Jelang Pemilu 2024, KPK Mulai Pendidikan Antikorupsi dan Integritas kepada Parpol

AKSI / JELANG PEMILU 2024, KPK MULAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS KEPADA PARPOL

12 APRIL 2022

Menjelang pesta demokrasi tahun 2024, partai-partai politik di Indonesia didorong untuk menanamkan sikap antikorupsi dan memperkuat integritas. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPK RI mencanangkan rangkaian pendidikan antikorupsi kepada para parpol peserta pemilu.

KPK pada Selasa (12/4) mengundang para sekretaris jenderal dan perwakilan dari 20 partai politik, termasuk empat partai politik lokal Aceh, dalam peluncuran program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu tahun 2022. Program ini akan diikuti para anggota partai dari DPP hingga DPC seluruh Indonesia.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, mengatakan ada tiga tujuan diadakannya PCB Terpadu, yaitu mendorong komitmen integritas dan meningkatkan kesadaran budaya antikorupsi, meningkatkan kesadaran berpolitik dalam penyelenggaraan pemilu, dan mengajak internal parpol untuk melaksanakan rencana aksi dalam melakukan pembelajaran antikorupsi.

"Kami berharap setelah mengikuti PCB ada aksi nyata dari masing-masing individu, minimal dari diri sendiri dan lingkungan terkecil, untuk menjaga integritas," kata Wawan dalam sambutannya.

Wawan menjelaskan, PCB Terpadu akan dilakukan dalam empat tahapan. Pertama adalah executive briefing parpol, pembekalan antikorupsi pada pengurus parpol pusat dan daerah, pembelajaran mandiri antikorupsi sektor politik secara elektronik, dan kontribusi insan partai melalui gerakan antikorupsi di lingkungan parpol.

Pembekalan antikorupsi akan dilakukan sebanyak 20 gelombang sejak Mei hingga Agustus 2022 secara luring dan daring. Diperkirakan pembekalan ini akan diikuti sekitar 2.300 orang dari 20 parpol. "Kami berharap para pemimpin parpol mendorong setiap anggotanya mengikuti pembelajaran ini, kalau lulus dapat sertifikat dan kami laporkan perkembangannya ke ketua partai," kata Wawan.

Dalam PCB Terpadu, para ketua parpol juga akan mendeklarasikan komitmen integritas, mencakup penolakan terhadap money politic, konflik kepentingan, suap, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi lainnya.

Ketua KPK Firli Bahuri dalam sambutannya mengatakan PCB Terpadu adalah bentuk pelibatan parpol dalam orkestrasi pemberantasan korupsi. Menurut Firli, parpol berperan penting dalam proses politik di Indonesia, dari menyampaikan suara rakyat, melahirkan wakil rakyat, hingga menciptakan pemimpin dari tingkat desa sampai nasional.

"Kami menyadari pemberantasan korupsi tidak akan selesai tanpa melibatkan parpol. Parpol harus dijaga transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitasnya," kata Firli.

Firli percaya kegiatan tersebut akan diikuti dengan antusias oleh para anggota parpol. Karena dia berkeyakinan, KPK dan parpol memiliki tanggung jawab dan kepentingan yang sama, yaitu seperti yang tertera pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

"Common interest itu adalah tujuan negara, yaitu melindungi segenap anak bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," tegas Firli.

Para perwakilan parpol menyampaikan apresiasinya atas kegiatan PCB Terpadu dan menyatakan siap berpartisipasi. Menurut mereka, pelatihan dari KPK akan memperkaya pendidikan politik yang selama ini telah diberikan kepada para kader partai.

"Kami sangat mengapresiasi program ini karena sesuai dengan kebutuhan kami," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman.

"Gerindra telah melakukan pendidikan politik kepada para kader dari seluruh Indonesia. Kami tertarik menggabungkan konsep edukasi KPK dengan pendidikan kami. Karena selama ini belum ada materi khusus tentang pemberantasan korupsi," Habiburokhman menambahkan.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Dia mengatakan, materi pendidikan dari KPK bisa digabungkan dengan pendidikan kader atau sekolah partai yang selama ini telah berjalan.

"Kami mengapresiasi internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada penyelenggara negara, terutama parpol. Karena parpol ini adalah sumber kepemimpinan nasional sampai ke daerah," kata Djarot.

"Sebagai pohon kekuasaan, parpol harus betul-betul sehat dan kuat, dimulai dengan pendidikan antikorupsi," lanjut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.