Webinar Kolaborasi Forpak Banten dan Forpak Kalteng: Koruptor Itu Pengkhianat Pancasila

AKSI / WEBINAR KOLABORASI FORPAK BANTEN DAN FORPAK KALTENG: KORUPTOR ITU PENGKHIANAT PANCASILA

02 JUNI 2023

FORUM Penyuluh Antikorupsi (Forpak) Provinsi Banten bersama Forpak Kalimantan Tengah menggelar webinar bertajuk "Antikorupsi Wujud Kesaktian Pancasila" pada Jumat (2 Juni 2023).

Hadir sebagai pembicara, antara lain Kepala Satgas Pemberdayaan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan KPK Sugiarto, Ketum Forpak Kalimantan Tengah Bobby Hartadhy, dan anggota Forpak Banten Tata Zakaria.

Seharusnya nilai-nilai Pancasila bukan sekadar diucapkan, melainkan telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. "Karena koruptor itu pengkhianat Pancasila. Karena korupsi itu musuh kita bersama dan menjadi musuh tujuan nasional kita," kata Kasatgas Pemberdayaan Sugiarto saat membuka materi webinar.

Ia mengingatkan kembali tentang tujuan nasional negara yang termaktub di Preambule UUD 1945, antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam Pancasila, menurut dia, seluruh silanya telah mengandung nilai-nilai antikorupsi. Sila pertama, misalnya, makna yang bisa diambil adalah sebagai orang yang bertuhan, seharusnya tidak lagi memiliki niat untuk korupsi. "Karena sesungguhnya kita senantiasa diawasi oleh Tuhan yang mahamelihat. Tapi, terkadang sebagai pejabat, kita lupa—tergoda dengan korupsi," kata Master Sugiarto.

Master adalah panggilan antar sesama penyuluh antikorupsi yang telah mendapatkan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang diadakan oleh KPK.

Selanjutnya pada sila kedua, nilai-nilai yang bisa diambil terkait dengan antikorupsi adalah menghargai antarsesama dalam persamaan yang sederajat, bersikap adil, dan beradab.

Sementara itu, nilai yang diambil pada sila ketiga adalah bersatu untuk mengentaskan korupsi yang menjadi permasalahan negeri ini. Lalu, sila keempat bisa dimaknai bahwa perlu forum perjuangan untuk melawan korupsi yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Terakhir, sila kelima adalah impian dari cita-cita semua masyarakat, yaitu sirnanya korupsi di Indonesia demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Bahwasanya itu semua bisa terwujud, KPK memandang perlu adanya peran serta masyarakat. Salah satu wujud peran serta ini yaitu melalui Sertifikasi Paksi dan API. Sertifikasi ini bukanlah rekrutmen, tapi bentuk pengakuan KPK terhadap masyarakat yang ingin andil dalam pemberantasan korupsi, kata Sugiarto.

Per Mei 2023, jumlah orang yang ikut sertifikasi Paksi mencapai 2.809 orang dan sertifikasi API sebanyak 380 orang. Sementara itu, jumlah sertifikat yang dikeluarkan sebanyak 3.554. Jumlah sertifikasi lebih banyak daripada penerima karena satu orang bisa memiliki dua sertifikasi sebagai Paksi dan API; bisa pula yang bersangkutan mengikuti jenjang sertifikasi Paksi berikutnya.

Ada empat jenjang Sertifikasi Paksi yaitu Sertifikasi Paksi Pertama, Paksi Muda, Paksi Madya, dan Paksi Utama, sedangkan API memiliki jenjang API muda, API Eksekutif, dan API secara keseluruhan.

Adapun per Desember 2022, terdapat 41 Forum Paksi dan API di seluruh Indonesia. Selain itu ada tambahan 371 komunitas antikorupsi binaan Paksi dan API.

Sugiarto juga menekankan bahwa masyarakat sebetulnya cenderung melihat sesuatu hal secara pragmatis dibanding dengan penyuluhan atau omongan. Oleh karenanya, di sinilah perlunya sebuah role model atau panutan. "Sayangnya, saat ini kita sulit mencari teladan antikorupsi. Makanya, ini perlu upaya bersama-sama, karena ada pepatah menyebutkan satu teladan itu lebih dahsyat daripada seribu nasehat," katanya yang berharap pendidikan antikorupsi bisa disadari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Master Bobby Hartadhy menambahkan bahwa perlunya membangun karakter antikorupsi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan menjadikan, nilai-nilai dalam Pancasila dapat dijadikan pandangan hidup serta pembangunan karakter. Masyarakat harus memiliki kepribadian sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, ujar Bobby.

Siapa saja sasaran pembangunan karakter? Menurut Bobby, secara umum adalah warga negara Indonesia. Namun, secara khusus, pembangunan karakter ini harus ditanamkan pada penyelenggara negara, lembaga negara, dan lembaga masyarakat.

Ada tiga prinsip yang bisa ditanamkan dalam pembangunan karakter di sebuah lembaga. Pertama, prinsip keterbukaan informasi dan aksesibilitas data publik dalam segala sektor. "Terkadang transparansi ini hanya kamuflase, tapi ternyata di dalamnya bobrok," ujarnya.

Kedua, prinsip akuntabilitas. Artinya, segala aktivitasnya dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks etika dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, melibatkan partisipasi masyarakat. "Membuka ruang keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan aktivitas pemerintah dalam rangka pendidikan antikorupsi dan pencegahan tindak pidana korupsi," ujar Bobby.

Ada pun Master Tata Zakaria mengingatkan kembali tentang dampak dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi negara ini.

Berikut ini sejumlah efek buruk yang dihasilkan dari praktik KKN, antara lain ketidakadilan dalam berbagai kehidupan, timbulnya kemerosotan moral bangsa, ketidakjujuran dan munafik/kepura-puraan, melemahkan iman para birokrat, tidak tahan godaan, dan merusak perilaku kehidupan dan pola hidup masyarakat.

"Pekerjaan besar pemberantasan korupsi tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh kita semua sebagai warga negara. Mari mulai dari sekarang dari diri kita sendiri sejak hari ini, kita berantas korupsi dari lingkungan sendiri," tegas Tata.[]