Yulia Sari, API Pengobar Sikap Antikorupsi di Perusahaan

AKSI / YULIA SARI, API PENGOBAR SIKAP ANTIKORUPSI DI PERUSAHAAN

13 JUNI 2022

Suara Yulia Sari menggebu ketika menceritakan perbedaan kondisi bisnis farmasi dulu dan kini. Di awal kariernya pada 1998, Health Care Compliance Officer PT. Johnson & Johnson (J&J) ini mengakui bisnis farmasi kala itu sarat korupsi dan gratifikasi. Dokter “main mata” dengan produsen obat, memberikan resep kepada pasien semata demi komisi.

"Tahun 1998 yang namanya korupsi bisa kelihatan," kata dia dalam perbincangan dengan ACLC akhir pekan lalu.

"Dulu mempengaruhi dokter (untuk meresepkan obat) hanya dengan kalkulator, atau dengan kunci Mercy. Bisa berbentuk uang, atau yang lain. Misalnya mensponsori pertemuan di Belanda, tapi dokter harus resepin obat kita," lanjut Yulia yang juga merupakan Ahli Pembangun Integritas (API).

Gratifikasi yang jamak terjadi di masa lalu itu membuat pasien mendapatkan obat-obatan yang seharusnya tidak mereka perlukan. Namun Yulia mengatakan, kondisi saat ini mulai berubah ke arah yang lebih baik.

Pemerintah telah memperketat regulasi untuk mencegah korupsi di sektor kesehatan. Salah satunya adalah Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 yang mengatur sponsorship bagi tenaga kesehatan. Dalam Permenkes itu disebutkan bahwa sponsorship dibolehkan, namun dilarang mempengaruhi independensi dokter dalam melayani pasien.

Selain memegang teguh peraturan pemerintah tersebut, Yulia menjelaskan bahwa perusahaannya memiliki peraturan ketat soal korupsi dan gratifikasi. J&J memiliki "kredo" yang menjadi kode etik bagi anak cabangnya di seluruh dunia. Bekerja di J&J sejak 2014, Yulia bekerja untuk memastikan kode etik itu dijalankan dengan baik di perusahaannya.

"Di tempat saya bekerja, interaksi kami dengan dokter tidak boleh bersifat quid pro quo. Kita tidak boleh influencing dokter untuk memberikan obat secara irasional. Obat harus diberikan sesuai dengan sakitnya, bukan karena utang budi," kata Yulia yang juga seorang instruktur Yoga ini.

Untuk menjaga sikap antikorupsi tersebut, Yulia juga memastikan transparansi dengan mendorong pelaporan oleh dokter kepada KPK dan Kemenkes setiap bulannya. Selain itu, di J&J juga terdapat whistleblower system yang terhubung langsung dengan pihak ketiga di kantor pusat Amerika Serikat sehingga independensi penyelidikan terjaga.

Yulia yang telah bekerja sebagai compliance officer selama 14 tahun terakhir ini merasa mustahil untuk bisa mengawasi kepatuhan di seluruh cabang J&J seorang diri. Untuk dia menjalankan strategi khusus, yaitu menetapkan compliance ambassador di seluruh Indonesia.

"Kami memilih compliance ambassador, orang-orang bisnis yang menjadi perpanjangan tangan kami. Sehingga kepatuhan ini menjadi sebuah gerakan yang massal," kata perempuan 49 tahun ini.

Menjadi API, Membantu KPK

Perjalanan Yulia menjadi API dimulai dari sertifikasi LSP KPK pada 2018. Ketika itu, Yulia adalah satu dari tiga anggota International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), asosiasi 27 perusahaan farmasi multinasional di Indonesia, yang mengikuti sertifikasi tersebut.

Sejak saat itu, Yulia aktif membantu KPK dalam menyebarkan nilai-nilai integritas dan kepatuhan di perusahaan. Selain menjadi asesor sertifikasi, Yulia kerap menjadi pembicara di berbagai diskusi tentang kepatuhan. Terakhir, Yulia menjadi narasumber pada acara Bimbingan Teknis PLN dengan tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Integritas".

Yulia mengatakan, menjadi API selaras dan mendukung tugasnya sebagai compliance officer di J&J, yaitu mencegah tindak pidana korupsi terjadi di perusahaan. API berperan memetakan risiko korupsi dan memberikan saran agar tindak korupsi tidak terjadi.

Dia menilai, kegiatan bisnis di sebuah perusahaan harus melibatkan kepatuhan di dalamnya. Jika dibiasakan, maka kepatuhan akan menjadi DNA di sebuah perusahaan, sehingga korupsi bisa dicegah. Untuk itulah, divisi bisnis di perusahaan harus seiring sejalan dengan API.

"Bisnis dan API adalah satu kesatuan. Ibarat mobil, bisnis itu adalah gasnya, dan API itu adalah remnya. API dengan bisnis harus mengetahui apa saja risiko korupsi, dan bersama-sama memitigasi risiko itu," tegas Yulia yang juga menjabat Ketua Task Force Ethic and Compliance di IPMG.

Perbanyak API di Swasta

Pecinta olahraga diving ini berharap jumlah API akan semakin banyak di perusahaan-perusahaan swasta. Saat ini ada 273 API di seluruh Indonesia, namun sebagian besarnya ada di BUMN. Padahal, banyak perusahaan swasta yang memerlukan API untuk mencegah pegawainya terlibat korupsi.

Menurut catatan KPK, sejak 2004 ada 359 pihak swasta yang ditangkap karena terlibat korupsi. Jumlah swasta ini bahkan lebih banyak ketimbang profesi lainnya yang ditangkap karena kasus yang sama. "Karena kasus korupsi banyak di swasta, seharusnya swasta yang banyak API-nya, jangan hanya BUMN," kata Yulia.

"Tapi API juga jangan hanya menjadi gelar untuk bisa dapat promosi. Menjadi API itu adalah amanah. API memiliki kewajiban dan mandat agar perusahaan kita terbebas dari korupsi."

Yulia mencontohkan Malaysia yang telah menempatkan para API di berbagai perusahaan-perusahaan swasta. Pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2021, Malaysia menempati ranking 62 dengan skor 48. IPK Indonesia jauh tertinggal di ranking 96 dengan skor 38.

"API itu baik bagi sistem, semua seharusnya punya (API) agar bisa 'kuning' IPK kita," kata anggota dewan etik Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium di Indonesia (Gakeslab) ini.

Walau perjalanan pemberantasan korupsi tidak selalu mulus, Yulia optimistis Indonesia memiliki masa depan yang lebih cerah. Karena dibanding kondisi di awal kariernya 24 tahun lalu, dia melihat ada perubahan-perubahan baik yang telah terjadi di dunia bisnis.

"PR KPK masih sangat panjang, namun kami (API) dengan sukarela berjuang bersama mereka. Saya optimistis Indonesia one day akan bagus. Saya bisa melihat perkembangannya, bagaimana (perilaku) bisnis telah bergeser," ujar Yulia.