AKSI / CARA PAKSI DORONG TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DI SERAMBI MEKKAH
Para Penyuluh Antikorupsi (Paksi) tersebar di seantero Indonesia, memberikan pemahaman soal nilai-nilai integritas dari Sabang sampai Merauke. Di ujung barat Indonesia, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, para Paksi juga giat memberi penyuluhan. Di antara yang disampaikan adalah soal transparansi penggunaan dana dari pemerintah.
Paksi Ira Laila salah satunya. Bulan ini dia melakukan penyuluhan di kota Subulussalam dan Singkil soal pengelolaan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Total peserta berjumlah sekitar 70 orang, terdiri dari para bendahara sekolah yang memang mengelola langsung dana BOS.
Dalam penyuluhan tersebut, Ira memberikan pemahaman kepada peserta soal dasar hukum penggunaan dana BOS serta cara pengelolaannya. Dia menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS sifatnya harus transparan, efektif, dan efisien sehingga mencegah penyelewengan.
"Sebelumnya banyak pelanggaran, seperti perencanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan, anggaran fiktif, SPJ tidak dibuat, masalah pada pajak. Tahun ini sudah ada sistemnya, bendahara hanya tinggal input pada sistem," kata auditor muda di Inspektorat Kota Subulussalam ini.
Ira mengatakan, salah satu tantangan untuk mewujudkan transparansi dana sekolah ini adalah menghilangkan kebiasaan buruk masa lalu. Beberapa peserta penyuluhan bahkan terkejut bahwa apa yang mereka lakukan selama ini salah. Hal ini terjadi karena kebiasaan yang salah selalu dibiarkan sehingga dianggap sebuah kebenaran.
"Masyarakat sebagian belum terbuka ketika kita memberikan sesuatu yang baru. Mereka belum siap menerima dan berat menerima kenyataan bahwa itu adalah tindakan yang salah," kata Ira.
Ira berharap penyuluhan yang dia berikan bisa membuka pemahaman bahwa dana BOS adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan membantu siswa, bukan memperkaya diri. Hal ini, kata Ira, bisa terwujud jika pengelolaan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan.
Penyuluhan soal pengelolaan dana juga selalu dilakukan oleh Paksi lainnya dari Aceh, Kasad. Ketua Program Studi Keperawatan Poltekkes Kota Langsa ini mengatakan, pemerintah perlu memberikan pemahaman yang benar soal pengelolaan dana desa. Menurutnya, informasi yang diberikan kepada aparatur desa tidak lengkap di awal sehingga ketika diaudit banyak pelanggaran yang muncul.
Itulah sebabnya, Kasad giat merangkul pemerintah daerah dengan melakukan penyuluhan terkait pengelolaan dana tersebut. Namun dia mengakui jalannya masih panjang untuk memberikan pemahaman antikorupsi kepada masyarakat dan pemerintah di Aceh. Tantangan masih ditemuinya di sana-sini.
"Seperti dikucilkan orang, termasuk teman kantor. Menerima ancaman dan intimidasi, sudah biasa," kata Kasad.
Selain menyuluh kepada masyarakat dan pemerintah daerah, Kasad juga aktif memberikan materi kuliah pendidikan budaya antikorupsi kepada para mahasiswanya. Sedikit demi sedikit dengan dengan pemahaman yang baru, korupsi mulai bisa ditekan di tempatnya bekerja.
"Di tingkat prodi saya melihat ada perubahan. Ketika mahasiswa memberikan oleh-oleh, dosen sudah berani menolak, mengatakan 'itu bukan punya kami'. Ini adalah satu keberhasilan kami dalam meyakinkan orang," ujar Kasad.
Kasad saat ini juga menjabat sebagai ketua Ikatan Penyuluh Antikorupsi Aceh (IPAK Aceh). Bersama sekitar 40 anggota lainnya, termasuk Ira, IPAK Aceh aktif memberikan penyuluhan dan merangkul pemerintah daerah untuk menyosialisasikan antikorupsi.
"Saya senang menjadi Paksi. Ini adalah sarana saya untuk mengajak orang-orang untuk menjadi lebih baik. Saya ingin bisa memberikan perubahan walau sedikit," kata Ira.
Kasad sendiri sangat bangga dengan rompi biru Paksi yang dimilikinya. Rompi tersebut selalu tersanding di pintu kerjanya, sehingga orang akan pikir dua kali bila ingin menyuap atau memerasnya.
"Jika ada yang ingin memeras, saya katakan tidak berani menyisihkan uang untuk Anda. Saya harus bertanggung jawab atas rompi yang saya pakai. Saya juga harus bertanggung jawab jika uang itu jatuh ke tangan yang tidak berhak," ujar Kasad.