Setelah Paham Gratifikasi, Peserta Pelopor Papua Tolak "Uang Bakso"

AKSI / SETELAH PAHAM GRATIFIKASI, PESERTA PELOPOR PAPUA TOLAK "UANG BAKSO"

25 JULI 2022

Mychelin Ansanae mengaku gembira telah mendapatkan berbagai materi terkait antikorupsi, terutama soal gratifikasi, pada Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (Pelopor) di Jayapura, Papua. Setelah tahu tentang gratifikasi, Mychelin menyatakan tidak akan lagi menerima "uang bakso".

Berbincang dengan ACLC di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua pekan lalu, Mychelin mengatakan uang bakso adalah salah satu bentuk dari gratifikasi di kantornya. Uang ini, kata dia, diberikan jika urusan surat-menyurat lancar.

"Kami yang duduk di bagian umum menerima surat masuk, jika surat itu berjalan dengan baik dan mereka mendapat timbal balik, ada uang bakso," kata staf pelaksana bagian umum perencanaan dan pelaporan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura ini.

"Uang bakso" ini istilah untuk uang pelicin yang diberikan kepada ASN atas pekerjaannya. Di tempat lain namanya bisa berbeda-beda, seperti "uang rokok", "uang bensin" atau yang lainnya. Pemberian semacam ini termasuk gratifikasi jika diberikan berhubungan dengan jabatan seorang ASN.

"Ternyata uang bakso itu juga termasuk gratifikasi. Jadi yang selama ini saya terima itu gratifikasi. Mulai hari ini, saya menolak uang bakso," kata Mychelin.

Mychelin adalah satu dari 36 peserta Pelopor yang digelar selama sepekan pada 18-22 Juli lalu. Berbagai materi tentang antikorupsi dan integritas diberikan pada Pelopor pertama di Papua ini.

Para peserta mengatakan materi tentang gratifikasi telah membuka wawasan mereka. Peserta Pelopor lainnya, Hendrico Tuwale Maitale, mengatakan akan mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam pekerjaannya sebagai guru di sebuah SMA di Jayapura.

"Gratifikasi sering terjadi di sekolah kami. Misalnya orang tua memberi kami buah-buahan, makanan atau yang lainnya. Itu sebenarnya menjadi beban moral tersendiri bagi kami," kata Hendrico.

Usai Pelopor, Hendrico berkomitmen tidak akan lagi menerima gratifikasi tersebut. Dia juga akan membagikan wawasan tersebut ke sekolahnya, terutama kepada pimpinan dan para murid.

"Untuk murid-murid, pengajarannya akan dominan ke nilai-nilai integritas. Untuk mengubah generasi, supaya masa depan mereka lebih baik," kata guru fisika ini.

Hal yang sama disampaikan oleh Andjas Irfiansyah, peserta Pelopor dan guru SMA di Merauke. Dia mengatakan, tidak banyak yang mengetahui soal gratifikasi dan antikorupsi di Papua. Ilmu yang bermanfaat ini akan disebarluaskannya juga ke berbagai organisasi kepemudaan tempat dia bernaung.

"Pendidikan di Papua masih baru. Banyak yang belum sadar bahwa kita melakukan perilaku koruptif. Ke depannya kita bisa memberantas korupsi itu," ujar Andjas.

Rencana aksi serupa juga diutarakan oleh Nurhadi, ASN dari Inspektorat Kota Jayapura. Selain berbagi wawasan soal antikorupsi, Nurhadi juga akan menghidupkan lagi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di kantornya yang sudah vakum selama dua tahun terakhir.

"Saya akan langsung bergerak setelah Pelopor, membuat kembali tim UPG. Karena pangkal dari korupsi itu adalah gratifikasi," ujar Nurhadi.

Menjadi Paksi

Pelopor adalah salah satu tahapan untuk membentuk Penyuluh Antikorupsi (Paksi). Lebih dari 2.000 orang Paksi telah tersebar di seluruh Indonesia, Papua salah satunya. Namun Paksi di Papua jumlahnya masih minim, jika dibanding dengan wilayahnya yang luas.

Papua hanya memiliki 15 orang Paksi: 10 orang di Provinsi Papua dan 5 di Provinsi Papua Barat. Para peserta Pelopor berkomitmen akan melanjutkan untuk menjadi Paksi melalui Sertifikasi Paksi Jalur Diklat yang akan segera digelar.

"Saya ingin menjadi Paksi agar nilai-nilai antikorupsi bisa diterapkan tidak hanya di masyarakat, tapi juga di tempat kerja," ujar Mychelin.

Papua menjadi tempat yang menantang untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi, hal ini diakui oleh Hendrico. Namun tantangan di depan mata tidak menyurutkan niatnya untuk menjadi Paksi.

"Kami hidup di situasi yang belum memahami gratifikasi, menganggapnya sebagai budaya kasih. Ternyata setelah mengikuti pelatihan ini, hal itu salah," ujar Hendrico.

"Untuk mengubahnya, saya berniat untuk menjadi Paksi," tegas dia.