Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
akan menyelenggarakan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara
Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para Penyelenggara Negara (PN) di Kementerian
Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM).
Sebelum pelatihan itu, KPK memberikan
pengarahan (executive briefing)
kepada para calon peserta beserta pasangannya pada Kamis (3/6) di Gedung Merah
Putih, Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Firli
Bahuri mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya penyelenggara negara harus
selalu mendasarkan pada prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara, serta
menjauhi tindak pidana korupsi.
“KPK melakukan upaya pencegahan yang
salah satunya diimplementasikan melalui pendidikan untuk membangun integritas.
Penyelenggara negara yang berintegritas tidak akan korupsi,” tegasnya.
Itulah sebabnya, kata Firli, KPK
menyelenggarakan kegiatan penguatan antikorupsi sebagai bekal bagi para
penyelenggara negara yang memiliki kewenangan strategis dalam pembuatan
kebijakan di instansi atau lembaganya.
Pengarahan dilakukan secara terpisah
bagi penyelenggara negara dan pasangannya. Untuk para istri mengikuti paparan
tentang pencegahan korupsi berbasis keluarga yang disampaikan oleh Direktur
Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaikha. Sedangkan bagi para penyelenggara
negara dilanjutkan dengan diskusi terkait upaya inisiatif strategis, capaian,
tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya
pembangunan sistem dan integritas di Kementerian ESDM.
Dalam kesempatan itu, juga dihadiri Menteri
ESDM Arifin Tasrif. Ia menyampaikan, upaya pencegahan korupsi telah dilakukan
di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Ia menyadari, masih ada celah dan
potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Beberapa sektor yang menurutnya masih
rawan masuknya hal-hal yang bisa menyebabkan korupsi antara lain pada sektor
perizinan, pelaksanan proyek-proyek APBN dan kegiatan lainnya.“Tantangan lainnya terkait berbagai
bentuk perizinan dan prosedur, regulasi, dan remunerasi ASN Kementerian ESDM
yang masih belum ideal,” katanya.
Executive Briefing bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kegiatan executive briefing juga diselenggarakan kepada calon peserta dari Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) Rabu (9/6) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
“PAKU Integritas
merupakan pendekatan yang sesuai dengan tiga strategi KPK dalam pemberantasan
korupsi. Program ini ditargetkan dapat terlaksana selama 2021 kepada 10
kementerian dengan fokus area yakni ESDM, Pangan, Hukum, Birokrasi dan
Politik,” jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Dalam kesempatan itu, juga dihadiri Menteri
Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan pihaknya akan
terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Saya mendukung penguatan sinergi
antara KKP dan KPK dalam menciptakan lingkungan KKP yang bersih dan bebas dari
tindak pidana korupsi,” ucapnya.
Bebrapa upaya yang telah dilakukan KKP,
antara lain Pembangunan Integritas, Pembangunan Zona Integritas, serta Gerakan
Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam.
Sebanyak 18 pejabat Eselon I di
lingkungan Kementerian ESDM dan KKP akan mengikuti program Penguatan
Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Batch I pada
Selasa (29/6) di Jakarta.