AKSI / UNTUK PERTAMA KALINYA, PELOPOR DAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI DIGELAR DI PAPUA
Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi mengatakan acara kali ini istimewa karena untuk pertama kalinya KPK mengadakan Pelopor dan sertifikasi Paksi secara langsung di Papua. Demi mendukung suksesnya kegiatan ini, kata Dian, KPK mengundang para fasilitator Paksi dari berbagai daerah untuk mendampingi para calon Paksi.
"Ini adalah pertama kalinya di Papua, sehingga kami mengerahkan seluruh SDM untuk bisa melakukan pelatihan secara langsung," kata Dian.
Dian menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah salah satu bagian dari Trisula Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu sula pendidikan. Dua sula lainnya adalah penindakan dan pencegahan. KPK, jelas Dian, tidak bisa sendirian dalam melakukan pendidikan antikorupsi dan integritas kepada masyarakat, sehingga peran Paksi sangat penting.
"Integritas bukan sesuatu yang stagnan, semua orang bisa tergoda untuk melakukan korupsi. Karena itulah kita harus selalu mengingatkan, itulah pentingnya Paksi," kata Dian.
Doren Wakerkwa, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Papua, mengatakan pemerintahan Gubernur Lukas Enembe sangat menyambut baik sertifikasi Paksi ini. Berbicara mewakili gubernur, Doren menekankan bahwa Paksi adalah "kaki dan tangan" KPK di Papua.
"Bapak dan ibu adalah 'kaki dan tangan' KPK untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, instansi dan dinas di Papua," kata Doren.
Papua telah mendapatkan tujuh kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Doren berharap, prestasi ini semakin membaik dengan keberadaan Paksi yang menyuarakan nilai-nilai integritas.
Dengan wilayah seluas lebih dari 400 ribu km persegi dengan puluhan ribu aparatur sipil negara, Papua hanya memiliki 15 orang Paksi: 10 orang di Provinsi Papua dan 5 di Provinsi Papua Barat. Melalui Pelopor dan sertifikasi kali ini, diharapkan jumlah Paksi semakin bertambah dan pendidikan antikorupsi bisa kian meluas di Bumi Cendrawasih.
Di Provinsi Papua ada 1 kota dan 28 kabupaten dengan kondisi geografis yang kadang menantang. Doren menyerukan para Paksi agar menjangkau daerah-daerah yang sulit demi mewujudkan visi "Papua bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan".
"Kami berharap dengan adanya Penyuluh Antikorupsi ini, mereka bisa menjangkau hingga ke daerah-daerah tersebut, memberikan pembelajaran yang baik, sehingga menciptakan good governance," ujar Doren.