Kisah Paksi Badrul 20 Jam Terombang-ambing di Laut Demi Beri Penyuluhan

AKSI / KISAH PAKSI BADRUL 20 JAM TEROMBANG-AMBING DI LAUT DEMI BERI PENYULUHAN

16 MARET 2022

Perjalanan memberi penyuluhan antikorupsi tidak selamanya mulus, ada aral melintang yang mesti dilalui. Tapi apa pun tantangannya, penyuluhan mesti dilakukan karena sudah menjadi komitmen bagi diri dan bangsa. Seperti halnya Badrul, Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang rela berjam-jam terombang-ambing di lautan demi mencapai lokasi tempat penyuluhan.

Badrul adalah Paksi dari Sumenep, Jawa Timur, wilayah dengan ratusan pulau dan desa. Sebagai Paksi dan Aparatur Sipil Negara di Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep, sudah kewajibannya melakukan penyuluhan soal integritas dan antikorupsi ke seantero Sumenep.

"Sumenep itu terdiri dari 142 pulau, 329 desa, 29 kecamatan, dan 7 kecamatannya ada di pulau," kata Badrul dalam perbincangan dengan ACLC pekan ini.

Pulau-pulau tersebut ada yang terletak jauh dari pulau utama. Bahkan menurut Badrul, pulau Karamian yang masih bagian dari Sumenep letaknya lebih dekat ke Banjarmasin ketimbang ke Pulau Madura.

"Warga Desa Karamian dapatnya saluran RRI Banjarmasin, bukan RRI Surabaya, karena lebih dekat ke sana," kata Badrul.

Biasanya penyuluhan di pulau-pulau tersebut dilakukannya atas undangan dari kecamatan. Pria 42 tahun ini mengakui perjalanan penyuluhan ke pulau-pulau inilah yang paling berat karena harus menggunakan kapal nelayan untuk menuju lokasi. Perjalanan akan jauh lebih lama jika cuaca sedang buruk.

"Saya pernah 16 jam di atas laut kalau cuaca sedang tidak bagus. Pernah juga 20 jam di perahu ketika mau memberikan penyuluhan di kecamatan. Tapi karena ini amanah, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar," ujar Ketua Umum Jatim PAK ini.

Banyak Tidak Paham Gratifikasi

Sosialisasi dilakukan Badrul mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sekolah, hingga ke masyarakat yang terdiri dari pelajar dan organisasi pemuda dan mahasiswa. Salah satu yang pernah dilakukannya adalah sosialisasi pembinaan pengelolaan pendidikan sekolah dasar.

Dalam sosialisai tersebut, dia menyampaikan bahwa di setiap jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMA, wajib dilakukan insersi pendidikan antikorupsi melalui penanaman 9 nilai integritas. Di akhir presentasi, Badrul memberikan kenang-kenangan berupa tas perangkat sosialiasi (perangsos) KPK kepada para guru.

Berkat upayanya yang keras, Badrul dinobatkan sebagai Insan Pengendalian Gratifikasi oleh KPK pada 2021. Tapi dia mengakui bahwa perjalanannya masih panjang untuk menyosialisasikan paham antikorupsi. Menurut dia, banyak ASN, dari staf hingga pejabat, di daerahnya yang belum mengerti betul apa itu gratifikasi.

Para pejabat tersebut, kata Badrul, hanya membaca sekilas perihal gratifikasi pada Peraturan KPK No 2 tahun 2019. Misalnya pada Pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa status kepemilikan gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp 10 juta ditetapkan keputusan pimpinan. Kebanyakan pejabat mengira, jika gratifikasi kurang dari Rp 10 juta maka boleh diambil.

Kasus ini masih banyak ditemuinya di berbagai tingkatan kantor pemerintahan di Sumenep. Hal menarik terjadi ketika Badrul menyampaikan penyuluhan di sebuah kecamatan di Sumenep. Dalam penyuluhan itu, dia menjelaskan bahwa hukuman penerima gratifikasi adalah 4-20 tahun penjara, belum lagi ditambah denda. Jangan sampai dipenjara hanya karena terima uang Rp 100-500 ribu, kata dia.

"Ketika saya menyampaikan hal itu, ada pegawai desa yang wajahnya pucat. Selesai acara, dia memanggil saya, mengaku terima uang Rp 450 ribu. Setelah diberi tahu bahwa itu gratifikasi, akhirnya dilaporkan melalui aplikasi Gol," ujar Badrul.

Sudah banyak pejabat yang melaporkan gratifikasi melalui aplikasi Gol berkat penyuluhan dari Badrul. Dari aplikasi itu, KPK akan memutuskan uang tersebut gratifikasi atau bukan. Jika iya, maka harus diberikan kepada negara.

Jihad Melawan Korupsi

Menjadi seorang Paksi mesti kuat mental. Ancaman dan cemoohan sudah jadi makanan sehari-hari Badrul. Godaan suap dan gratifikasi terus muncul. Tidak mempan lewat Badrul, upaya suap coba dilakukan melalui istrinya, yang seorang anggota Dharma Wanita.

"Tidak ada beda lewat saya atau istri saya, sama saja itu (suap). Saya beri pemahaman kepada istri saya, bahwa dia istri pegawai sehingga diberikan uang itu. Akhirnya saya lapor ke direktorat untuk antisipasi," ujar Badrul.

Walau pekerjaan penyuluhan bukan hal mudah, tapi Badrul menganggapnya sebagai bentuk jihad melawan korupsi. Sikap ini muncul sejak 2017 ketika dia mengikuti acara bedah buku "Jihad NU Melawan Korupsi", dengan presentasi dari pengurus PBNU dan KPK.

Dia sangat terpukau dengan paparan para Kyiai NU dalam buku tersebut. Yang jadi pegangannya sampai sekarang adalah sebuah hadits Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassallam yang dikutip dalam buku tersebut. Hadits itu berbunyi:

'Barangsiapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.'

"Tindakan korupsi adalah kemungkaran yang menyengsarakan rakyat. Maka kita harus bisa mengubahnya. Dalam hal ini, saya mengubah dengan lisan, dengan melakukan penyuluhan," kata Badrul.

"Ini adalah bentuk jihad dan pilihan hidup saya. Saya berharap dengan mengatakan lawan korupsi dan mengajak orang lain agar tidak korupsi, menjadi amal jariyah yang terus mengalir.”