Gerak Paksi Memupuk Nilai Antikorupsi Siswa Baru

AKSI / GERAK PAKSI MEMUPUK NILAI ANTIKORUPSI SISWA BARU

20 JULI 2024

“SEKOLAH itu tidak butuh orang pintar, tapi butuh orang jujur, bertanggung jawab, dan disiplin,” begitu pesan Hadi Laksono, guru madrasah, kepada para siswa baru di Madrasah Aliyah Darul Muttaqin, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Selama tiga hari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin-Rabu (15-17 Juli 2024), para siswa tidak hanya dikenalkan dunia madrasah, tapi juga diberikan materi nilai-nilai antikorupsi, bela negara, dan kesehatan.

Hadi yang sejak tahun lalu menjadi penyuluh antikorupsi (Paksi) memanfaatkan momentum itu untuk memupuk nilai-nilai kebaikan kepada para siswa.

Sebetulnya, madrasah yang dipimpinnya itu telah memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh, seperti keimanan dan keberkahan, tapi sejak menjadi penyuluh antikorupsi, ia mengombinasikan nilai-nilai itu dengan 9 Nilai Antikorupsi KPK yang dikenal dengan “Jumat Bersepeda KK” (jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, displin, adil, dan kerja keras).

Menurut Hadi, penanaman materi antikorupsi sangatlah penting. “Paling utama rasa tanggung jawab, karena semua yang kita lakukan kan berdampak dengan diri kita,” katanya.

Ia menambahkan: “Karena orang pintar yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab tidak akan mendapatkan keberkahan, di situlah nilai-nilai itu kami kolaborasikan,” kata Master Hadi, sapaan akrabnya di lingkup Paksi.

Selama MPLS, Hadi merasakan para siswa baru cukup kritis dan memiliki rasa ingin tahu. Di madrasah, ia memang mendesain agar sedari awal para siswa memiliki sikap berani bertanya—mengenalkan critical thinking. “Tapi bukan asal protes, kami persilakan siswa untuk mengeksplorasi madrasah, ini demi kemajuan madrasah juga. Untuk sesuatu yang baik, kenapa harus ditutup-tutupi,” katanya.

“Sejak awal anak-anak kami ajak untuk berani memberikan ide. Jadi, masa pengenalan ini dimulai dari mereka, jangan semua dari guru. Mungkin mereka punya pengetahuan, tapi sulit diungkapkan, makanya kami pancing—misalnya, kami ajak mereka menjelaskan alasan masuk madrasah. Ini berguna untuk melatihan keberanian bertanya dan percaya diri,” katanya.

Di Banten, Forum Penyuluh Antikorupsi Banten (ForPAK Banten) sejak tahun lalu juga memasukkan materi nilai-nilai antikorupsi di MPLS di sekolah-sekolah. Giat mereka didukung langsung oleh Dinas Pendidikan Banten.

Ketua ForPAK Banten Ratu Safitri mengatakan, insersi materi antikorupsi tersebut merupakan implementasi pendidikan antikorupsi yang dicanangkan Pemprov Banten, sekaligus mendorong para penyuluh antikorupsi yang juga berprofesi guru melaksanakan rencana-rencana aksinya.

“Pelibatan para Paksi ini sudah secara terstruktur. Jika sekolah-sekolah yang tak punya Paksi-guru, bisa meminta bantuan Paksi-guru dari sekolah terdekat,” katanya.

Puluhan sekolah di Banten menerima materi antikorupsi. Satu penyuluh bisa memberikan penyuluhan sebanyak tiga atau empat ekolah baik negeri maupun swasta. “Bahkan, kami juga dilibatkan di Depok, Jawa Barat,” katanya.

Materi insersi tak melulu dalam bentuk ceramah, tapi juga penayangan video atau film. Salah satu film yang ditayangkan “Mencari Bangku Sekolah”, pemenang lomba film pendek antikorupsi yang diadakan Inspektorat Provinsi Banten.

Tantangan yang dihadapi penyuluh selama MPLS ialah modul. “Karena menceritakan materi integritas untuk anak-anak baru ini kan berbeda (dengan orang dewasa) ya, makanya kami harus punya modul antikorupsi, khusus MPLS. Kalau modul materi dasar antikorupsi dari KPK terlalu berat bagi mereka,” katanya.

Untuk memudahkan materi bagi anak-anak SMP, ForPAK Banten akhirnya merangkum materi dasar dalam beberapa lembar.

Deden A. Rosyid adalah salah satu Paksi-guru di Kabupaten Tangerang yang mendapatkan tugas dari ForPAK Banten mengisi materi antikorupsi di MPLS. Tahun ini ia kebagian enam sekolah, lebih banyak dibanding tahun lalu hanya tiga sekolah.

Selama empat hari, ia menjangkau penyuluhan di SMA Neger 22, ⁠SMK Neger 6, ⁠SMA Neger 27, ⁠SMA Neger 17, ⁠SMA PGRI 83 Legok, dan⁠ ⁠SMK Neger 13.

Ia memberikan materi tentang dampak bahaya korupsi kepada generasi muda. “Saya menjelaskan perilaku koruptif di tingkat sekolah, seperti mencontek, berbohong,” kata Deden yang mengajar sejak 2004.

“Perilaku seperti itu jika dibiarkan bisa memiliki dampak terhaadap hal-hal lain. Dari situlah, mereka mulai paham bahwa korupsi tidak hanya soal uang, tapi bisa juga terkait sikap,” ia menambahkan.

Selama MPLS, menurutnya, para siswa baru terlihat antusias bertanya baik terkait materi maupun tentang film antikorupsi. “Ada sikap kritis dari mereka. Misal, ada yang bertanya: ‘Bukankah biaya di sekolah negeri itu gratis, tapi masih ada yang sekolah siswa harus bayar, apakah itu korupsi?’”

Sebagai Paksi, ia mengaku memiliki tantangan tersendiri, tapi sekaligus memotivasi dirinya untuk terus memperbaiki diri. “Karena saya punya motto, walau belum menjadi baik, tetap berusaha menjadi baik,” katanya yang pernah dianggap sebagai mata-mata KPK sejak menjadi Paksi. “Padahal kegiatan saya tidak ke arah situ (mata-mata), tapi lebih ke edukasi antikorupsi.”

Duta Pelajar Antikorupsi

Di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kepala SMA Bina Insan Mandiri Wijaya Kurnia menginisiasi pembekalan terhadap guru-guru yang ingin memberikan materi antikorupsi selama MPLS.

Ide itu disodorkan Wijaya kepada Forum Penyuluh Antikorupsi Jawa Timur (JatimPAK), yang kemudian dilanjutkan kepada Dinas Pendidikan Jatim. Gayung bersambut, Disdik Jatim akhirnya mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah agar MPLS memasukkan materi antikorupsi. Adapun modul antikorupsi telah disusun oleh JatimPAK.

Guru-guru yang antusias ikut pembekalan dipertemukan Wijaya dan rekannya di JatimPAK melalui daring. Wijaya adalah penyuluh antikorupsi juga asesor Paksi.

Selain itu, Wijaya juga menggerakkan para Duta Pelajar Antikorupsi ikut dalam kegiatan MPLS. “Sebanyak 80 Duta Pelajar Antikorupsi yang ikut pembekalan materi integritas MPLS,” ujar Wijaya, salah satu penggagas terbentuknya Duta Pelajar Antikorupsi di Jatim. Pada Roadshow Bus KPK di Surabaya Juni lalu, para Duta Pelajar Antikorupsi ini turut dilibatkan dalam menyemerakkan kegiatan. Mereka berasal dari sekolah-sekolah menengah atas dari kabupaten/kota di Jatim.

Wijaya menuturkan, dirinya juga mengajak guru-guru di Indonesia melalui aplikasi Platform Mengajar Merdeka (PMM) yang tergabung dalam komunitas belajar (kombel) untuk bergabung dalam pembekalan antikorupsi MPLS. Dari 93 yang mendaftar, sebanyak 25 guru yang mengikuti pembekalan. Setidaknya, ia berharap kombel ini bisa menjadi embrio Forum Paksi-Guru.

Menurutnya, guru memiliki peluang yang besar dan luas untuk memberikan internalisasi nilai-nilai kebaikan karena sasarannya riil. “Anak-anak adalah generasi masa depan, ini sangat penting,” ujarnya.

Terkait modul yang dipakai, Wijaya menuturkan, isinya mengajak dan menginspirasi para siswa baru. Materi dibawakan melalui video, menonton film, dan story telling. “Kami membawa materi dengan bercerita mirip dengan renungan,” tuturnya.[]