PAKU Integritas Memantapkan Nilai Antikorupsi Penyelenggara Negara

AKSI / PAKU INTEGRITAS MEMANTAPKAN NILAI ANTIKORUPSI PENYELENGGARA NEGARA

25 MEI 2022

KPK memulai rangkaian kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) pada Selasa (24/5). Rangkaian kegiatan pertama adalah Executive Briefing PAKU Integritas yang mengundang para penyelenggara negara untuk menguatkan nilai-nilai antikorupsi.

Kegiatan batch pertama ini digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, mengundang para penyelenggara negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebanyak 15 orang hadir bersama pasangannya, dan tiga yang hadir tanpa pasangan. Termasuk yang hadir adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan diskusi antara peserta dengan Menteri Siti Nurbaya dan Ketua KPK Firli Bahuri. Siti mengingatkan para pejabat struktural di kementeriannya agar berhati-hati dan menghindari 'ruang gelap' korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Sementara Firli menekankan pentingnya edukasi antikorupsi, seperti yang dilakukan pada kegiatan kali ini. Pasalnya, masa depan bangsa Indonesia ditentukan dari suksesnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan saat ini. Tugas berat tersebut, kata Firli, tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri.

"Pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan oleh KPK sendiri, karenanya KPK mengajak kementerian dan lembaga untuk ikut serta," kata Firli.

Dotty Rahmatiasih, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Kampanye Antikorupsi, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, mengatakan Executive Briefing PAKU Integritas bertujuan untuk memberikan pembekalan serta penguatan integritas bagi penyelenggara negara agar mampu menghindari godaan korupsi.

"Tujuan kedua adalah mengurangi jumlah tindak pidana korupsi yang masih kerap ditemukan di Kementerian/Lembaga Negara dan melibatkan para Penyelenggara Negara. Data penindakan di KPK mengungkapkan bahwa Penyelenggara Negara banyak terlibat dalam tindak pidana korupsi," kata Dotty.

Dotty menjelaskan alasan mengapa kegiatan tersebut juga mengundang pasangan dari penyelenggara negara. Menurut dia, pasangan adalah supporting system utama yang memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi. Pasangan diharapkan mampu mengingatkan penyelenggara negara agar tidak korupsi saat menjalankan tugas.

"Pasangan perlu diberikan penguatan antikorupsi juga agar dapat menghindari diri dan keluarganya dari tindak pidana korupsi seperti gratifikasi, suap dan sebagainya, serta mampu mengedukasi nilai-nilai antikorupsi kepada anak-anaknya," kata Dotty.

Untuk semakin menginternalisasi nilai integritas di dalam keluarga penyelengara negara, dihadirkan juga psikolog yang memberikan pembekalan soal pencegahan korupsi berbasis keluarga.

"Psikolog membantu memberikan persepsi, pengetahuan tentang nilai-nilai, norma, proses penanaman nilai antikorupsi dalam keluarga, serta menggali pengalaman-pengalaman pasangan penyelenggara negara dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga dilihat dari aspek psikologi," ujar Dotty lagi.

Executive Briefing PAKU Integritas akan dilakukan sebanyak 9 batch hingga Agustus 2022 yang diikuti para penyelenggara negara dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Bagi peserta yang sudah menjalani Executive Briefing akan dilanjutkan dengan Pelatihan PAKU Integritas.

Pelatihan PAKU Integritas akan diisi oleh seminar Profesor Rhenald Kasali bertemakan implementasi integritas dalam pelaksanaan tugas sebagai penyelenggara negara. Sesi berbagi akan diisi oleh anggota dewan pengawas atau eks pimpinan KPK mengenai praktik baik penerapan integritas. Para peserta PAKU Integritas juga akan diajak berkeliling ke pengenalan rutan KPK.