Perjuangan Paksi Maluku Utara di Tengah Himpitan SDM dan Alam

AKSI / PERJUANGAN PAKSI MALUKU UTARA DI TENGAH HIMPITAN SDM DAN ALAM

25 JUNI 2023

SEBAGAI bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi, berbekal Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK, bukan perkara mudah bagi para penyuluh di Maluku Utara melakukan tugasnya di lapangan.

Tantangan yang dihadapi selain tempat kerja, jumlah penyuluh pun sangatlah sedikit, baru sebanyak enam orang untuk se-provinsi. Mereka juga tidak tinggal di satu daratan, berpencar di beberapa daerah yang terpisahkan oleh laut.

Abdul Halim, misalnya, hanya seorang diri berada di Kota Tidore Kepulauan, sedangkan penyuluh lain tersebar di Halmahera dan Ternate. Di Kota Tidore Kepulauan ini, kondisi geografis cukup menghalangi gerak diri. Ke Kecamatan Halmahera saja harus menyeberangi laut, sedangkan kapal yang mengantarkan pergi-pulang jika sore tiba, tidak ada lagi yang beroperasi.

"Masih butuh sumber daya manusia yang lebih banyak," kata Halim yang lulus Sertifikasi Paksi pada 2019 saat berbincang dengan ACLC KPK, Jumat (23 Juni 2023).

Kondisi itu tak membuat Halim patah arang. Ia terus bekerja keras menularkan "virus-virus" integritas di lingkup kerja dan masyarakat sekitarnya meski ada anggapan miring. Saat bertugas di Inspektorat kota, tugas sosialisasi nilai-nilai antikorupsi masih mudah dilakukan di sela-sela pengawasan di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, ia sudah beberapa kali pindah instansi.

Ketika bertugas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tidore Kepulauan, dirinya agak kagok karena tupoksi sehari-hari tidak ada kaitannya dengan antikorupsi. "Kalau sosialisasi harus minta izin ke instansi. Belum lagi, Paksi sendiri belum dikenal di masyarakat secara umum. Ya masih ada sindirian: 'ah apaan sih didengar'. Jadi, memang tantangannya seperti itu," tutur Koordinator Forum Paksi Maluku Utara.

Sejak akhir 2021, Halim pindah ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Di instansi barunya ini, ia lebih mudah lagi menyampaikan penyuluhan di lingkup internal. Pada 2022, ia juga mendapatkan undangan dari BPJS Ketenagakerjaan Ternate untuk memberikan materi tentang nilai-nilai antikorupsi.

Adakah rencana memberikan penyuluhan di desa-desa? Halim sangat berkeinginan melakukan hal itu. Lagi pula, di tingkat desa juga beberapa kali terjadi kasus korupsi. "Cuma tidak semudah itu untuk melakukan sosialisasi," ujarnya.

Tantangan lain yang masih dihadapi teman-teman Paksi di Maluku Utara, menurut Halim, ada perilaku koruptif yang "membudaya", tapi dianggap sebagai hal wajar. Menurut dia, sulit bagi Paksi mengatakan secara terang-terangan agar hal itu dihentikan.

"Sebagai penyuluh, kan tidak bisa langsung ngomong: 'ini tidak boleh'. Karena sebagai penyuluh kan pasti ada [orang] yang tidak senang, apalagi kami meminta mereka keluar dari 'zona nyaman'. Kami harus pintar-pintar lihat situasi dan kondisi. Jika tidak, ya kami bisa dikucilkan," tuturnya.[]