Hapus Gratifikasi di NTB dengan 'Merapal' MANTRA

AKSI / HAPUS GRATIFIKASI DI NTB DENGAN 'MERAPAL' MANTRA

08 APRIL 2022

Gratifikasi sebagai bagian dari korupsi kadang mulus terjadi tanpa disadari. Perlahan tapi pasti, gratifikasi akan menggerogoti sendi perekonomian jika tidak diatasi. Para penyuluh Antikorupsi di NTB punya cara untuk mengatasinya, yaitu menggunakan MANTRA.

Jangan salah, MANTRA ini bukan komat-kamit dirapal lalu disembur. MANTRA yang ini adalah kepanjangan dari Membangun Integritas dan Budaya Antigratifikasi, sebuah pelatihan tentang gratifikasi untuk para ASN dan guru se-kota Mataram. MANTRA diadakan atas kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, dan Forum Penyuluh Antikorupsi (FPAK NTB).

Nurhikmah, salah satu penyelenggara, coach dan juga Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dari FPAK NTB, mengatakan pelatihan ini akan berlangsung pada 28 Maret hingga 12 April 2022. Pelatihan dibagi menjadi dua metode, online synchronous pada tanggal 28-29 Maret 2022, dan tanggal 12 April 2022 menggunakan video conference, dan online asynchronous (pembimbingan dan coaching) pada tanggal 30 Maret-11 April 2022.

"Peserta pelatihan MANTRA adalah para Kepala Sekolah dan bendahara SMA/SMK/SLB se-Kota Mataram, dan Pejabat Fungsional di BPSDMD Provinsi NTB," kata Nurhikmah dalam perbincangan dengan ACLC.

Dalam pelatihan ini, para peserta mendapatkan 65 jam pelajaran dengan materi tentang membangun integritas dan budaya antigratifikasi, pelaporan gratifikasi, delik tindak pidana korupsi, lalu akan dilanjutkan dengan rencana aksi dan tindak lanjut. Pembicara dari MANTRA terdiri dari KPK, BPSDMD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, serta FPAK NTB.

Nurhikmah mengatakan, gratifikasi adalah hal yang dekat dengan ASN sehingga pelatihan ini sangat penting. Tujuan MANTRA selain untuk memahamkan ASN tentang gratifikasi, juga untuk membangun kesadaran dan keberanian agar mereka dapat menolak segala bentuk praktik gratifikasi.

Saat memberikan coaching pada MANTRA, Nurhikmah menemui kisah memprihatinkan para kepala sekolah dan bendahara. Mereka mengakui tak berkutik karena ada sistem yang membelenggu sehingga gratifikasi sulit hilang.

"Misalnya pemberian hadiah dari peserta didik atau orang tua murid, ada oknum yang terlibat dalam proses saat Penerimaan Peserta Didik Baru, dan potensi suap kepada bendahara atas pengadaan barang jasa yang dilakukan rekanan," kata Nurhikmah.

Selain itu, kata Nurhikmah, banyak ASN yang belum memahami gratifikasi secara utuh sehingga tidak segan menerimanya dan tidak juga melaporkannya, karena dianggap hal yang lumrah. "Banyak yang belum tahu bahwa setiap pemberian atau gratifikasi itu wajib dilaporkan, kecuali negative list," kata dia.

MANTRA tidak cuma pelatihan, tapi membentuk komitmen bersama untuk membangun integritas dan budaya antigratifikasi di lingkungan kerja masing-masing. Para peserta ditanamkan sikap agar mau menjauhi praktik gratifikasi, dan percaya bahwa perbaikan sistem dan pencegahan melalui pendidikan akan ampuh dalam pemberantasan korupsi. Penyelenggara juga berharap, melalui pelatihan ini akan tercipta agen-agen perubahan untuk birokrasi yang bersih dan murni melayani.

"Setelah mengetahui soal gratifikasi, sebagai pimpinan di sekolah atau bendahara dan pejabat fungsional, mereka punya komitmen untuk membudayakan integritas dan antigratifikasi sebagai sebuah aksi yang berkelanjutan," kata Nurhikmah.