Paksi Bengkulu Ajak Masyarakat Manfaatkan E-Ngadu untuk Adukan Korupsi

AKSI / PAKSI BENGKULU AJAK MASYARAKAT MANFAATKAN E-NGADU UNTUK ADUKAN KORUPSI

12 APRIL 2022

Pengaduan masyarakat terhadap dugaan tindak pidana korupsi adalah salah satu alat bantu kecurangan yang efisien. Sayangnya, pelaporan ini jumlahnya masih sangat rendah. Penyuluh antikorupsi (Paksi) adalah salah satu yang mendorong agar masyarakat berani melaporkan korupsi melalui e-dumas (pengaduan masyarakat berbasis elektronik).

Di antaranya adalah Paksi Suminah, yang menyosialisasikan e-Ngadu, platform pengaduan masyarakat berbasis elektronik milik Provinsi Bengkulu. Kegiatan sosialisasi itu diadakan oleh Inspektorat Bengkulu pada 21-22 Maret lalu di dua Kabupaten, yaitu Seluma dan Bengkulu Selatan. Peserta di masing-masing Kabupaten berjumlah sekitar 70 orang, terdiri dari para kepala sekolah, bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bendahara komite, dan komite sekolah.

"Yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan ini adalah karena masih rendahnya laporan yang masuk terkait tindak pidana korupsi di Provinsi Bengkulu, dan ketidakpahaman masyarakat bagaimana cara melaporkan adanya indikasi tindak pidana korupsi," kata Suminah yang juga merupakan auditor madya di Inspektorat Provinsi Bengkulu kepada ACLC.

E-Ngadu bisa diakses masyarakat Bengkulu di situs e-ngadu.bengkuluprov.go.id. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan bimbingan teknis terkait pengaduan di aplikasi e-Ngadu. Menurut Suminah, banyak masyarakat dan ASN di Bengkulu yang belum mengetahui adanya e-Ngadu sebagai wadah pengaduan korupsi dari masyarakat.

"Masih sedikitnya jumlah pengaduan yang masuk, karena ketidakpahaman masyarakat bagaimana cara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui," kata Suminah.

Paksi lainnya yang menyuluh di acara tersebut, Nurul Komariah, mengatakan e-Ngadu dibuat pada 2019 dengan supervisi dari KPK dan diresmikan pada Juli 2020. Namun sampai saat ini belum ada pengaduan yang masuk. Nurul menduga, ini terjadi karena sosialisasi yang belum marak.

"Karena adanya pandemi COVID-19, sosialisasi belum sepenuhnya dilakukan ke masyarakat dan stakeholders pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya refocusing dan relokasi anggaran," kata Nurul.

Sistem pelaporan pengaduan masyarakat atau whistlebowing system adalah salah satu alat bantu yang efisien dalam mendeteksi terjadinya fraud atau korupsi. Sayangnya, pelaporan masyarakat masih sangat sedikit, tidak hanya di Bengkulu, tapi juga di banyak tempat di Indonesia.

Menurut informasi yang dihimpun Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, ada beberapa penyebab mengapa masyarakat enggan melapor, di antaranya adalah sikap permisif, tidak adanya tindak lanjut dan pelaku tidak dikenai hukuman apapun, atau penanganan aduan tidak dilakukan secara kompeten dan profesional.

Nurul menambahkan, minimnya jumlah pengaduan elektronik juga bisa jadi karena memang masyarakat belum memahami teknologi tersebut.

"Masyarakat di Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya memahami aplikasi pengaduan berbasis elektronik, karena banyak yang masih belum melek teknologi. Pengaduan masih banyak berupa offline langsung ke pihak berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan," kata Nurul.

Sistem pelaporan di e-Ngadu dijamin kerahasiaannya oleh KPK, sehingga masyarakat tidak perlu takut. Nurul berharap melalui sosialisasi ini, kekhawatiran masyarakat untuk mengadu melalui e-Ngadu dapat teratasi.

"Semoga masyarakat dapat proaktif mengadukan pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi ke aplikasi e-Ngadu. Tidak hanya dalam hal pengelolaan Dana BOS saja, tapi seluruh pelanggaran dapat dilaporkan. Tidak perlu khawatir melakukan pengaduan, karena pelapor akan dilindungi identitasnya," ujar Nurul.

Selain pelaporan, langkah pencegahan dan edukasi antikorupsi di Bengkulu terus digencarkan. Bengkulu diketahui sebagai salah satu provinsi yang akrab dengan kasus korupsi. Bahkan, tiga gubernur Bengkulu berturut-turut pernah tersandung korupsi, yaitu Agusrin Maryono Najamuddin, Junaidi Hamzah, dan Ridwan Mukti.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa upaya edukasi tidak boleh berhenti agar pelanggaran serupa tidak terulang lagi. Para Paksi di Bengkulu telah merencanakan program kerja setahun penuh untuk mengampanyekan nilai-nilai integritas di tengah masyarakat.

"Kami bersama forum PAK RMB (Penyuluh Antikorupsi Rafflesia Mekar Bengkulu) sudah membuat program kerja untuk 2022, salah satunya kita akan buat desa integritas. Di samping kita tetap melakukan penyuluhan antikorupsi mandiri sesuai dengan tugas kedinasan masing-masing," kata Suminah.