FPAK Sultra Dikukuhkan Gubernur, Siap Bantu KPK Sebarkan Nilai Integritas

AKSI / FPAK SULTRA DIKUKUHKAN GUBERNUR, SIAP BANTU KPK SEBARKAN NILAI INTEGRITAS

23 MARET 2022

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengukuhkan Forum Penyuluh Antikorupsi Sultra (FPAK Sultra) sebagai komunitas Penyuluh Antikorupsi (Paksi) di daerah tersebut. Dengan pengukuhan ini, FPAK Sultra telah siap menjadi perpanjangan tangan KPK dalam menyebarkan nilai-nilai integritas.

Acara pengukuhan itu berlangsung di Hotel Claro, Kota Kendari, pada Rabu, 23 Maret 2022. Gubernur Sultra Ali Mazi diwakili oleh Wakil Gubernur Lukman Abunawas dalam pembacaan pengukuhan FPAK Sultra dan pelantikan kepengurusannya untuk masa bakti 2022-2025.

Dalam acara pelantikan itu, para anggota FPAK Sultra menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjaga kehormatan diri dan kode etik Paksi. Mereka juga berkomitmen melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk mencegah korupsi serta mengembangkan budaya antikorupsi.

Komitmen tersebut sesuai dengan fungsi dan tugas Paksi yaitu melakukan edukasi kepada instansi dan masyarakat sebagai perpanjangan tangan KPK dalam melakukan tindak pencegahan korupsi. Masyarakat yang teredukasi akan menjadi penentu suksesnya program pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini juga ditegaskan oleh Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK, dalam sambutannya pada acara tersebut. "KPK memiliki mata dan telinga di daerah, yaitu masyarakat itu sendiri. Tanpa peran serta masyarakat, pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan dengan baik," kata Nawawi.

Acara ini didukung dan dihadiri KPK, sebagai perwujudan visi KPK "Bersama masyarakat untuk menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju". Selain Nawawi, turut hadir mewakili KPK Hadi Gunawan Siahaan dari Direktorat Diklat Antikorupsi dan Dion Hardika S dari Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat.

Dalam pernyataannya, FPAK Sultra menyatakan bersyukur telah dikukuhkan dan diakui keberadaannya melalui Surat Keputuasan (SK) Gubernur. Menurut komunitas beranggotakan 9 orang Paksi ini, pengukuhan itu adalah bentuk dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Sultra atas eksistensi dan kelancaran aksi penyuluhan yang telah dan akan mereka lakukan ke depannya.

"Pengukuhan ini sangat penting, sebagai modal dan dukungan moril terhadap aksi penyuluhan antikorupsi, sebagai bentuk pengakuan keberadaan dan eksistensi para master di Sultra, dan sebagai inspirasi bagi pihak-pihak yang peduli dan menaruh harapan besar untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi," ujar pernyataan Paksi Sultra.

Selepas pengukuhan, Paksi Sultra akan melanjutkan kerja mereka dalam melakukan pembinaan, membentuk jejaring dengan bersosialisasi ke Aparatur Sipil Negara, bidang usaha, organisasi, satuan pendidikan dan masyarakat tentang antikorupsi. Selain itu, mereka juga akan mendukung program sertifikasi kompetensi sektor antikorupsi, untuk mencetak lebih banyak lagi penyuluh antikorupsi yang kompeten dan berintegritas di Sultra.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang harus diatasi dengan cara yang luar biasa pula. Aksi Penyuluh Antikorupsi adalah aksi yang sangat luar biasa mulia, bentuk tanggung jawab dan pengabdian pada Negara untuk Sulawesi Tenggara yang bebas korupsi," ujar pernyataan Paksi Sultra.