Setelah Dikukuhkan Gubernur, Kompak Sumbar Semakin Siap Beraksi

AKSI / SETELAH DIKUKUHKAN GUBERNUR, KOMPAK SUMBAR SEMAKIN SIAP BERAKSI

22 JUNI 2022

Forum Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Sumatera Barat telah dikukuhkan keberadaannya oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada Selasa (21/6). Setelah pengukuhan ini, para Paksi menyatakan siap memperkuat aksi dan kolaborasi antikorupsi di Ranah Minang.

Pengukuhan dilakukan di istana gubernur Sumatera Barat, Padang, yang juga dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Pengukuhan ini tercantum pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 700-494-2022 Tentang Pembentukan Forum Penyuluh Antikorupsi Provinsi Sumatera Barat.

Sumbar telah memiliki beberapa orang Paksi sejak 2017. Barulah pada Februari 2021 dibentuk Komunitas Penyuluh Antikorupsi Sumatera Barat atau Kompak Sumbar. Ketua Kompak Sumbar, Vera Neldy, mengatakan pengukuhan ini sangat penting artinya bagi mereka.

"Pengukuhan ini adalah bentuk pengakuan Pemprov terhadap keberadaan dan dukungan moral bagi kami ketika melakukan aksi penyuluhan di lapangan. Hal ini juga memperlihatkan itikad provinsi Sumbar dalam hal pemberantasan korupsi," kata Vera kepada ACLC.

Saat ini Kompak Sumbar beranggotakan 32 orang yang tesebar di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mereka terdiri dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dosen, pegawai swasta, ASN Pemda, hingga pegawai rumah sakit.

Vera mengatakan, setelah pengukuhan ini mereka semakin siap beraksi dengan menggencarkan kerja sama dalam beberapa program pemberantasan korupsi yang strategis. Di antaranya adalah mendorong semakin banyak desa antikorupsi di Sumbar.

"Kami dari Paksi berharap masing-masing kabupaten kota ada satu desa yang bisa dijadikan desa antikorupsi," kata Vera.

Selain itu, mereka juga akan melakukan kampanye ke sekolah-sekolah dalam program sekolah berintegritas. Kegiatan ini sejalan dengan sula pendidikan yang tengah digalakkan KPK untuk mencegah korupsi.

"Pemerintah provinsi bisa memanfaatkan keberadaan para Paksi untuk pendampingan ke sekolah-sekolah," lanjut Vera.

Sumatera Barat memiliki rekam jejak yang baik dalam pemberantasan korupsi. Pada tahun 2021, Provinsi Sumbar memperoleh nilai capaian Monitoring Center of Prevention (MCP) sebesar 85 persen. Selain itu, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Sumatera Barat berada di peringkat ketujuh dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai 75,44.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Sumbar. Tentu karena masyarakat Sumbar memiliki budaya yang tinggi dan putra-putri Sumbar cerdas-cerdas. Semoga Sumbar tetap bisa menjaga akuntabilitas, transparansi, dan menjauhi praktik-praktik korupsi," kata Firli Bahuri.

Kompak Sumbar juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah mereka. Vera berharap ke depannya jumlah Paksi akan lebih banyak lagi di Sumbar.

"Kita sebagai masyarakat punya tanggung jawab agar korupsi tidak meluas dengan tindakan pencegahan dari lingkungan kita masing-masing. Dengan bergabung sebagai penyuluh antikorupsi, minimal kita telah membentengi diri kita sendiri agar tidak korupsi," kata Vera.