Perkuat Integritas Publik, KPK Luncurkan E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan

AKSI / PERKUAT INTEGRITAS PUBLIK, KPK LUNCURKAN E-LEARNING #JADIPAHAM KONFLIK KEPENTINGAN

02 OKTOBER 2025

Konflik kepentingan terbukti menjadi salah satu akar persoalan yang kerap memicu praktik korupsi di lembaga publik. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 KPK menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman dan pengelolaan konflik kepentingan berkontribusi pada tingginya risiko korupsi. Urgensi ini juga ditegaskan melalui terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi meluncurkan E-Learning #JadiPaham Konflik Kepentingan. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menjelaskan bahwa kelas daring ini merupakan bagian dari program Pembelajaran Antikorupsi Digital Terintegrasi (PRAKTISI).

“Dengan PRAKTISI, KPK ingin menghadirkan ruang belajar antikorupsi yang fleksibel, inklusif, dan terhubung lintas platform digital—mulai dari e-learning, media sosial, hingga website ACLC KPK. Melalui pendekatan ini, publik bisa belajar kapan saja, di mana saja, dan lewat media apa pun sesuai kebutuhan dan kenyamanan mereka,” ungkap Yonathan.

Lebih lanjut, Yonathan menegaskan bahwa konflik kepentingan kerap muncul dalam keseharian. Meski tidak selalu tampak jelas, situasi tersebut dapat memengaruhi setiap keputusan yang diambil. “Penting bagi setiap individu untuk memahami berbagai sumber dan jenis konflik kepentingan, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, arah dari konflik kepentingan, apakah berhenti sebagai potensi atau berkembang menjadi pelanggaran, sangat bergantung pada sikap dan kemampuan seseorang dalam mengendalikannya.

“Pencegahan dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk bertindak benar, meski dalam situasi yang penuh godaan. Karena itu, kemampuan mengenali dan mengelola situasi ini adalah langkah krusial dalam pencegahan korupsi,” tandas Yonathan.

Dari Pemahaman ke Praktik: Mengelola Konflik Kepentingan

Program e-learning #JadiPaham Konflik Kepentingan ini dirancang agar aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat luas dapat memahami secara menyeluruh dinamika konflik kepentingan. Materi yang disajikan mencakup:

1. Pengenalan konflik kepentingan: memahami definisi, unsur, jenis, dan sumber konflik kepentingan.

2. Risiko dan dampak: mengulas bahaya konflik kepentingan jika dibiarkan begitu saja tanpa pengendalian.

3. Keterkaitan dengan korupsi: menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk praktik korupsi.

4. Pencegahan dan pengelolaan: menemukan langkah-langkah tepat untuk mengendalikan konflik kepentingan agar tetap profesional, transparan, dan berintegritas.

“Kami berharap peserta tidak hanya berhenti pada pemahaman teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan begitu, keputusan yang diambil tetap objektif, transparan, dan berlandaskan integritas,” tambah Yonathan.

ASN dan masyarakat umum dapat mengikuti kelas #JadiPaham Konflik Kepentingan secara gratis dan terbuka melalui elearning.kpk.go.id. Setelah registrasi, peserta cukup memilih Kursus Antikorupsi Dasar dan Integritas, lalu bergabung pada kelas #JadiPaham Konflik Kepentingan, atau melalui tautan:

https://newlearning.kpk.go.id/course/view.php?id=64

Kelas e-Learning Lainnya: #JadiPaham Gratifikasi Bukan Rezeki

Selain materi konflik kepentingan, KPK juga memperkuat pemahaman publik terkait gratifikasi melalui kelas e-learning #JadiPaham Gratifikasi Bukan Rezeki. Kelas ini mengajak peserta memahami bahwa gratifikasi bukanlah rezeki yang patut diterima, melainkan bentuk korupsi yang harus diwaspadai dan dilaporkan sesuai ketentuan.

Yonathan menjelaskan, e-learning terkait gratifikasi ini menjadi penting dalam membangun integritas ASN karena berdasarkan hasil SPI 2024, praktik suap dan gratifikasi atau pemberian ilegal masih marak terjadi, dengan prevalensi sebesar 90 persen di kementerian/lembaga, serta 97 persen di pemerintah daerah. “Bentuk gratifikasi paling dominan yaitu uang (69,70 persen), barang (12,59 persen), fasilitas/hiburan (7,68 persen), dan kategori lain (10,03 persen),” ungkapnya.

Kehadiran e-learning ini, lanjutnya, diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan praktik gratifikasi di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sekaligus memperkuat agenda reformasi birokrasi melalui pembangunan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. “Ini bisa dimulai dari pemahaman dasar mengenai gratifikasi atau pemberian ilegal terhadap aparatur sipil negara,” tandas Yonathan.

Melalui contoh sehari-hari di pelayanan publik, pengadaan barang/jasa, hingga lingkungan pendidikan, e-learning ini memperkaya wawasan peserta untuk membedakan gratifikasi, suap, dan pemerasan, sekaligus memahami mana pemberian yang sah dan mana yang harus ditolak.

Disajikan dengan cara yang ringan, aplikatif, dan penuh refleksi etika, kelas ini cocok untuk peserta yang ingin menjaga integritas dan membuat keputusan berani di situasi rawan gratifikasi—baik sebagai pelajar, ASN, maupun warga yang peduli antikorupsi. Kelas #JadiPaham Gratifikasi Bukan Rezeki dapat diakses pada tautan:

https://newlearning.kpk.go.id/course/view.php?id=41

Awal Perubahan Budaya

Dengan hadirnya kedua kelas e-learning ini, KPK berharap masyarakat tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga membiasakan diri mengambil keputusan yang objektif, transparan, dan bebas dari gratifikasi maupun konflik kepentingan.

“Kedua e-learning ini dapat diakses secara umum dan gratis, sehingga siapa pun bisa ikut belajar membangun budaya antikorupsi sejak dini,” pungkas Yonathan.

Kelas-kelas digital ini hadir bukan hanya sebagai sarana belajar, tetapi juga sebagai titik awal perubahan budaya. Sebab, membangun bangsa yang bebas dari korupsi dimulai dari pilihan kecil setiap individu untuk menjaga integritas. Dari ruang digital menuju ruang publik, dari diri sendiri menuju Indonesia yang lebih bersih.