Gubernur Kepulauan Riau Kukuhkan Kompak Kepri untuk Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi

AKSI / GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KUKUHKAN KOMPAK KEPRI UNTUK PERKUAT UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI

21 APRIL 2022

Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengukuhkan Komunitas Penyuluh Antikorupsi Kepulauan Riau (Kompak Kepri) pada Kamis (21/4). Keberadaan Kompak Kepri akan semakin memperkuat upaya pencegahan korupsi di Kepulauan Riau.

Pengukuhan dilakukan secara resmi pada acara Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Dompak, Tanjung Pinang. Acara juga disiarkan secara langsung melalui video conference yang dihadiri para pejabat daerah Provinsi Kepri.

Kompak Kepri dikukuhkan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 563 tahun 2022 tanggal 13 April 2022 Tentang Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kepulauan Riau. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad di hadapan para Paksi dari Kompak Kepri.

Kompak Kepri akan menjadi perpanjangan tangan KPK dalam upaya edukasi pencegahan korupsi di wilayah tersebut. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, Kompak Kepri akan berupaya mewujudkan wilayah Kepulauan Riau yang bebas korupsi.

Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengatakan bahwa Kepri memiliki prestasi yang baik dalam pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK untuk Kepri memiliki capaian yang membanggakan dengan nilai 80,71. Anas mengatakan, angka tersebut berada di atas nilai rata-rata nasional, yaitu 70.

Anas mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mempertahankan prestasi itu dengan bekerja sama memberantas korupsi.

"Program pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kepri merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai reformasi birokrasi untuk mewujudkan good governance, serta mendukung program dan supervisi KPK sehingga tidak terjadi tindakan pidana korupsi," kata Anas.

Ketua Kompak Kepri Syakyakirti mengaku gembira dengan pengukuhan tersebut. Dia mengatakan pengukuhan ini sangat penting artinya bagi komunitas mereka. "Hal ini menunjukkan dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Indonesia khususnya Kepulauan Riau bebas korupsi," kata Syakyakirti kepada ACLC.

Kompak Kepri dibentuk pada 29 Maret 2021 dengan anggota 30 orang Paksi yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Visi Kompak Kepri adalah menjadikan masyarakat Kepri berintegritas dan berbudaya antikorupsi.

"Misi kami adalah membangun 9 nilai antikorupsi dan membangun sinergitas di lingkungan masyarakat, sembari meningkatkan kinerja Paksi sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)," kata Syakyakirti.

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron dalam acara tersebut mengajak semua yang hadir, termasuk Kompak Kepri, untuk menyamakan mimpi yaitu terciptanya Indonesia yang bebas korupsi. Jika mimpinya sama, maka kolaborasi dan koordinasi dalam mewujudkannya akan mudah dilakukan.

"Kalau mimpinya sama, kita bisa bergandengan. Tapi jika mimpinya tidak sama, percuma duduk di tempat, ruangan, dan waktu yang sama, tapi pikirannya berbeda," kata Ghufron dalam paparannya.

Ke depannya Kompak Kepri akan melanjutkan program-program penyuluhan antikorupsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Di antara program-programnya adalah penyuluhan Paksi ke sekolah-sekolah, kampus, dan lingkungan pemerintah desa.

"Kami juga akan melakukan kampanye budaya antikorupsi melalui media sosial dan grup atau komunitas yang ada di Kepri," ujar Syakyakirti.

Pesan Kompak Kepri kepada seluruh masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi adalah teruslah berupaya membangun integritas dan budayakan antikorupsi.

"Tetaplah berperilaku yang mencerminkan 9 nilai antikorupsi," pungkas Syakyakirti.