Berbincang dengan Desiantien, Penggawa Perumus SKKNI API

AKSI / BERBINCANG DENGAN DESIANTIEN, PENGGAWA PERUMUS SKKNI API

07 JULI 2022

Dalam hal korupsi, sektor swasta di Indonesia tidak bisa dibilang "bersih-bersih amat". Banyak tokoh swasta yang ikut dicokok KPK dalam kasus suap atau gratifikasi yang melibatkan penyelenggara negara. Melihat kenyataan ini, Desiantien Soenarko Pringgopoetro merasa tidak bisa terus berpangku tangan.

Desiantien yang pada 2016 menjabat sebagai manajer kepatuhan internal di Chevron Indonesia membantu KPK merumuskan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Ahli Pembangun Integritas (API). Menjadi ketua tim perumus SKKNI API, perempuan kelahiran Purbalingga 1965 ini menuangkan pengalamannya di bidang kepatuhan perusahan untuk pembentukan API.

"Kenapa saya tertarik bergabung, karena saat itu KPK sedang gencar menerapkan anti-bribery, dan Chevron sangat concern dengan itu. Perusahaan mendukung saya menjadi salah satu aktivis yang membantu untuk bisa melakukan sharing terkait Integrity dan Compliance" kata Desiantien dalam perbincangan dengan ACLC.

Tim perumus SKKNI API yang dipimpin Desiantien terdiri dari para ahli KPK dan penegak kepatuhan di berbagai perusahaan. Berbeda dengan kebanyakan perusahaan Indonesia ketika itu, perusahaan swasta asing memiliki tingkat kepatuhan kode etik yang sangat baik. Chevron, tempatnya bekerja misalnya.

Chevron memiliki peraturan ketat tentang kepatuhan yang diaudit secara berkala oleh kantor pusat. Hal yang sama ditemui di berbagai perusahaan-perusahaan di chIndonesia antara lain perusahaan farmasi asing di Indonesia. Berbagai pengalaman ini kemudian dijadikan sebagai acuan hal-hal yang diperlukan untuk membangun standar kompetensi API.

"Kami mencoba petakan peraturan di seluruh perusahaan-perusahaan besar, bagaimana cara mengimplementasikan kode etik, penegakan hukumnya, sampai monitoring dan evaluasi agar tindakan korupsi tidak terjadi," kata Desiantien yang kini menjabat Direktur Keuangan dan Administrasi di PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

Penyusunan SKKNI API selesai pada 2017 dan diresmikan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018. API kini menjadi mitra KPK untuk membangun kapasitas organisasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Desiantien sebagai seorang Certified Compliance Professional (CCP) IABFM mengatakan bahwa kehadiran API tidak hanya baik bagi perusahaan, tapi juga untuk mitra-mitra kerja mereka.

"Ketika swasta memiliki API, dia tidak hanya akan menyelamatkan perusahaan, tapi juga ratusan sub-kontraktor, vendor, stakeholders atau para pihak yang berhubungan dengan mereka. Mereka semua bisa dipengaruhi jika API bisa mentransfer knowledge-nya dengan baik. Itulah mengapa API harus ada di sektor swasta," ujar penggemar traveling ke tempat sejuk ini.

API Harus Berani

API muncul di tengah gelombang korupsi yang banyak melibatkan sektor swasta. Berdasarkan catatan KPK dari 2004-2021, sudah ada 359 orang dari sektor swasta yang dicokok karena kasus korupsi, kebanyakan karena suap atau gratifikasi.

Kondisi ini menurut Desiantien terjadi karena tidak adanya kedisiplinan yang baik dari perusahaan dalam penegakan kode etik. Kelaziman penghalalan segala cara untuk mencapai target telah membuat banyak orang di sektor swasta akhirnya melakukan suap.

"Aturan kode etik memang ada, tapi tidak dilaksanakan dengan konsisten. Tone dari Top Manajemen juga tidak cukup clear, sehingga terjadi toleransi terhadap fraud," kata Desiantien.

"Etis atau tidak etis kadang tidak terdefisinikan dengan baik. Ukuran-ukuran seperti itu di Indonesia masih belum terimplementasi dengan baik. Untuk pengaduan, banyak orang yang takut dengan atasannya karena retaliation itu masih ada," lanjut dia.

Pada kondisi inilah API harus berperan dengan menjadi perpanjangan tangan KPK menegakkan integritas di perusahaan. Desiantien menegaskan, API harus berani menentang jika menemukan indikasi korupsi, tentunya dengan bukti-bukti yang cukup dan cara penyampaian yang baik.

"Kemauan untuk speak up memang harus ditumbuhkan, harus berani diikuti dengan langkah perbaikan sistem. Jika tidak, tidak akan bisa memperbaiki kondisi yang ada," kata Desiantien yang sempat bekerja pada bidang kepatuhan di kantor pusat Chevron di California, Amerika Serikat, selama beberapa tahun ini.

Agar API tidak hanya menjadi titel belaka, Desiantien berharap ke depannya akan ada penilaian secara berkesinambungan terhadap para API. Penilaian ini akan menjadi alat ukur keberhasilan dan perubahan apa saja yang telah dilakukan API di perusahaan mereka.

Perbaikan Mulai Terlihat

Sampai Desember 2021, sudah ada 228 API yang tersebar di berbagai perusahaan seluruh Indonesia dan terus bertambah setiap tahunnya. Desiantien melihat perubahan yang baik dengan kehadiran API di tengah-tengah perusahaan.

"Sekarang saya melihat di beberapa hal sudah cukup baik, transparannya mulai terlihat, dan anak-anak muda ini sudah mulai berani speak up," kata dia.

Untuk para API, perempuan yang hobi nyanyi ini berpesan agar meluangkan waktu untuk terus belajar dan tidak malu bertanya kepada yang lebih senior dalam hal integritas. Bahkan Desiantien siap berbagi pengalamannya kepada para API muda agar bisa semakin berdaya.

"Sangat dianjurkan meluangkan waktu untuk coaching and mentoring dari teman-teman yang sudah punya jam terbang bagus," kata penikmat musik jazz ini.

Mengajar dan berbagi pengalaman memang menjadi kegemaran tersendiri bagi Desiantien. Dia berharap adanya kurikulum yang terstruktur untuk pendidikan para API muda hingga menjadi benar-benar ahli dalam hal integritas. "Kami-kami yang punya pengalaman bisa sharing," tuturnya.

Ibu dari delapan anak ini mewanti-wanti bahwa API harus bisa memberikan warna yang baik di perusahaan dengan sikap integritasnya. API harus jadi tempat mengadu para pegawai yang menemukan kegamangan dalam hal kode etik.

"API harus menjadi role model. Berarti dia harus berintegritas lebih dulu. Dia harus menampilkan warnanya, warna bahwa dia berintegritas, dan ditunjukkan di semua aspek," kata Desiantien.