Paksi Fitri Giat Benahi Layanan Publik dengan Seminar Integritas

AKSI / PAKSI FITRI GIAT BENAHI LAYANAN PUBLIK DENGAN SEMINAR INTEGRITAS

18 MARET 2022

Keresahan akan birokrasi yang lamban dan korup membuat para Penyuluh Antikorupsi (Paksi) menyuarakannya dalam setiap penyuluhan yang diberikan. Cita-cita mereka adalah membuka mata masyarakat soal apa itu pemerintahan yang ideal, sekaligus mendorong kerja birokrasi yang bersih dan baik: good governance.

Salah satu Paksi yang menyuarakannya adalah Ratu Syafitri asal Banten melalui seminar bertajuk "Membangun Nilai Nilai Integritas dalam Pelayanan Publik" di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) pada 10 Maret 2022 lalu. Dalam seminar tersebut Fitri mencoba mengurai benang kusut birokrasi Indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh korupsi.

"Birokrasi Indonesia identik dengan pegawai negeri yang lamban dan korup. Korupsi merupakan salah satu dampak penyelewengan dari sikap ketidakjujuran di mana jujur sendiri merupakan poin utama dari integritas. Seharusnya jujur ditempatkan di posisi pertama dan utama di semua lini," kata Fitri kepada ACLC.

Fitri menyadari, kesan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia adalah pelayanan yang berbelit-belit, biaya tinggi dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk perizinan. Menurut dia, masalah ini bisa diatasi dengan diterapkannya good governance.

"Secara sederhana good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengendalian bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik," kata Paksi berusia 42 tahun ini.

Seminar yang diampu Fitri dan beberapa narsum Paksi lainnya tersebut dihadiri hampir 200 orang yang terdiri dari para guru, penyuluh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga para kepala sekolah dari SMP dan SMA. Kepada peserta, Fitri menjelaskan bahwa ada 9 asas umum untuk mewujudkan good governance.

"Asas kecermatan formal, fairplay, perorangan, kepastian hukum formal, kepastian hukum material, kepercayaan, persamaan, kecermatan dan asas keseimbangan," jelas Fitri yang telah menjadi Paksi sejak 2020 ini.

Lebih lanjut, secara umum 9 asas tersebut dibagi menjadi tiga hal, yaitu akuntabilitas publik, kepastian hukum, dan transparansi publik. Fitri menilai, jika berbagai asas ini bisa diterapkan, maka good governance yang menjadi cita-cita bersama bisa diwujudkan.

"Usulan saya juga ke pemerintah untuk birokrasi yang benar adalah memberikan pelayanan yang baik, SDM yang lebih ramah, dan menerima siapa pun tanpa melihat statusnya," tegas auditor muda di Inspektorat Daerah Provinsi Banten ini.

Selain giat melakukan penyuluhan, Fitri juga aktif sebagai ketua forum Komunitas Aktivis Penyuluh Anti Korupsi (KAPAK) Banten yang aktif memberikan penyuluhan antikorupsi. Salah satu program KAPAK Banten adalah mendorong dan berkolaborasi dengan BPSDM Banten, Inspektorat Banten, dan Direktorat Diklat Antikorupsi KPK menyelenggarakan Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (Pelopor). Tahun ini, Pelopor untuk BPSDM Provinsi Banten diikuti sekitar 400 orang.

Di tahun keduanya sebagai Paksi, Fitri menyatakan akan terus bergerak melakukan penyuluhan di Banten. Sasaran utama sosialisasi antikorupsi Fitri adalah para guru, akademisi, ASN Pemprov Banten, BUMD, dan masyarakat Banten.

"Saya menjadi Paksi karena ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Perbaikan setidaknya dimulai dari diri kita sendiri, walau diri ini masih jauh dari sempurna," kata Fitri.