LSP Gelar Sosialisasi di Papua untuk Melahirkan Lebih Banyak Paksi

AKSI / LSP GELAR SOSIALISASI DI PAPUA UNTUK MELAHIRKAN LEBIH BANYAK PAKSI

25 MEI 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK menggelar sosialisasi soal peran Penyuluh Antikorupsi (Paksi) di Jayapura, Papua, pekan ini. Sosialisasi dilakukan untuk menciptakan lebih banyak lagi Paksi untuk menyuarakan nilai-nilai antikorupsi di Bumi Cendrawasih.

Kegiatan Sosialiasi digelar pada Senin-Selasa (23-24/5) di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jayapura secara daring dan luring. Total peserta 55 orang, terdiri dari para widyaiswara dan perwakilan pejabat struktural BPSDM Papua, perwakilan Inspektorat (APIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Jayapura, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota Jayapura (Guru SD/MI, Guru SMP/MTs, Guru SMA/SMK/MA), dan perwakilan MRP (Majelis Rakyat Papua).

Dalam kegiatan tersebut, tim LSP KPK menekankan peran penting Paksi dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Paksi akan menjadi agen perubahan yang membantu kerja KPK dalam memberantas korupsi melalui sektor edukasi. Tidak hanya bagi instansi, menjadi Paksi juga berguna bagi diri sendiri terutama dalam menanamkan nilai integritas di tengah keluarga.

Mohamad Rofie Hariyanto, kepala satuan tugas sertifikasi KPK, menjelaskan bahwa untuk menjadi Paksi ada tahapan sertifikasi yang mesti dijalani. Proses pemberian sertifikat ini, kata Rofie, dilakukan melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sejauh ini sudah ada 2.059 Paksi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sayangnya, kata Rofie, di Papua baru ada 9 orang Paksi yang tersertifikasi LSP KPK. Melalui sosialisasi ini, dia berharap jumlah Paksi di Papua akan semakin bertambah.

"Ikuti tahapan sertifikasi dengan bahagia dan lakukan rencana aksi setelah sertifikasi sehingga bisa mendukung visi Provinsi Papua yang bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan," kata Rofie.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Triwarno, menyampaikan pesan Gubernur Papua Lukas Enembe agar para Paksi yang tersertifikasi nantinya berperan bersama mewujudkan visi Papua bangkit dan berkeadilan. Triwarno mengatakan, dengan menjadi Paksi, para ASN akan memiliki kompetensi yang standar dengan cara sistematis dan objektif.

"Korupsi bukan lagi meningkat, tapi meluas. Maka diperlukan langkah sistematis dalam membangun sistem pencegahan korupsi, salah satunya melalui sertifikasi Paksi. Kami berharap setiap peserta mengikuti tahapan yang sudah disampaikan," kata Triwarno.

Lebih lanjut Triwarno mengatakan Paksi memiliki tugas mulia dalam mencegah berbagai tindakan koruptif yang menghancurkan negara. "Sampaikan kepada masyarakat bahwa ASN sebagai penyelenggara negara tidak boleh menerima gratifikasi. Sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi," ujar Triwarno.

Sosialiasi ini akan menjadi kegiatan pembuka program sertifikasi calon Paksi dalam beberapa bulan ke depan. Diklat bagi calon Paksi akan dilakukan pada Juli mendatang sementara pada Agustus akan dilakukan penyuluhan antikorupsi oleh peserta diklat sebagai portofolio dalam pengajuan sertifikasi Paksi.

Kegiatan dilanjutkan dengan sertifikasi Paksi pada September. Sementara penyerahan sertifikat bagi Paksi akan dilanjutkan pada bulan Desember. "Kami berharap kegiatan ini menjadi bekal dan penguatan kapasitas calon peserta sertifikasi di tingkat Kabupaten Papua maupun Provinsi Papua," ujar Kepala Badan BPSDM Papua, Aryoko A. F. Rumaropen.