DARI ibu kota provinsi, Tanjung Selor di Kabupaten Bulungan menuju kabupaten/kota lain di Kalimantan Utara, jangan bayangkan akses transportasi di sana semudah berada di Jawa. Selain ditempuh lewat darat yang ditempuh berjam-jam, sebagian mobilitas antardaerah juga harus via sungai dan laut.
Jarak yang sangat jauh, bisa mencapai ratusan kilometer itu, kian diperumit dengan masalah komunikasi. Ini karena belum sepenuhnya tiap daerah memiliki koneksi jaringan internet yang baik.
"Di beberapa kabupaten, akses informasi itu sangat sulit. Kendala informasi ini bagi sebagian besar Paksi, ya" ujar Master Mardiana Arsjad, Ketua IPAK BORNEO saat dikontak ACLC KPK, Selasa (15 Agustus 2023).
"Hanya beberapa Paksi yang biasanya mengirim dokumentasi kegiatannya," ia menambahkan.
Namun, kondisi tersebut tak menyurutkan mereka untuk tetap menyebarkan kebaikan tentang nilai-nilai integritas dan antikorupsi.
Master Mardiana menyadari kondisi geografis itu menyulitkan para penyuluh antikorupsi di Kaltara, tergabung dalam Ikatan Penyuluh Antikorupsi Borneo (IPAK BORNEO), beraksi bersama.
Sebagai provinsi terluar, Kaltara bersebelahan langsung dengan negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Luasnya sekitar 75,46 ribu kilometer persegi (km2), terluas keempat di Kalimantan; setara dua kali lipat Jawa Barat. Terbagi dalam beberapa kabupaten/kota, antara lain Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.
Sejauh ini, kata Master Mardiana, para Paksi bergerak secara parsial sesuai dengan profesi dan kebutuhan audiens (kelompok sasaran penyuluhan). Berasal dari BPSDM Kaltara, dirinya lebih sering memberikan materi antikorupsi dalam pelatihan atau bimtek di tempat kerjanya. Kurikulum antikorupsi disampaikan selama dua jam pelatihan, katanya.
IPAK BORNEO terbentuk pada 27 Maret 2021 dan berpusat di Tanjung Selor, ibu kota Kalimantan Utara yang berada di Kabupaten Bulungan. Di awal-awal pembentukan, organisasi ini diinisiasi oleh 10 orang, salah satunya Master Diana, panggilan akrabnya. Kini jumlah Paksi yang tergabung di IPAK BORNEO sebanyak 45 orang se-Kaltara.
Anggota organisasi berasal dari beragam profesi, sebagian besar berasal dari kalangan tenaga kependidikan. "Sebanyak 27 Paksi merupakan guru SMA dan pengawas sekolah," ujar Master Diana.
Penyuluh antikorupsi tersebut lebih banyak menyentuh kelompok sasaran di kalangan pendidikan, sedangkan dirinya memberikan penanaman nilai-nilai integritas kepada Aparatur Sipil Negara Pemprov Kaltara.
Diakuinya bahwa penyuluhan antikorupsi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat secara luas. Namun, ada para penyuluh dari profesi seperti pemerhati lingkungan, pemerhati literasi, atau kalangan agamawan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Pada Selasa (22 Agustus 2023), IPAK BORNEO akan dikukuhkan oleh Gubernur Kaltara. Dalam kesempatan itu, hadir pula perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.[]