KomPAK-API Jateng Dikukuhkan, Viralkan Praktik Berintegritas

AKSI / KOMPAK-API JATENG DIKUKUHKAN, VIRALKAN PRAKTIK BERINTEGRITAS

08 AGUSTUS 2023

PARA penyuluh antikorupsi (Paksi) dan ahli pembangun integritas (API) di Jawa Tengah kini melebur dalam satu organisasi. Tak ada lagi organisasi yang serupa dalam pendidikan dan pencegahan berjalan sendiri-sendiri.

Seluruh organisasi atau komunitas melebur dalam Komunitas PAK-API (KomPAK-API) Jateng. “Ini merupakan metamorfosis dari KomPAK Jateng,” kata Ketua Pengurus KomPAK-API Jateng periode 2023-2026, Suharsi, kepada ACLC KPK, Selasa (8 Agustus 2023) pagi.

Menurut dia, tugas Paksi dan API sama-sama dalam pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penataan sistem organisasi.

Sebagai informasi, Paksi dan API merupakan agen-agen perubahan di masyarakat yang dibentuk oleh Lembaga Sertifikasi Profesi KPK untuk memperluas nilai-nilai integritas dan mencegah tindak pidana korupsi.

Siapa saja -mulai dari aktivis, guru, dosen, bahkan mahasiswa- bisa menjadi penyuluh antikorupsi, asalkan lulus dalam proses asesmen sertifikasi penyuluh antikorupsi. Sementara API adalah orang-orang yang bekerja di bidang kepatuhan atau kepatuhan/pengawasan internal pada korporasi atau instansi pemerintah. Merekalah yang memastikan dan menyiapkan sistem dan tata kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku.

Pada Senin (7 Agustus), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengesahkan Pengurus KomPAK-API Jateng periode 2023-2026. Saat ini terdapat 357 anggota forum penggerak antikorupsi ini mulai akademisi, pejabat struktural, praktisi, mantan auditor, dan lain-lain.

Suharsi mengatakan, terdapat program unggulan yang disiapkan oleh organisasi. Pertama, program desa antikorupsi. “Kami enggak mau sekadar ada desa antikorupsi percontohan, kami ingin agar peran Paksi-API dilibatkan, dalam membentuk desa-desa antikorupsi se-Jateng,” ujarnya.

Selanjutnya, program mahasiswa berintegritas bekerja sama dengan perguruan tinggi. Lalu, program pengenalan dunia teknologi informasi (media sosial dan lain), dan program kampanye pendidikan antikorupsi serta diklat dengan instansi-instansi terkait.

Menurut Suharsi, peran organisasi dalam diklat bisa berupa pembuatan modul pembelajaran antikorupsi baik luring maupun daring. Diklat ini ditargetkan kepada seluruh pegawai negeri sipil di Jateng.

Program-program itu, menurut Suharsi, perlu dukungan jejaring (networking) agar terus berjalan dan berkelanjutan. Ke depan, KomPAK-API Jateng sedang melakukan pendekatan di kalangan jurnalis. “Kami akan kompori mereka untuk menyuarakan antikorupsi, termasuk mendorong ada Paksi dari kalangan jurnalis,” ujarnya.

Ia memahami betul bahwa sebagai penyuluh banyak tantangan yang dihadapi baik dari penyuluh itu sendiri maupun faktor eksternal. “Apakah mereka memiliki daya juang, militansi? dan ini juga enggak mudah,” ujarnya.

“Untuk mengatasi hal itu, kami akan melakukan penguatan kapasitas Paksi setiap enam atau setahun sekali. Kami lakukan secara luring, karena melalui daring tidak cukup. Nanti ada simulasi-simulasi dan berbagi pengalaman antar Paksi.”

Beruntungnya, kata dia, KomPAK-Jateng didukung penuh Inspektorat Provinsi Jateng dan Inspektorat Kota Semarang. Salah satunya, mereka mendapatkan satu ruangan sebagai sekretariat organisasi.

Menurut dia, dukungan tersebut tidak akan membuat benturan kepentingan (conflict of interest). Terlebih, Inspektorat juga sebagai pembina dan pengarah organisasi. Selama ini, katanya, tidak ada intervensi dari pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.

“Kami mendukung jargon Pemprov Jateng Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi (yang diusung Ganjar-Yasin, red), memang iya, karena memang tugas paksi menyebarkan kebaikan dan budaya integritas. Saya kira Paksi-API tidak bisa dijadikan benturan kepentingan. Justru, ketika ada pemilu, kami yang menjadi pengawas no money politics,” tegas Suharsi.

Masih terjadi pelanggaran

Dalam sambutannya usai pengukuhan KomPAK-API Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, praktik koruptif di lingkup pemprov masih saja ada. Ia bercerita ada pejabat yang menerima sesuatu dari bawahan terkait dengan pelantikan pimpinan baru di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Mereka bilang ‘Ini sudah biasa, pak’, ‘ini sekadar’. Ternyata masih ada di saat pengujung tugas saya dan Gus Yasin memimpin Jateng. Ini cerita yang sangat menyedikan,” kata Ganjar.

Di depan jajarannya, Ganjar membuat dua pilihan: pertama, apakah jargon Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi akan terus berjalan, yang artinya nilai-nilai integritas diperjuangkan. Atau, kedua, jargon itu tidak berlanjut usai dirinya bersama Gus Yasin pensiun per 5 September 2023.

“Pilih A atau B, bapak/ibu?” ujar Ganjar.

“Pilihan A itu, maka pemberantasan korupsi terus berjalan, tidak ada terima setoran, tidak main proyek. Mudah-mudahan A menjadi pilihannya. Jika pilihannya A, maka KomPAK-API menjadi penting.

Menurut Ganjar, KomPAK-API mesti “cerewet”; perlu memviralkan sesuatu yang bisa menjadi pendidikan antikorupsi bagi publik, dengan contoh dan narasi yang bagus.

“Saya titip ini. Karena nilai-nilai tersebut betul-betul yang ditunggu masyarakat. Mencegah itu sulit, sulitnya minta ampun. Tapi, kalau sudah biasa, insyaallah, dalam perjalanannya jauh lebih enak, bapak/ibu akan hidup tenangnya,” kata Ganjar.

Adapun Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengapresiasi terhadap pengukuhan KomPAK-API Jateng. Menurut dia, sejauh mengikuti kegiatan serupa, baru kali ini skalanya yang paling besar.

“Ini menunjukkan perhatian besar dari pemprov terhadap kegiatan-kegiatan teman-teman Paksi di daerah. Saya berharap , perhatian yang sama juga dilakukan di tingkat kabupaten/kota bisa,” kata Nawawi.

Ia mendorong agar masyarakat ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi, melalui pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Dalam beberapa kasus, KPK menindak kasus-kasus korupsi juga karena laporan masyarakat.[]