalam membantu Kalsel menciptakan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pemerintahan provinsi.

"Saya juga mengapresiasi para peserta. Hal ini menunjukkan komitmen kita untuk mencegah dan menghilangkan budaya serta praktik-praktik korupsi," ujar Sahbirin.