Indonesia Dorong Pendidikan Antikorupsi pada Presidensi G20 Tahun Ini

AKSI / INDONESIA DORONG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA PRESIDENSI G20 TAHUN INI

04 MARET 2022

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai salah satu bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat menjadi salah satu agenda penting yang didorong dalam presidensi Indonesia pada G20 tahun ini.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam Kick Off G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) yang digelar secara online pada Jumat (4/2) di Channael YouTube KPK RI. Pada kesempatan itu, Firli mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi masuk dalam 4 agenda yang akan diangkat KPK dalam setiap pembicaraan tentang pemberantasan korupsi di G20.

"Di bidang strategi pendidikan masyarakat, kita coba menawarkan peningkatan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi," kata Firli dalam sambutannya.

Hal yang sama juga ditekankan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam sesi diskusi pada acara tersebut. Lili mengatakan, pendidikan antikorupsi masuk dalam ranah pencegahan korupsi yang melibatkan partisipasi publik. Dia berharap, pada keketuaan KPK pada ACWG G20 kali ini, dapat disusun praktik-praktik baik dalam pelaksanaan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi di antara negara-negara G20.

"Melalui penyusunan praktik-praktik baik ini kita bisa menetapkan strategi pendidikan dan budaya antikorupsi melalui pengembangan sistem nilai dan sikap antikorupsi melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh elemen masyarakat," ujar Lili.

Lili menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di ACWG akan berpusat pada penguatan integritas pemuda. Pelatihan secara formal juga akan dilakukan di seluruh tingkat pendidikan, dari sekolah hingga instansi pemerintah dan pelayanan publik. Berbagai pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat budaya integritas antikorupsi di semua lapisan masyarakat.

"Output yang diharapkan adalah adanya compendium mencakup kerangka kerja pengaturan partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi baik formal dan informal, serta prinsip-prinsipnya bisa diadopsi negara-negara G20," kata Lili.

Tahun ini menjadi pertama kalinya Indonesia memegang keketuaan G20, sejak organisasi negara-negara pemain kunci perekonomian global itu dibentuk pada 1999. Korupsi masih menjadi momok di kalangan negara-negara anggota G20. Ada 10 negara G20 yang mendapatkan angka Indeks Persepsi Korupsi di bawah rata-rata.

Dalam kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengatakan, ranking Indonesia salah satu yang terburuk di antara negara-negara G20. Mahfud berharap presidensi Indonesia di G20 dapat membuka kerja sama yang lebih baik lagi dalam upaya pemberantasan korupsi, mengingat saat ini kasus korupsi dan aliran dananya terjadi lintas negara.

"Kami mendorong komitmen kerja sama internasional dalam mengatasi penyuapan dan mendukung pemulihan aset. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan hukum nasional masing-masing," kata Mahfud.