Edi Abdullah, Politrik, dan Seni Mengajar Antikorupsi

AKSI / EDI ABDULLAH, POLITRIK, DAN SENI MENGAJAR ANTIKORUPSI

02 OKTOBER 2023

EDI Abdullah punya cara berbeda saat menjadi fasilitator diklat kepemimpinan administrator. Peserta diklat yang notebene pejabat eselon III dan IV itu diajaknya bermain game daring: Politrik.

Padahal, Politrik jamak dipakai di kalangan penyuluh antikorupsi (Paksi). Kalangan widyaiswara, seperti Edi, sebelumnya jarang menyentuh game daring. Edi benar-benar membuat gaya baru.

Ide itu muncul selepas Edi yang juga penyuluh antikorupsi pada pertengahan 2023 mengikuti training of facilitator (TOF) Politrik.

Menurut Edi, game daring ini cocok sebagai pendekatan baru penanaman materi nilai-nilai integritas. Dari hasil evaluasi diklat, ia mendapat kabar baik, peserta merasa puas dengan metodenya, termasuk game Politrik tersebut.

Apa itu Politrik? Ini sebuah game daring berbasis web yang dikembangkan oleh Komunitas In Game Indonesia. Komunitas ini terbentuk berkat dukungan KPK melalui PRAKTISI (Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi), konsultan desain game Kummara, dan Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ).

In Game Indonesia selama ini mengakomodasi para penyuluh antikorupsi yang tertarik menyuluh secara kreatif dengan menggunakan media game dan boardgame. Saat ini ada tiga game daring yang telah mereka kembangkan, yaitu Jaga hutanku, Mau Dibantu, dan Politrik.

Semua game didesain untuk menumbuhkan sikap integritas pemainnya. Khusus Politrik, game ini didesain agar pemain bisa lebih memahami iklim politik yang berintegritas. “Politrik digunakan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berpolitik cerdas berintegritas,” ujar Manggazali, salah satu inisiator Komunitas In Game Indonesia kepada ACLC KPK, Agustus lalu.

Menurut Edi, game tersebut dipakai saat dirinya menyampaikan sesi integritas dan manajemen risiko. Ia ingin peserta lebih mendapatkan gambaran, bahwa “Segala keputusan yang Anda ambil dari game itu, Anda bisa mendapatkan risiko,” ujar Edi dalam wawancara, akhir September lalu.

Ketika bermain Politrik, kata dia, bisa saja seseorang mendapatkan skor tertinggi, tapi tak sedikit yang mengorbankan integritas. Dari situlah, kemudian Edi mulai membahas tentang nilai-nilai integritas. “Di setiap keputusan yang diambil, pasti ada yang bertabrakan dengan persoalan integritas, hal seperti ini banyak melanda birokrasi dan dialami oleh pejabat,” tuturnya.

Menurut Edi, game tersebut mudah dimainkan. Peserta bisa bermain sendiri tanpa harus didampingi. Selain materi integritas, kepemimpinan, manajemen kinerja, dalam Politrik juga menyangkut soal pembelanjaan uang negara.

“Ketika saya memainkan Politrik, ekspresi atau yang mereka rasakan bahwa ini cocok betul. Ketawa-ketawa saja mereka, tersadar mereka,” ujar Edi melukiskan reaksi peserta usai memainkan Politrik.

“Setelah bermain itu, mereka tersentak, muncul ada kesadaran karena demi tujuan terkadang menggadaikan integritas.”

Menurut Edi, ada pula peserta yang mengakui selama ini boros dalam belanja, lemah dalam keuangan, dan lain-lain.

“Ada yang jago mainnya, sampai dapat bintang empat, lalu bertanya: mengapa integritas nol? Langsung saya jawab: Anda berhasil dengan apa yang diharapkan, meraih kekuasaan, meraih jabatan, tapi Anda menggadaikan integritas—itu namanya menghalalkan segala cara,” katanya.

Satu hal yang menjadi kendala ketika bermain Politrik, menurut Edi, adalah sulit dimainkan menggunakan ponsel pintar. Jadi, peserta harus menggunakan laptop.

Setelah diajak membuka kesadaran diri melalui game itu, Edi lalu menguatkan peserta diklat dengan teladan sosok berintegritas dari tokoh-tokoh bangsa. Ia ambil kisah-kisah teladan itu dari buku Orange Juice: Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa.

“[Buku] ini sangat menginspirasi mereka” ujarnya. Di beberapa pelatihan, tak sedikit peserta yang membaca itu menjadi terharu dan meneteskan air mata.

Saat dia memberi pelatihan di Fakfak, Papua Barat, Edi menceritakan, para peserta terlihat sangat tersentuh dengan kisah-kisah integritas tokoh bangsa, seperti Sukarno, Hatta, Agus Salim, Baharuddin Lopa, dan lain-lain.

Edi sehari-hari bekerja di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, tapi berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan.

Selain sebagai pengajar diklat, Edi juga aktif sebagai penyuluh antikorupsi. Ia telah mendapatkan sertifikasi Paksi sejak 2018. Pengalaman menyuluh yang berkesan saat dirinya ke Soppeng, Sulsel. “Pertama kali memakai jaket Paksi, tiba-tiba dikasih telur asin. Saya menolak karena ini gratifikasi. Akhirnya, teman yang ambil,” tuturnya.

Menurut dia, memakai rompi Paksi adalah sebuah tanggung jawab. Memakainya berarti ada tanggung jawab besar. Cibiran-cibiran sudah pernah dialami Edi.

Selama 10 tahun menjadi widyaiswara, banyak tantangan yang dihadapinya, termasuk godaan integritas. Namun, selama ini ia mengaku masih bisa menghindarinya karena sebagai pengajar diklat sudah pasti dapat honor. “Saya hampir setiap minggu memberikan diklat,” katanya. Kebanyakan diklat yang diampu dirinya diselenggarakan di Sulawesi hingga Papua.

Pernah suatu kali ada pejabat dari Raja Ampat yang meminta nomor rekening bank kepada Edi. “Ia selalu minta rekening, tapi saya tidak gubris. Gratifikasi itu paling banyak, seperti baju dan cenderamata,” katanya.

Percobaan suap itu lantaran pejabat tersebut ingin dibantu agar lulus diklat. Pelatihan-pelatihan yang diampu Edi memang sangat berkorelasi dengan posisi jabatan, termasuk kenaikan eselon.

Saat mengajar, ia tak langsung menggurui, dengan memberikan pengertian-pengertian. Ia menyadari peserta diklat adalah orang-orang berpendidikan dan pejabat.

Tak sedikit pula peserta yang tidak sependapat dengan gagasan yang diberikan. Menghadapi hal seperti ini, ia cenderung menerima pendapat itu untuk lalu didiskusikan.

Misal, bicara korupsi. Ia lebih suka dengan Politrik untuk memulai kelas integritas dan kepemimpinan. Karena baginya, “mengajar itu seperti seniman, harus pintar memainkan nada, supaya tidak sebatas tataran knowledge, tapi bisa memberikan perubahan,” kata Edi yang telah menerbitkan 20 buku, di antaranya Politik, Hukum, dan Demokrasi (2020) dan KPK dalam Sistem Peradilan Pidana (2021).

Oleh karenanya, seorang pengajar penting memiliki kemampuan menyuluh dan memotivasi, banyak membaca buku dan informasi sebagai pengembangan diri. “Sehingga banyak senjata dan amunisi,” katanya tertawa.[]