AKSI / WARGA JABAR IKUTI BIMTEK KPK, TINGKATKAN PARTISIPASI BERANTAS KORUPSI
Warga Jawa Barat yang terdiri dari tokoh masyarakat dan tokoh agama mengikuti bimbingan teknis (bimtek) antikorupsi yang diadakan KPK. Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan partisipasi warga Jabar dalam memberantas korupsi di Tanah Pasundan.
Acara bimtek digelar secara luring di El-Royale Hotel, Bandung, selama dua hari berturut-turut pada Kamis (2/6) dan Jumat (3/6). Bimtek yang mengambil tema "Partisipasi masyarakat pikeun ngawangun Provinsi Jawa Barat bebas tina korupsi" ini diikuti oleh total 150 orang tokoh masyarakat, agama, dan adat, serta perwakilan dari berbagai ormas dan organisasi perempuan di seluruh Jawa Barat.
Dalam bimtek yang diadakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK ini, peserta mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kejahatan korupsi, serta dampak dan permasalahannya dengan narasumber akademisi dan para ahli dari KPK. Peserta juga dapat mengetahui upaya yang bisa mereka lakukan dalam berperan aktif memberantas korupsi, baik sebagai Penyuluh Antikorupsi (Paksi) atau sebagai pelapor dugaan tindak pidana korupsi.
Bimtek dilangsungkan sebanyak tiga gelombang yang masing-masing diikuti 50 peserta. Gelombang pertama pada Kamis diikuti oleh anggota ormas-ormas Jabar dengan materi delik-delik tindak pidana korupsi dan kerentanan korupsi di sektor pelayanan publik. Gelombang kedua pada Jumat akan diikuti oleh tokoh agama, masyarakat, dan adat Jabar dengan materi tindak pidana korupsi, pencegahan dan pemberantasannya. Gelombang ketiga di hari yang sama akan diikuti berbagai organisasi perempuan di Jabar dengan materi peran serta perempuan dalam pemberantasan korupsi.
Termasuk dalam rangkaian bimtek, pada Kamis sore akan dilakukan pemaparan terkait partisipasi masyarakat dalam antikorupsi yang ditayangkan pada program Forum Publik TVRI. Pengisi materi di TVRI adalah Wawan Wardiana, Plt. Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Eni Rohyani, Inspektur Daerah Jabar, dan Evi Syaefini Shaleha, Ketua Paksi Jabar.
Dalam pembukaan Bimtek, Wawan mengatakan bahwa rangkaian kegiatan ini adalah salah satu bentuk strategi Trisula Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu melalui sektor edukasi. Strategi Trisula lainnya adalah penindakan dan pencegahan.
"Melalui pendekatan pendidikan, kami ingin menanamkan nilai-nilai antikorupsi dan integritas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jika sudah tertanam nilai integritas, kemudian masyarakat akan memahami dampak yang terjadi jika ada yang melakukan korupsi," ujar Wawan dalam sambutannya.
Pemberantasan korupsi, lanjut Wawan, tidak akan bisa berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK seorang diri. Masyarakat juga mesti berperan aktif memberantas korupsi. Alasannya tidak lain karena masyarakatlah yang paling menderita jika korupsi terjadi.
"Masyarakat tahunya yang korupsi hanya pejabat saja, tidak ada hubungannya dengan masyarakat. Padahal tidak seperti itu. Yang korupsi cuma empat orang, contohnya kasus minyak goreng, tapi dampaknya seluruh masyarakat menjadi korban korupsi," kata Wawan.
Maka dari itu, Wawan berharap para peserta bimtek yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat maupun ormas-ormas di Jabar mampu bergerak dengan caranya masing-masing dalam memberantas korupsi. "Harapan kami, sekembalinya dari bimtek, bisa menularkan kepada yang lain, bahkan berperan serta dalam bentuk-bentuk yang lain," ujar wawan.
Sebagai bentuk komitmen masyarakat tersebut, pada akhir bimtek dilakukan deklarasi oleh para peserta yang berbunyi “Kami Masyarakat Jawa Barat, Mendukung Pemberantasan Korupsi. Lihat Lawan Laporkan”.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengapresiasi dilaksanakannya bimtek tersebut oleh KPK. Senada dengan Wawan, Uu juga mengajak warga Jabar untuk melek terhadap tindak pidana korupsi. Pasalnya menurut dia, tidak semua masyarakat bisa mengidentifikasi tindak pidana korupsi di sekitar mereka.
"Ini terobosan KPK yang sangat luar biasa untuk memberikan tanggung jawab bersama, bahwa korupsi bisa dilawan dengan kolaborasi yang diawali dengan memberikan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat," kata Uu.