KPK Gelar Pelatihan bagi PPNS di Sektor Sumber Daya Alam

AKSI / KPK GELAR PELATIHAN BAGI PPNS DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

08 MARET 2022

Direktorat Diklat Antikorupsi KPK kembali menggelar pelatihan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di sektor sumber daya alam. Pelatihan kali ini diikuti oleh para PPNS sektor SDA dari berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia bagian tengah.

Pelatihan dilakukan dalam dua metode, yaitu pelatihan mandiri secara jarak jauh (e-learning) menggunakan platform suraugakkum pada 28 Februari-4 Maret 2022 dan pelatihan online melalui aplikasi Zoom pada 7-11 Maret 2022 dari kediaman dan kantor masing-masing. Peserta pelatihan adalah 60 PPNS wilayah Indonesia bagian tengah dari Kementerian ESDM, KKP, ATR, dan Kementan.

PPNS di sektor SDA adalah subsistem dari Penyidik Polri dengan kewenangan penyidikan spesialisasi bidang SDA. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, PPNS ini memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana di sektor SDA sebagaimana diatur KUHAP dan peraturan perundang-undangan sektor yang terkait.

Pelatihan kali ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para PPNS dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di sektor SDA. Selain itu, pelatihan ini juga dilaksanakan secara gabungan (lintas Kementerian) agar ada pemahaman dan pengetahuan yang seragam bagi PPNS di sektor SDA dalam menyidik tindak pidana.

Ada empat kemampuan dan pengetahuan yang difokuskan dalam pelatihan kali ini, yaitu kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup, pendekatan kolaborasi dalam penanganan kasus sektor SDA dan lingkungan hidup, penyidikan tindak pidana korporasi, dan pengelolaan bukti elektronik oleh PPNS.

Pelatihan PPNS ini adalah kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia melalui implementing partner-nya yaitu Yayasan Auriga Nusantara. Ini adalah pelatihan batch ketiga. KPK membagi 3 wilayah pelaksanaan pelatihan, yaitu batch 1 untuk PPNS Indonesia Timur, dilaksanakan di Sorong, Papua Barat, pada akhir tahun lalu, batch kedua untuk PPNS Indonesia Barat dilaksanakan di Serpong, Tangerang, Banten, awal tahun ini, dan batch ketiga untuk Indonesia tengah dilaksanakan secara daring bulan ini.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Dian Novianthi mengatakan program ini dimulai dari penandatanganan MOU oleh 13 Kementerian dan Lembaga pada tahun 2019, dan 2022 menjadi tahun terakhir pelaksanaan program. Karena pelatihan ini merupakan gabungan lintas kementerian, Dian berharap para peserta mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang sama dalam melakukan penyidikan tindak pidana SDA.

"Baik pelatihan maupun rangkaian diskusi PPNS adalah sebagai salah satu ikhitiar kami untuk menyediakan wadah bagi Bapak dan Ibu untuk dapat bertemu dengan para penyidik lintas kementerian atau lembaga dan juga berdiskusi, saling bertukar pikiran mengenai penanganan perkara yang mungkin sedang bapak dan ibu Tangani," kata Dian.