Pelatihan Perizinan Berintegritas, Membuka Wawasan Pegawai DPMPTSP

AKSI / PELATIHAN PERIZINAN BERINTEGRITAS, MEMBUKA WAWASAN PEGAWAI DPMPTSP

13 APRIL 2022

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (ACLC KPK) sukses menggelar Pelatihan Perizinan Berintegritas untuk Aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi. Melalui pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai pengetahuan untuk meningkatkan nilai integritas dan mencegah tindak korupsi di sektor perizinan.

Pelatihan berlangsung dalam empat gelombang mulai 7-30 Maret 2022 yang diikuti oleh 147 peserta dari DPMPTSP Provinsi seluruh Indonesia. Para peserta mengaku pelatihan ini sangat bermanfaat, terutama karena pekerjaan mereka berkaitan langsung dengan pelayanan publik dengan kerentanan korupsi yang tinggi.

"Dengan adanya pelatihan ini, kami selaku aparatur pelayanan dapat memperoleh pengetahuan terhadap anti korupsi dan memperkuat integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu," kata Vera Angelika, pegawai DPMPTSP Provinsi Riau kepada ACLC pekan ini.

Peserta lainnya, Chrisno Harimawan Wibowo dari DPMPTSP DKI Jakarta mengatakan pelatihan tersebut telah membuka wawasannya tentang dasar hukum penegakan korupsi, jenis-jenis dan modus korupsi, kerugian biaya sosial, hingga ganjaran hukuman terhadap pelaku korupsi.

"Hal ini membuka mata saya bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan, segala modus tindak korupsi merupakan hal yang harus dihindari dan dilawan, mengingat dampak biaya sosial yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat luas," kata Chrisno.

Materi Paling Mengena

Pelatihan berlangsung selama tiga hari secara daring untuk masing-masing gelombangnya. Materi pelatihan disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan berupa kuesioner kepada DPMPTSP di 34 Provinsi. Pelatihan mencakup empat materi pembelajaran, yaitu pembelajaran mandiri melalui e-learning, materi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, biaya sosial korupsi, dan pemetaan risiko gratifikasi di pelayanan perizinan.

Rugaya Biki, peserta pelatihan dari DPMPTSP Gorontalo mengatakan materi yang paling mengena bagi dirinya adalah soal delik tindak pidana korupsi. Melalui materi ini, kata Rugaya, peserta dapat membedakan antara pemerasan, suap, dan gratifikasi, serta sanksi hukum terhadap pelakunya.

"Materi penting lainnya adalah biaya sosial korupsi, peserta dapat mengetahui besaran kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi, sehingga dengan kesadaran dan integritas yang tinggi, kita akan berusaha menghindari tindakan-tindakan tersebut," ujar Rugaya.

Sementara menurut Mohamad Ridho, peserta dari DPMPTSP Kalimantan Tengah, materi yang paling relevan bagi pekerjaannya adalah tentang gratifikasi. Ridho menilai, gratifikasi adalah hal dominan yang ditemukan dalam birokrasi sehingga perlu integritas yang kuat untuk menolaknya.

"Memang cukup sulit membentuk aparatur yang berintegritas kuat terutama di bidang pekerjaan yang memiliki potensi untuk diintervensi. Namun bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dimulai dari diri sendiri di lingkungan kerja dan nantinya akan mencakup lingkungan yang lebih luas," kata Ridho.

Manajer Program pelatihan Perizinan Berintegritas DPMPTSP, Any Susanti, mengatakan pelatihan tersebut berhasil memberikan peningkatan pemahaman peserta. Hal ini terbukti dari hasil pretest dan posttest.

Nilai Rata-rata pretest secara keseluruhan sebesar 67,27 persen dan rata-rata posttest sebesar 86,31 persen. Terjadi peningkatan nilai sebanyak 19,04 poin. Tingkat kepuasan rata-rata peserta kepada materi yang disampaikan narsum sebesar 96,92 persen atau sangat memuaskan.

"Alhamdulillah, Puji Syukur, seluruh kegiatan dalam 4 batch berjalan dengan baik dan lancar, dinamis dan penuh antusias tinggi dari seluruh peserta," kata Any.

Perbaikan Diri Usai Pelatihan

Selain pemahaman soal korupsi, perubahan sikap juga diharapkan muncul dari peserta usai pelatihan ini. Vera mengatakan, pelatihan membuat dia merasa harus memperbaiki diri, terutama pola hidup sederhana yang tertuang dalam salah satu materi yang disampaikan narasumber.

Selain itu, pelatihan ini membuat Vera terdorong untuk menyosialisasikan antikorupsi kepada masyarakat dan pelaku usaha. "Sehingga tidak hanya aparatur pelayanan saja yang memperoleh pengetahuan, juga masyarakat dan pelaku usaha yang mengurus izin dan non-izin perlu memperoleh informasi terkait perilaku korupsi, praktik suap, dan gratifikasi," kata Vera.

Sementara Ridho merasa, pelatihan ini telah mendorongnya untuk lebih berani dalam melawan korupsi. "Bagi saya pelatihan ini adalah kesempatan saya untuk menjadi pribadi yang lebih kritis dan menghindari korupsi yang mungkin telah menjadi budaya dalam birokrasi di negara ini," ujar Ridho.

Karena pentingnya pelatihan ini, para peserta berharap ke depannya semua pegawai DPMPTSP dari berbagai level bisa mengikutinya juga. Bahkan menurut Chrisno, pelatihan seperti ini seharusnya diwajibkan bagi pegawai sektor perizinan untuk memupuk jiwa dan semangat antikorupsi.

"Sehingga dalam melakukan tupoksinya mereka dapat memiliki pemahaman yang komprehensif dan holistis dalam menjalankan prinsip-prinsip antikorupsi yakni akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan," kata Chrisno.

Rugaya sependapat. Menurut dia, peningkatan pengetahuan dan pemahaman soal antikorupsi juga perlu dilakukan secara terus menerus terhadap pimpinan dan tim teknis di sektor perizinan. Pelatihan yang sama, lanjut Rugaya, juga perlu disampaikan kepada kepala daerah.

"Mereka (kepala daerah) perlu mendapatkan pengetahuan soal tindakan-tindakan yang dikategorikan korupsi serta sanksi hukum yang dapat menjerat melalui sosialisasi membangun perizinan yang berintegritas di daerah," tambah Rugaya.

Any menjelaskan, Program Pelatihan Perizinan Berintegritas Tahun 2022 bagi personel DPMPTSP Provinsi ini adalah pilot project. Pelatihan serupa akan dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya dengan menyasar DPMPTSP tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Rencananya, kata Any, pada Juli atau Agustus akan diselenggarakan pelatihan secara hybrid bagi DPMPTSP Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Saat ini persiapan teknis dan materi sedang dilakukan untuk kelancaran kegiatan tersebut.

"Diharapkan peserta dapat mengambil manfaat dari pelatihan sehingga menjadi penggerak terciptanya sistem antikorupsi pada instansi masing-masing," pungkas Any.