Kartini Masa Kini Harus Bergerak dan Berkomunitas untuk Kobarkan Nilai Antikorupsi

AKSI / KARTINI MASA KINI HARUS BERGERAK DAN BERKOMUNITAS UNTUK KOBARKAN NILAI ANTIKORUPSI

28 APRIL 2024

KARTINI-kartini masa kini harus terus bergerak dan membentuk wadah atau komunitas untuk secara kontinu mengobarkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sosial terdekat. Karena perbuatan korupsi saat ini semakin canggih.

Gagasan itu mengemuka dalam gelar wicara (talk show) PDKT Antikorupsi #3 bertajuk “Kartini Berintegritas di Tengah Modernitas” yang diadakan komunitas antikorupsi JARUM Integritas secara daring, Sabtu (27 April 2024) di Jakarta.

Wakil Ketua JARUM Integritas Asriana Issa Sofia dalam sambutannya mengatakan, bangsa Indonesia seperti sekarang telah melewati perjalanan sejarah yang berliku. Pada masanya bermunculan tokoh-tokoh perempuang yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan, salah satunya RA Kartini.

Asriana juga dosen Universitas Paramadina mengutip perkataan Kartini yang dinilai sungguh menginspirasi, yaitu keberanian dan kerja keras: "Dan biarkan saya tiada beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan amati dengan rasa berbahagia, karena jalannya sudah terbuka dan saya ada turut membantu mengadakan jalan yang menuju ke tempat perempuan bumiputra merdeka dan berdiri sendiri."

Hadir sebagai narasumber diskusi, antara lain Co-founder SustaIN Pauline Arifin, Dosen Manajement UCLan Gabriella Fardhiyanti, Tenaga Ahli KPK Adi Tasya N, dan penyuluh antikorupsi Itjen Kemenkumham Winda Yunika.

Bergerak lewat PKK

Tenaga Ahli KPK Adi Tasya N berpendapat para perempuan saat ini perlu membentuk wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi perempuan. “Bagaimana kita menjadi penggerak, menggalang opini dari masyarakat sekitar mulai dari RT/RW sekitar,” ujar Tasya, panggilan akrabnya.

Menurutnya, kalangan perempuan bisa memanfaatkan kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi. “Dari situ, kita bisa melakukan internalisasi integritas. Melalui jaringan ibu-ibu PKK itu sangat dahsyat, bisa sangat panjang,” katanya.

Dengan kaca mata kekinian, menurut dia, RA Kartini juga seorang influencer. Oleh karenanya, seperti yang pernah dilakukan Kartini, para perempuan zaman sekarang juga harus bisa mencontoh perjuangan Kartini. Perlunya saat ini ada aktor-aktor untuk menjadi pendorong, menjadi agen perubahan (agent of change).

“Yaitu, bagaimana membumikan nilai-nilai integritas, seperti jujur, kepada generasi muda. Ini bisa diceritakan melalui storytelling, gaya yang paling disukai Gen Z di media sosial. Mereka adalah target utama kita,” ujarnya.

Co-founder SustaIN Pauline Arifin menuturkan membangun nilai-nilai integritas di lingkungan sosial terdekat butuh banyak “jurus”—tidak ada formula praktis yang pasti; makin banyak jurus, makin baik.

Salah satu yang perlu dibangun di masyarakat, terutama kalangan perempuan, ialah berpikir analitis (analytical thinking). Yaitu bagaimana mengajak lingkungan terdekat untuk berproses dalam mengambil sebuah keputusan.

Ia mencontohkan politik uang dalam pemilihan umum. Tak bisa dimungkiri bahwa masih ada pemilih memutuskan mencoblos kandidat politik karena faktor uang. “Ini sebuah tantangan dari segi antropologis dan kebiasaan, karena nilai orang masih mengarah ke sifat matrealistis,” katanya.

Oleh karenanya, ia mendorong agar ada upaya-upaya membangun kesadaran (awareness). “Mereka (pemilih) itu kan sebenarnya tahu benar atau salah, makanya kita perlu sadarkan tentang cara berpikir kritis secara terus-menerus; bagaimana kita mengajak agar mereka membuat keputusan yang benar dan beradab baik itu melalui media sosial, birokrasi, dan masyarakat sipil,” ujar Pauline.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini tak sedikit pula yang melibatkan kalangan perempuan intelektual. “Apa yang dibangun Kartini yaitu edukasi. Ini bukan saja dari sisi intelektual atau kecerdasan, tapi juga membangun adab. Tantangan saat ini yaitu membangun dan mendidik diri sendiri menjadi manusia yang beradab,” katanya.

“Sekarang korupsi semakin canggih, kita harus ikut mencegahnya,” ia menuturkan, “ PR kita masuk ke lebih detail, kampanye-kampanye sih sudah OK. Karena koruptor itu kan sulit dinasihati, karena mereka tidak takut Tuhan, tapi takut miskin. Jadi, kita harus mau belajar lebih detail upaya-upaya pencegahan dengan sistem terstruktur.”

Sementara itu, Penyuluh Antikorupsi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Winda Yunika menceritakan bagaimana unit kerjanya terus memperbaiki diri agar menjadi role model unit kerja lain. Salah satunya, lewat program Duta Prestasi, hasil kerja sama dengan KPK.

Terkait program tersebut, pihaknya telah menerapkan kepada 33 Kepala Kanwil dan 11 pejabat eselon. “Mereka membuat kebijakan dan harus memiliki program kerja—setiap tahun dievaluasi—yang bisa meningkatkan integritas pegawai, sehingga nilai-nilai integritas bisa masuk dalam lingkungan kerja,” ujar Winda.

Kerja sama dengan KPK, terutama dalam pembentukan penyuluh antikorupsi (Paksi) melalui jalur Pelopor, ia berharap semakin mudah mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi di lingkup kerja masing-masing.

Pada 2023, Winda mengaku telah diberikan banyak kesempatan untuk sharing di kanwil-kanwil yang belum memiliki penyuluh antikorupsi untuk mengajak bergabung menjadi Paksi. Karena ia melihat masih banyak praktik-praktik gratifikasi terjadi di daerah.

Menurutnya, integritas itu seperti norma-normal lain yang memang harus ditumbuhkan dari diri sendiri. Kalau tidak ada kesadaran diri, meski kebijakan dan lingkungan mendukung, tidak 100 persen integritas bertumbuh.

“Di lingkungan kami, jika ada yang melangagar interitas diberi punishment, juga ada reward bagi pegawai yang berhasil meningkatkan integritasya. Setiap bulan ada pegawai teladan, misal, terkait dengan pelaporan gratifikasi ke UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi),” katanya.

Dosen Manajement UCLan ⁠Gabriella Fardhiyanti yang tinggal di Inggris menceritakan pengalamannya pribadinya bersentuhan dengan layanan publik di Inggris.

Menurut dia, integritas di kampusnya sangat dijunjung tinggi, utamanya transparansi dan akuntabilitas. Peran whistleblower juga dilindungi dengan baik. “Di sini, ujian tidak perlu pengawasan. Satu pengawas saja cukup,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa ketika berbicara korupsi, maka itu juga berkaitan dengan kolusi dan nepotisme. Ia menceritakan bagaimana praktik nepotisme ini terjadi pada saudaranya. Suatu kali saudaranya dapat beasiswa dari pemda untuk belajar ke Inggris. Tapi, saat mengumpulkan formulir, petugas itu menanyakan: “ada orang dalam enggak? Kalau enggak ada, enggak usah berharap”. Ia juga heran mengapa petugas tidak melihat formulir yang diajukan oleh saudaranya yang berprestasi. “Kejadian ini terjadi pada 2018. Jadi, KKN itu saling terkait satu sama lain,” ujar Gabriella.

Dalam kesempatan itu, Gabriella juga mengusulkan agar komunitas-komunitas antikorupsi bergerak dan menggandeng para jurnalis. Menurutnya, kerja sama komunita dan jurnalis ini penting, terlebih jurnalis yang konsen terhadap isu investigasi.

“Jurnalis bisa melakukan investigasi terhadap praktik-praktik pelanggaran, sehingga mudah-mudahan ada perubahan ke depan. Pers itu suaranya tidak terbendung, karena mereka juga memiliki integritas,” ujarnya.[]