Wayang Antikorupsi: “Saya Kapok Korupsi, Gusti…"

AKSI / WAYANG ANTIKORUPSI: “SAYA KAPOK KORUPSI, GUSTI…"

09 JUNI 2023

KETIKA langit gelap, suasananya yang muram, sosok bertubuh kecil berwarna hijau, tapi berkepala besar itu muncul sambil memegang kepalanya. Matanya merah. Muka carut marut. Mulutnya yang ndower ngomel-ngomel, mengeluhkan kondisinya sekarang.

"Aku siluman semongko," katanya.

"Dulu aku di dunia sukanya korupsi. Makan harta negara. Pas mati tidak diterima,aku malah menjadi demit (setan)," ia mengeluh.

"Duh Gusti, saya minta ampun, saya tidak akan korupsi jika diberi kesempatan hidup lagi. Saya kapok, tidak akan korupsi, Gusti…"

Begitu dalang Ki Sigit Ariyanto membuka wayangan bertajuk "Wahyu Tejomoyo" di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak pada 21 Mei 2023. Sebelum masuk ke cerita inti, Ki Sigit sengaja menyelipkan pesan-pesan antikorupsi. Ia menggambarkan para koruptor atau maling uang rakyat itu dengan sosok siluman atau demit dengan bentuk yang aneh-aneh.

Pesan antikorupsi itu titipan dari Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Agung Ardiyanto dan rekan-rekannya yang sejak dua tahun terakhir aktif mengobarkan nilai-nilai integritas, sekaligus memberikan pemahaman tentang apa itu korupsi, suap-menyuap dan lain-lain dari desa ke desa.

Kebetulan Mei lalu, Desa Sumberejo sedang merti deso, acara sedekah bumi yang diadakan rutin tiap tahun. Setiap acara, kepala desa me-nanggap wayang kulit. Sebagai desa yang direkomendasikan percontohan Desa Antikorupsi, maka Agung memiliki ide untuk meminta Ki Sigit menyisipkan materi antikorupsi. Dalang pun menyambut baik gagasan tersebut. Tahun-tahun sebelumnya, acara wayangan belum pernah diisi dengan pesan antikorupsi. “Kemarin baru pertama kali kami minta ada sisipan pesan itu,” ujar Agung kepada ACLC KPK, Jumat (9 Juni 2023) siang.

Sebagai pegawai Inspektorat Pemkab Demak, Agung tidak sendiri menjadi penyuluh antikorupsi; ia ditemani Bayu Dwi Ananta dan Umi Salamah yang sama-sama telah mendapatkan Sertifikat Paksi dari LSP Komisi Pemberantasan Korupsi. Agung dan Salamah mengikuti Sertifikasi Paksi pada 2021, sedangkan Bayu pada 2020. Di Demak, sedikitnya ada 15 Paksi dan dalam waktu dekat Agung dkk berencana meresmikan Forum Paksi Adem (Anak Demak).

Selama ini, penguatan materi antikorupsi, kata dia, selalu diselipkan di sela-sela pengawasan atau audit ke kantor dinas atau ke kantor desa. Berdasarkan evaluasi kinerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ternyata Agung dkk dinilai masih minim memanfaatkan kearifan lokal. Di situlah, ide menggunakan wayang untuk sosialisasi antikorupsi muncul.

Sebagai Paksi, Agung mengakui tak bisa secara frontal menyuarakan materi antikorupsi. Persoalannya bukan resistensi fisik yang diterimanya, melainkan budaya masyarakat yang telah bertahun-tahun menerima praktik koruptif yang menurutnya itulah tantangan tersulit yang dihadapi dirinya dan kawan-kawan.

“Berat memang. Yang kami hadapi budaya, tapi itu bukan dianggap sebuah dosa bagi mereka. Kalau kami mendobrak, bisa dikatakan aneh,” ujar Agung.

Hal yang paling umum di daerah Demak adalah praktik tak berintegritas baik pilkades maupun pemilihan perangkat desa dan penggunaan Dana Desa. Praktik suap-menyuap, pelanggaran pengelolaan Dana Desa sering terjadi. Sebagai pemeriksa keuangan, Agung tahu betul modus-modus perangkat desa dalam memanfaatkan Dana Desa untuk kepentingan pribadi.

Makanya, ketika turun ke bawah (turba) ke desa-desa, sebelum menyampaikan tugas utamanya, ia selalu mengingatkan kembali perangkat desa tentang apa itu korupsi, gratifikasi, suap-menyuap, pungli, dan benturan kepentingan (conflict interest).

Agung mengatakan, materi itu yang terus diulang-ulang setiap ke desa-desa. “Kami menyebut gratifikasi itu, babone (induknya) korupsi,” ujarnya.

Praktik koruptif memang tampak sekali di pemerintah desa. Bahkan, saat pemilihan kades dan perangkat desa, praktik suap dan gratifikasi adalah hal yang membudaya di Demak. Agung bercerita bahwa ada kepala desa yang mematok uang antara Rp200-500 juta bagi yang ingin menjadi perangkat desa.

Sementara itu, cerita lain soal kerugian uang negara. Agung mengatakan, dalam audit yang ditemukan, sebuah desa telah melanggar aturan, sehingga harus mengembalikan uang negara. Usut demi usut, Agung bersama tim menemukan, masalah itu timbul karena faktor benturan kepentingan yang terjadi ketika pemilihan perangkat desa.

Ketika dana dari pemerintah pusat itu cair, ternyata uang tersebut dipakai terlebih dulu oleh kepala desa untuk bayar utang yang telah jatuh tempo. Utang yang dimaksud ini, tak lain adalah uang yang dipakai dalam “serangan fajar”.

“Serangan fajar”, istilah bagi-bagi uang untuk membeli suara menjelang pilkades, telah menjadi rahasia umum di desa-desa di Demak. Agung mengatakan, minimal calon kades punya uang Rp1 miliar untuk membeli suara. “Bahkan, satu orang bisa sampai terima Rp1 juta,” katanya.

Diakui Agung, posisi kepala desa di Demak cukup menggiurkan. Selain mendapatkan penghasilan tetap tiap bulan, kepala desa dan perangkatnya mendapatkan hasil dari tanah bengkok yang dikelola oleh penyewa. Agung yang pernah menjadi penjabat Kepala Desa Sambiroto selama setahun (2015-2016) mengaku menerima Rp16 juta per bulan dari hasil pengelolaan bengkok. Namun, nilai hasil bengkok ini tiap desa berbeda-beda. Faktor inilah yang membuat posisi kepala desa diminati dan diperebutkan sejumlah orang.

Namun, pernah ada kepala desa yang tidak kuat menjabat sehingga memutuskan “kabur”. “Baru setahun dilantik. Kepala desa itu sudah tahu bakal mendapatkan hasil bengkok, tapi ternyata hasilnya yang didapat tidak cukup untuk membayar utang-utangnya yang dipakai untuk ‘serangan fajar’ saat pilkades,” katanya.

Cerita lain soal benturan kepentingan. Ada anak dari pemilik toko bangunan di sebuah desa yang dijadikan perangkat desa. Ternyata, setiap pengadaan proyek desa, material yang dipakai untuk membangun proyek itu selalu berasal dari toko milik keluarga anak tersebut.

Namun, berjalannya waktu, desa berhenti mengambil material dari toko tersebut. Problem muncul pelan-pelan sampai akhirnya kepala desa didemo oleh warga bayaran dari pemilik toko. Masalah tak berhenti di situ, kepala desa akhirnya memecat sang anak itu. Masalah panjang, bahkan sampai di tingkat PTUN, yang akhirnya dimenangkan oleh sang anak itu. Akhirnya anak titipan itu tetap bekerja kembali di kantor desa.

“Hal-hal seperti ini masih banyak terjadi di desa-desa di Demak,” kata Agung.[]