KPK-PLN Berkolaborasi Gelar Bimtek untuk Tanamkan Nilai Integritas

AKSI / KPK-PLN BERKOLABORASI GELAR BIMTEK UNTUK TANAMKAN NILAI INTEGRITAS

31 MEI 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan PT PLN (Persero) mengadakan bimbingan teknis (bimtek) pemberdayaan dunia usaha antikorupsi pada Selasa (31/5). Acara yang diikuti hampir 400 orang tersebut bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan meluncurkan simbolisasi antikorupsi berupa rompi biru kepada para pegawai PLN.

Acara yang digawangi Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK tersebut digelar secara luring di Jakarta dan secara daring melalui akun Youtube KPK dan PLN. Secara luring, hadir 40 peserta yang terdiri dari general manager dan executive vice president PT PLN. Sementara secara daring diikuti 350 pegawai PLN dari seluruh Indonesia, terutama dari Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3).

Mengambil tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas", acara ini menghadirkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai keynote speaker. Sebagai pembicara hadir Direktur Permas Kumbul Kusdwijanto, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin, dan Ahli Pembangun Integritas (API) dari PT Johnson & Johnson Indonesia, Yulia Sari.

Kumbul dalam presentasinya menjabarkan tentang pentingnya sembilan nilai integritas bagi pegawai PLN. Dalam menjaga nilai-nilai ini, kata Kumbul, membutuhkan komitmen dan konsistensi sehingga korupsi bisa dihindari. "Integritas itu butuh iman yang kuat, komitmen, konsisten, tahan terhadap godaan, dan yang tersulit adalah siap berkorban. Kita juga butuh dukungan orang lain, yaitu keluarga kita," kata Kumbul.

Hal sama ditekankan oleh Nurul Ghufron yang mengatakan bahwa nilai integritas harus ditanam, dirawat, dan diapresiasi. Penanaman integritas, kata Nurul, bisa dimulai dengan tata nilai pada proses rekruitmen dengan menjadikan sikap kejujuran sebagai syarat wajib pegawai PLN.

Integritas mesti terus dirawat selama pegawai bertugas. Salah satunya yang bisa dilakukan menurut Nurul adalah melakukan tata kelola melalui pembinaan rohani untuk menyegarkan nilai-nilai integritas. Dan terakhir diperlukan apresiasi kepada pegawai yang menjaga nilai-nilai integritas tersebut, yang disebutnya sebagai tata sejahtera.

"Jangan sampai tata nilai dan tata kelolanya sudah berintegritas, tapi ternyata evaluasinya tidak berbasis nilai. Apa maksudnya? Baik salary, tunjangan, baik punishment and reward harus berbasis kinerja," kata Nurul.

Integritas yang Melibatkan Mitra PLN

Nilai integritas ini tidak bisa hanya dimiliki oleh pegawai PLN saja. Aminudin mengatakan, nilai integritas ini harus juga ditanamkan kepada para mitra PLN. Pasalnya, pihak swasta adalah yang terbanyak ditangkap karena korupsi.

Catatan KPK menunjukkan, dari tahun 2004-2022, ada 367 orang pihak swasta yang dicokok karena melakukan suap dan gratifikasi. Untuk itu, Aminudin mengajak para mitra PLN juga mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan, karena suap adalah jenis korupsi yang paling banyak dilakukan swasta.

"Frekuensinya harus sama antara PLN dan mitranya. Kalau hanya diperbaiki dari sisi penyelenggara negara, tapi sisi pelaku usaha sebagai pihak yang selama ini berinteraksi dengan mereka, tentunya tidak akan efektif. Perlu dilakukan pendekatan kepada keduanya," ujar Aminudin.

KPK, jelas Aminudin, memiliki berbagai strategi untuk mencegah korupsi antara perusahaan pemerintah dan swasta. Salah satunya adalah membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di setiap provinsi Indonesia. KAD menjadi wadah dialog swasta dan pemerintah untuk membicarakan celah-celah penyebab korupsi yang bisa diberantas.

"Setelah diketahui penyebabnya, maka dilakukan rencana aksi dan rekomendasi dari KPK untuk menghilangkannya," ujar Aminudin.

Rompi Biru Antikorupsi

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana mengatakan Bimtek tersebut bertujuan untuk mengingatkan kembali komitmen para direksi dan seluruh pegawai serta pelaku usaha dalam mencegah korupsi. Sebagai salah satu bentuk komitmennya, PLN meluncurkan penggunaan rompi antikorupsi.

Rompi biru bertuliskan "Berani Jujur Hebat" ini adalah simbolisasi perlawanan PLN terhadap korupsi. Rompi ini akan dipakai oleh para pegawai PLN ketika bertugas, terutama jika berhadapan dengan pelaku usaha dan masyarakat.

"PT PLN adalah BUMN pertama yang menggunakan rompi kolaborasi KPK dan BUMN ini. Rompi ini bentuk komitmen PT PLN untuk mencegah korupsi, selalu dipakai ketika bertugas, dan menjadi pengingat untuk tidak korupsi dan menerima gratifikasi," kata Wawan dalam sambutannya.

Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengapresiasi langkah KPK dalam membantu PLN bebas dari korupsi. Dengan bantuan KPK, kata Darmawan, PLN perlahan berhasil membangun sistem yang baik sehingga menutup celah untuk korupsi. Pembangunan kapasitas juga terus dilakukan untuk membentuk pegawai yang berintegritas.

"Kami sudah mampu melakukan capacity building sehingga saat ini ada 30 jajaran manajemen yang memiliki sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) KPK. Bahkan di PLN saat ini ada 6 Penyuluh antikorupsi," ujar Darmawan.