Belajar Membangun Desa Berintegritas di Webinar PAK KBJB dan Dana Rakca

AKSI / BELAJAR MEMBANGUN DESA BERINTEGRITAS DI WEBINAR PAK KBJB DAN DANA RAKCA

28 MARET 2022

Pemberantasan korupsi tidak hanya berlangsung di tataran atas penyelenggaraan negara, namun juga di level bawah, salah satunya desa. Berangkat dari desa, masa depan Indonesia yang bebas korupsi bisa terwujud. Kiranya itu yang diharapkan dalam webinar "Membangun Desa Berintegritas" pada Sabtu lalu (26/3).

Webinar tersebut diadakan sebagai bentuk kolaborasi antara Penyuluh Antikorupsi Kujang Bersatu Jawa Barat (PAK KBJB) dengan Penyuluh Antikorupsi Dana Rakca Kementerian Keuangan RI. Koordinator pelaksana kegiatan, Johana Lanjar Wibowo, mengatakan webinar itu diikuti hampir 100 orang yang terdiri dari para auditor, Pengawas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Kepala dan Perangkat Desa se-Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Johana mengatakan, tujuan webinar tersebut adalah untuk membudayakan integritas atau antikorupsi di kalangan kepala dan perangkat desa serta memberikan gambaran mengenai desa antikorupsi. Selain itu, dalam webinar para peserta juga mendapatkan pemahaman terkait integritas Kepala Desa, kebijakan dana desa dan pengelolaan aset desa yang disampaikan para penyuluh antikorupsi (Paksi) yaitu Nailul Hisan dan Oktavia Ester Pangaribuan.

"Dengan adanya webinar antikorupsi ini, harapannya semakin banyak desa yang membangun budaya integritas, baik kepala, perangkat, maupun masyarakat desanya. Ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah, membangun dari pinggiran, membudayakan antikorupsi dari desa," kata Johana dalam perbincangan dengan ACLC, Senin (28/3).

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, turut hadir menjadi pembicara pembuka dalam webinar tersebut. Wawan mengapresiasi webinar itu yang menurutnya adalah bentuk dari pendidikan antikorupsi kepada masyarakat.

Dia mengatakan, Kepala Desa juga mesti memahami pengelolaan dana desa yang dalam beberapa tahun terakhir ini penyalurannya langsung ke Rekening Kas Desa atau RKD. Bagi sebagian desa, dana ini sangat besar jumlahnya dan membuat para perangkat desa tergoda. Akibatnya, banyak Kepala Desa yang tersandung kasus pidana korupsi.

"Dengan strategi trisula (pencegahan, pendidikan, penindakan), kita berharap tidak ada lagi penyelenggara negara, termasuk Kepala Desa dan perangkatnya yang melakukan tipikor," kata Wawan.

Mendorong desa yang berintegritas, pada 2021 KPK meluncurkan program desa antikorupsi. Desa Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditetapkan KPK sebagai "Desa Antikorupsi" pertama di Indonesia karena memenuhi lima indikator, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi yang juga menjadi pembicara dalam webinar menuturkan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab mereka memiliki satu visi, yaitu visi kemandirian. Kemandirian desa dimaknai sebagai kemampuan desa dalam mengelola kewenangan dan aset.

Tatanan Indonesia baru, kata Wahyudi bisa dimulai dari desa. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan tiga aspek, yaitu daulat politik, daulat ekonomi, dan daulat data.

"Dengan menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik dan ekonomi, memungkinkan warga desa mempunyai akses yang memadai untuk turut serta dalam menentukan arah kebijakan. Selain itu, warga desa mempunyai akses pemanfaatan sumber daya ekonomi melalui pemberkuasaan warga dan aktualisasi pengetahuan," kata Wahyudi.

Panggungharjo tidak akan menjadi satu-satunya desa yang mendapat predikat "Desa Antikorupsi". Setiap tahunnya, KPK akan terus mencari desa-desa di Indonesia dengan program-program antikorupsi terbaik. Wawan mengatakan tahun ini akan dilakukan penilaian untuk desa-desa di empat provinsi, yaitu Lampung, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Bali.

"Kita bekerja sama dengan Kemenkeu, Kemendes, dan Kemendagri untuk melakukan asesmen siapa yang akan dijadikan Desa Antikorupsi," kata Wawan.

Rekaman webinar "Membangun Desa Berintegritas" bisa disaksikan di tautan ini.