Jelang Idul Fitri, Kemenkes Sosialisasikan soal Gratifikasi Melalui Webinar

AKSI / JELANG IDUL FITRI, KEMENKES SOSIALISASIKAN SOAL GRATIFIKASI MELALUI WEBINAR

25 APRIL 2022

Menjelang idul fitri, pemberian gratifikasi biasanya meningkat jumlahnya. Namun ternyata tidak semua orang paham apa itu gratifikasi, sehingga sosialisasi perlu terus dilakukan. Inilah yang tengah digencarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia saat ini.

Kemenkes RI melalui Inspektorat Jenderal Kemenkes bekerja sama dengan forum Penyuluh Antikorupsi Profesional Kesehatan (PAK Prokes) menggelar webinar pada 22 April 2022 lalu yang berjudul "Gratifikasi Ditolak, Kemenkes Berakhlak". Andi Ruhban, panitia sekaligus moderator dari webinar tersebut mengatakan, tema ini sangat relevan disampaikan jelang Idul Fitri.

"Tema intinya sangat relevan dan urgent, apalagi momennya menjelang Hari Raya Idul Fitri yang terkadang mengandung tradisi pemberian hadiah parsel lebaran, di samping sekaligus untuk sosialisasi Permenkes RI No. 1 tahun 2022 yang ditandatangani Menkes RI 10 Januari 2022 dan diundangkan 14 Januari 2022 mencabut Permenkes RI No. 14 tahun 2014," kata Rubhan kepada ACLC.

"Webinar diadakan sekaligus juga untuk menguatkan core values ASN BerAKHLAK lingkup Kemenkes RI, yang telah diluncurkan secara masif oleh Menpan RB tanggal 23 Desember 2021 pada acara ASN Culture Fest," lanjut Rubhan.

Webinar tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Inspektur Jenderal Kemenkes Murti Utami, Ketua PAK Prokes Dede Mulyadi, dan Group Head Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Sugiarto.

Murti menjelaskan bahwa pada Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2021 Kemenkes mendapatkan angka 78. Angka ini memang di atas rata-rata nasional, namun jika dibandingkan dengan 98 Kementerian dan Lembaga, Kemenkes berada di 20 terbawah. "Kita harus introspeksi, apa yang terjadi," kata Murti.

Murti juga meminta segenap pegawai Kemenkes untuk tidak berpuas diri jika satuan kerjanya mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK. Menurut Murti, WBK bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertahankan.

"Ini adalah sebuah continuous activity, bagaimana mempertahankannya WBK itu. WBK bukanlah sebuah hasil akhir, tapi harus benar-benar diwujudkan," tegas Murti.

Dia juga mengajak para pegawai Kemenkes agar mengaktifkan kembali whistleblower system untuk pengaduan gratifikasi. Soal pengaduan gratifikasi ini, Dede Mulyadi memaparkan data bahwa pada 2021 ada 162 laporan gratifikasi dari Kemenkes. Terbanyak adalah karangan bunga, disusul oleh uang, makanan, dan barang.

Diperkirakan jumlahnya jauh dari itu, namun banyak yang tidak melaporkannya walau sudah menolak gratifikasi. "Kalau pun terjadi penolakan gratifikasi, tetap harus dilaporkan. Jika demikian, pasti angkanya lebih banyak dari ini," ujar Dede.

Sugiarto menyayangkan angka pelaporan gratifikasi dari segmen pemerintah sangat kecil, hanya13 persen, berdasarkan survei partisipasi publik 2019. Selain itu, hanya 37 persen responden masyarakat yang memahami istilah gratifikasi. Padahal gratifikasi ini adalah akar dari korupsi, sehingga harus dipahami semua orang.

"Kenapa kita harus menolak gratifikasi, karena gratifikasi dekat dengan korupsi, gratifikasi akar dari korupsi, dan bisa jadi gratifikasi adalah korupsi itu sendiri," kata Sugiarto.

Dalam webinar tersebut juga dibahas poin-poin perubahan Permenkes 14 Tahun 2014 menjadi Permenkes 1 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Webinar itu diikuti oleh 875 peserta dari 228 Satuan Kerja Kemenkes melalui akun Youtube Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan aplikasi Zoom. Andi Ruhban mengatakan, webinar semacam ini akan diselenggarakan secara berkelanjutan karena materinya penting dan terus relevan. Webinar berikutnya, kata Rubhan, akan mengambil tema berkaitan dengan Sponsorship.

"Sekalian untuk me-refresh kembali Permenkes RI No. 58 tahun 2016 tentang Sponsorship yang mungkin telah terabaikan penerapannya. Dan tentu saja, tema Konflik Kepentingan juga penting terus digencarkan, meskipun sempat tersampaikan kepada para CPNS Kemenkes Pusat yang lulus 2021 lalu pada Kegiatan Penguatan Antikorupsi 5 April 2022 kemarin secara daring," ujar Rubhan.

Rekaman webinar "Gratifikasi Ditolak, Kemenkes Berakhlak" dapat disaksikan di sini.