Pesan untuk ASN di Papua: Jangan Mau Jadi Korban Korupsi!

AKSI / PESAN UNTUK ASN DI PAPUA: JANGAN MAU JADI KORBAN KORUPSI!

21 JULI 2022

Salah satu pesan penting disampaikan pada Pelatihan Perizinan Berintegritas di Papua pekan ini. Pesan itu adalah: Jangan korupsi dan jangan mau jadi korban korupsi!

Pesan tegas ini disampaikan oleh Sugiarto, Fungsional Utama Dit. Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, saat memaparkan materi tindak pidana korupsi dan gratifikasi di hadapan 32 ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua.

Sugiarto mengatakan korupsi memakan banyak korban, terutama masyarakat umum. Namun bagi ASN, menjadi korban korupsi bisa membuat mereka ikut mendekam di penjara, entah karena keterlibatan atau ketidaktahuannya sendiri.

ASN menjadi korban jika dia terlibat dalam korupsi, misalnya disuruh korupsi oleh atasannya atau menerima bagian dari korupsi tersebut. Menerima hasil korupsi bisa ikut menyeret seorang ASN ke meja hijau.

"Misalnya menerima hadiah dari pihak-pihak yang terafiliasi perbuatan korupsi, dengan itu kita bisa turut menjadi korban. Jika kita ikut menerima gratifikasi, kita bisa dianggap terima suap," kata Sugiarto.

Para koruptor kerap membagikan hasil korupsinya kepada orang lain, termasuk bawahannya. Sugiarto mengatakan, ini bisa jadi salah satu strategi koruptor untuk melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil korupsi.

Selain itu ada siasat di balik pemberian itu, yaitu menjebak penerimanya agar tidak melaporkan tindakannya tersebut.

"Kenapa mereka membagi-bagi hasil korupsi, ada political will di baliknya. Ketika dilaporkan mereka berkata 'kok lapor, kan kamu juga terima?' Nah, dari situlah ASN bisa juga menjadi korban," kata Sugiarto.

Selain itu, Sugiarto melanjutkan, selain pelaku utama, ASN penerima uang korupsi juga bisa turut dijerat pasal korupsi.

"Jika dia tahu ada korupsi, tapi diam saja dan tidak melapor, maka dia bisa dianggap sebagai pelaku yang turut serta. Jika tahu, tapi membantu, maka dia jadi pelaku bersama-sama," kata Sugiarto.

Berani Menentang Tindak Korupsi

ASN harus berani menentang korupsi, termasuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan integritas. Sugiarto menjabarkan ada lima level integritas yang harus dikuasai seorang ASN. Pertama adalah berani mengakui kesalahan, kedua berani mengingatkan kesalahan orang lain, ketiga berani mengingatkan kesalahan atasan, keempat berani menolak jika diajak berbuat salah.

"Dan yang kelima, adalah konsisten untuk melakukan keempat level di atas," kata Sugiarto.

Sugiarto menegaskan agar ASN tidak menyerah melawan hal-hal yang melemahkan integritas mereka. "Ada risiko jika menentang korupsi kita akan dibilang radikal-lah, ekstremis-lah, sok suci-lah, perkataan-perkataan itu untuk melemahkan pertahanan seseorang yang menjaga integritasnya," ujar Sugiarto.

Pelatihan Perizinan Berintegritas ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) dengan GIZ CPFS, pelaksana program kerja sama Indonesia-Jerman. Berlangsung pada Senin (18/7) hingga Kamis (21/7) di kota Jayapura, Papua, kegiatan ini menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya.

Selain Sugiarto, narasumber lain yang dihadirkan adalah Budhi Sarumpaet, Jaksa Penuntut Umum KPK; yang membawakan materi tindak pidana korupsi, Rimawan Pradiptyo, Pengajar Fakultas Ekonomi UGM, dengan materi biaya sosial korupsi; dan Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dengan DR Maran Gultom, Pengajar Universitas Cendrawasih, yang akan membahas materi persetujuan di awal tanpa paksan (FPIC).

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua, Solaiyen Murin Tabuni, mengapresiasi pelatihan ini. Dia berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan ini dengan baik dan mengaplikasikannya pada pekerjaan sehari-hari.

"Kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan edukasi guna memperkaya wawasan berdedikasi dalam tugas penyelenggara pelayanan," kata Solaiyen.