Kolaborasi LSP KPK dan BPSDM Jambi dalam Menggelar Sertifikasi Paksi Jalur Mandiri

AKSI / KOLABORASI LSP KPK DAN BPSDM JAMBI DALAM MENGGELAR SERTIFIKASI PAKSI JALUR MANDIRI

31 MARET 2022

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK RI berkolaborasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi menggelar sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) jalur mandiri. Para peserta sertifikasi kali ini berasal dari berbagai latar belakang dan instansi.

Ermayeni dari Tim Sekretariat BPSDM Jambi menjelaskan, sertifikasi Paksi ini digelar pada 28 Maret 2022 bertempat di gedung BPSDM Provinsi Jambi di Jl H Agus Salim No.19. Ada 15 orang yang lulus seleksi berkas untuk mengikuti sertifikasi kali ini.

Para peserta yang lulus berasal dari berbagai Inspektorat Daerah Kabupaten, universitas dan sekolah di Jambi. Sebelumnya pada 17-18 Maret 2022, mereka telah lebih dulu melakukan pendaftaran dan e-learning.

Pelaksanaan asesmen sendiri dilaksanakan secara daring, namun seluruh asesi berada di BPSDM Jambi yang berfungsi sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sewaktu. Sertifikasi dilakukan melalui asesmen oleh 14 asesor yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Dalam asesmen akan diketahui kompetensi para asesi dan rencana aksi mereka ke depannya.

Ermayani mengatakan, sertifikasi Paksi jalur mandiri kali ini bisa terlaksana berkat kolaborasi antara LSP KPK dan BPSDM Jambi.

"BPSDM bekerja sama dengan LSP KPK-RI terutama dalam menjaring calon peserta yang potensial di lingkup pemerintah Provinsi Jambi dan Kab/Kota. Lalu BPSDM menyediakan sarana prasarana sebagai TUK dalam proses asesmen, meliputi tempat, jaringan internet, perangkat laptop, akomodasi dan konsumsi peserta selama pelaksanaan," kata Ermayeni kepada ACLC.

Dalam sambutannya, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi mengatakan kegiatan sertifikasi ini adalah salah satu perwujudan dari trisula pemberantasan korupsi, yaitu sula pendidikan. Dian menjelaskan, sertifikasi bertujuan agar para Paksi memiliki standardisasi yang sama dalam hal memberikan edukasi ke masyarakat.

"Mari kita bangun integritas masyarakat di lingkungan sekitar kita. Apalagi kami melihat para asesi berasal dari berbagai instansi, inspektorat dan sekolah," kata Dian.

Hingga Desember 2021, ada 2.047 orang PAKSI dan 228 API (Ahli Pembangun Integritas), yang terdiri dari lintas profesi, lembaga, organisasi dan daerah dari 34 Provinsi seluruh Indonesia. Di Jambi, para Paksi tergabung dalam Forum Korps Penyuluh Antikorupsi Jambi atau KOPAJA yang keberadaannya telah dikukuhkan Gubernur Jambi pada 11 Maret lalu.

Setelah tersertifikasi sebagai Paksi, Dian berharap para peserta kali ini tetap semangat dalam melakukan kegiatan pendidikan nilai-nilai antikorupsi.

"Kita berharap setelah kegiatan sertifikasi tidak berhenti sampai di sini. Ada rencana tindak lanjut pasca sertifikasi sehingga gerakan edukasi bisa semakin masif. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan dan berkolaborasi," ujar Dian.