BNSP Relisensi LSP KPK

AKSI / BNSP RELISENSI LSP KPK

06 MEI 2021

Jakarta, 9 April 2021 - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) relisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Perpanjangan lisensi kepada LSP KPK ini ditujukan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh antikorupsi.

“Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehingga dapat meningkatkan daya saing SDM Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing, perlu diperhatikan prinsip antikorupsi oleh setiap tenaga kerja.”, ujar Kunjung Masehat, Ketua BNSP.

Kunjung Masehat, Ketua BNSP menyerahkan Sertifikat Relisensi kepada Firli Bahuri, Ketua KPK pada 6 April 2021 di Gedung ACLC KPK. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Henny S. Widyaningsih selaku Anggota BNSP, Wawan Wardiana selaku Ketua Dewan Pengarah LSP P2 KPK, Dian Novianthi selaku Ketua LSP P2 KPK dan Kumbul Kusdwijanto selaku Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK.

“Kami akan terus bergerak maju dalam pemberantasan korupsi, salah satunya dengan terus memperkuat para Ahli Pembangun Integritas,” ujar Firli Bahuri selaku Ketua KPK.

Siang itu tak hanya menjadi momentum perpanjangan lisensi saja. Firli ingin menitipkan harapan kepada forum Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Antikorupsi untuk melaksanakan dan menyampaikan tentang bahaya korupsi kepada masyarakat dengan sungguh-sungguh. Ia yakin bahwa dengan perjuangan yang terus ditingkatkan, para Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Antikorupsi dapat membantu mewujudkan Indonesia negara yang berintegritas.

Semangat dari Ketua KPK disambut baik oleh Kunjung Masehat. Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Antikorupsi dinilai memiliki peran strategis dalam pendidikan antikorupsi. Para Ahli Pembangun Integritas dan Penyuluh Antikorupsi diharapkan dapat mengajarkan antikorupsi dari lingkup terkecil yakni rumah hingga masyarakat luas. Kunjung menghimbau agar kita semua dapat memberdayakan forum ini semaksimal mungkin. Dari itu diharapkan pemberantasan korupsi dapat terlaksana dari akarnya.

Sebelumnya, LSP P2 KPK telah mengikuti berbagai rangkaian tahapan relisensi sesuai dengan pedoman BNSP. Lalu, BNSP melakukan rapat pleno untuk memutuskan kelayakan LSP P2 KPK dalam menerima perpanjangan sertifikat lisensi hingga tahun 2026. Kelayakan tersebut merupakan legitimasi kemampuan para asesi atau tenaga kerja dalam kompetensi penyuluh antikorupsi. Sertifikasi tersebut termasuk pada Skema Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi jenjang Muda dan Ahli Pembangun Integritas.

Sertifikat relisensi juga diberikan kepada para Penyuluh Antikorupsi (PAK) dan Ahli Pembangun Integritas (API). Tujuan pemberian tersebut adalah untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan sertifikasi yang telah diberikan oleh para asesor kompetensi. Tak hanya pemberian sertifikat relisensi, selanjutnya para Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas bersama Pimpinan KPK melakukan diskusi mengenai kode etik dalam KPK.

Relisensi Sertifikasi merupakan momen penting bagi LSP P2 KPK untuk dapat melanjutkan perjuangannya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan diberikannya perpanjangan lisensi sertifikasi ini, LSP P2 KPK optimis dapat mencetak lebih banyak Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi.

Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK) telah berjalan selama 3 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, LSP KPK telah mencetak 1.418 Penyuluh Antikorupsi, serta 119 Ahli Pembangun Integritas. Pada 2021, LSP P2 KPK menerima resiliensi LSP dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) pada 6 April 2021 lalu. LSP P2 KPK dinyatakan layak menerima perpanjangan sertifikat lisensi hingga 2026 setelah menyelesaikan beberapa rangkaian relisensi sesuai dengan pedoman BNSP.