NIlai-Nilai Integritas Masih Harum Tercium di Papua

AKSI / NILAI-NILAI INTEGRITAS MASIH HARUM TERCIUM DI PAPUA

19 JULI 2022

Roto Priyono yakin betul keputusannya menetapkan Elisabeth Urbinas kompeten menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) sudah tepat. Bagaimana bisa tidak, Elisabeth lebih memilih mundur daripada bekerja tanpa integritas. Roto menilai, Elisabeth telah memiliki modal besar untuk menjadi Paksi.

"Paksi harus berani menyatakan kebenaran dengan segala risiko yang dihadapinya. Master Elisabeth pernah menanggung risiko. Karena menyatakan kebenaran, dia akhirnya di-non-job-kan," kata Roto dalam perbincangan dengan ACLC di Jayapura, Papua, Selasa (19/7). Master adalah sebutan untuk Paksi tersertifikasi LSP KPK RI.

Elisabeth dinyatakan kompeten pada asesmen sertifikasi Paksi di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jayapura dengan Roto sebagai asesornya. Dalam proses asesmen itu, kata Roto, Elisabeth berhasil menunjukkan integritasnya dengan baik, salah satunya melalui peristiwa yang membuat dia diganjar sanksi.

Berkisah kepada ACLC, Elisabeth mengatakan peristiwa itu terjadi pada 2014. Dia menolak perintah atasannya untuk melanggar peraturan. Tidak hanya menolak, dia juga mengadukannya ke beberapa lembaga pengaduan.

Hasilnya, Elisabeth dinyatakan benar. Akibat sikapnya tersebut, atasan menjatuhinya sanksi non job selama dua tahun sebelum memutuskan menjadi Widyaiswara pada 2016. Sempat mendapatkan posisi lebih baik di Dinas Ketahanan Pangan Papua, namun Elisabeth memilih mundur dan bertahan menjadi pengajar di BPSDM hingga saat ini.

"Setiap kali menanamkan nilai-nilai integritas, kasus itu selalu saya ceritakan. Saya lebih tenang di posisi ini, karena yang kita cari adalah kepuasan dalam bekerja," kata Elisabeth.

Keputusan serupa juga diambil oleh Anton Y Imbenai yang juga dinyatakan kompeten pada asesmen calon Paksi Papua. Anton merasa nilai integritasnya kerap dicederai sehingga memutuskan mundur dari posisi kepala dinas.

"Saya gerah melihat praktik (korupsi) di birokrasi. Lebih baik saya mengajar dari pada bekerja di sistem yang penuh dengan kepentingan-kepentingan," kata Anton yang kini juga menjadi widyaiswara di BPSDM.

"Saya berprinsip sekecil apa pun yang kita lakukan akan berdampak besar kemudian.”

Aktualisasi Nilai Integritas

Menurut Roto, sikap yang ditunjukkan Elisabeth dan Anton adalah bentuk aktualisasi nilai integritas ke dalam pekerjaan dan kehidupan mereka sehari-hari. Nilai integritas ini yang harus ada dalam diri seorang Paksi dan mesti ditularkan ke orang lain.

"Integritas diri harus tinggi, itulah yang menjadi pondasi kuat dalam menjadi seorang Paksi," kata Roto dari lembaga GIZ ini.

Aktualisasi nilai integritas hanya satu bagian dari penilaian kompetensi pada asesmen Paksi. Asesor KPK Rizki Oktaria Putri mengatakan ada lima unsur kompetensi yang mesti dipenuhi oleh Paksi.

Kelima unsur kompetensi Paksi itu adalah aktualisasi nilai integritas, menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi, menyadarkan bahaya dan dampak korupsi, meningkatkan pengetahuan antikorupsi, dan membangun sikap antikorupsi.

"Ada tiga hal yang diases, yaitu skill, knowledge dan attitude untuk membuktikan bahwa peserta kompeten pada 5 unit kompetensi tersebut," ujar Rizki.

Ada 11 orang yang menjalani asesmen Paksi di Papua. Setelah dinyatakan kompeten, Anton mengaku mendapatkan dukungan moral dengan menjadi Paksi. Dia merasa apa yang dilakukannya selama ini sudah berada di jalan yang benar.

"Ada motivasi tersendiri bagi saya, bahwa jalan yang saya pilih adalah jalan yang harus terus dilalui," kata dia.

Tantangan Paksi di Papua

Menjadi seorang Paksi, menurut WK Wulan, adalah menjadi motor penggerak pendidikan antikorupsi di Indonesia. "Antikorupsi ini harus ada trigger-nya, harus ada yang menjadi motornya, Paksi bisa membantu," kata Wulan, satu lagi calon Paksi dari Papua.

Namun Wulan menyadari tantangannya besar untuk menyuarakan antikorupsi di provinsi paling timur Indonesia tersebut. Di Papua sendiri sejauh ini baru ada 10 orang Paksi, masih sangat sedikit dibandingkan wilayahnya yang luas.

"Zona integritasnya rentan dan sangat dipengaruhi oleh contoh, kurang adanya teladan. Di lapas, isinya banyak bupati," ujar Wulan yang sudah dinyatakan kompeten dalam asesmen.

Kondisi ini juga diakui oleh Elisabeth yang mengatakan bahwa nilai-nilai yang berusaha mereka sebarkan kadang bertentangan dengan fakta di lapangan. "Antara nilai yang mau kita tabur, dengan kondisi riil berbeda. Saat ini mungkin kasusnya tidak banyak terlihat, tapi di balik itu (korupsi) banyak sekali," kata Elisabeth.

Kendati demikian, mereka tidak patah arang. Perubahan bisa terjadi dengan pendidikan yang tepat, terutama bagi para penyelenggara negara. Menjadi widyaiswara membuat Elisabeth, Wulan, dan Anton memiliki akses untuk mengubah pola pikir pada ASN.

Menurut Wulan, sikap integritas mesti ditanamkan sejak dini kepada anak-anak muda abdi negara. Jangan sampai ketika mereka sudah jadi pejabat malah korup.

"Seperti halnya bonsai, akan mudah dibentuk ketika masih muda. Jika sudah tua, malah susah. Saya tekankan kepada mereka, meski masih mudah harus berani untuk menjadi contoh, berani menegur kesalahan," kata Wulan.

Menularkan Semangat Antikorupsi

Selain memberi pengajaran di kelas, Wulan juga aktif menularkan semangat antikorupsi kepada masyarakat, salah satunya di komunitas gereja. Dia sudah memiliki jadwal khusus untuk memberikan materi-materi antikorupsi dan integritas saat ibadah bagi perempuan dan anak-anak.

“Saya ingin menanamkan nilai kejujuran, kepedulian, pola hidup sederhana, dan menjadikan keluarga saya sendiri sebagai contoh,” kata Wulan.

Elisabeth juga akan menggunakan titelnya sebagai Paksi untuk memperluas penyuluhan antikorupsi ke organisasi-organisasi tempatnya berkecimpung. Salah satu yang akan menjadi sasarannya adalah Dharma Wanita. Menurut dia, perempuan berperan penting dalam mencegah korupsi.

"Penyebaran antikorupsi bisa dimulai dari istri-istri. Karena istri bisa juga menjadi pendorong dan penyebab seseorang melakukan korupsi," kata dia.

Antusiasme warga Papua untuk menjadi Paksi -sebuah pekerjaan sukarela tanpa bayaran- membuktikan bahwa integritas masih harum tercium di Bumi Cendrawasih. Seperti halnya lebih dari 2.200 Paksi lainnya di seluruh Indonesia, para peserta asesmen di Papua juga memimpikan hal yang sama: Indonesia bebas dari korupsi.

"Saya ingin Indonesia menjadi baik. Suatu saat saya memimpikan tidak ada KPK di Indonesia, karena semua orang sudah sadar bahaya korupsi," kata Anton.