Memahami Jenis Korupsi pasca-Penyesuaian KUHP Terbaru

AKSI / MEMAHAMI JENIS KORUPSI PASCA-PENYESUAIAN KUHP TERBARU

09 APRIL 2026

Korupsi di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai tindakan “merugikan uang negara”, melainkan mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diatur secara rinci dalam kerangka hukum nasional. Secara umum, terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi yang selama ini dirujuk dari 13 pasal pada UU Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Secara konseptual, 30 jenis korupsi dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori utama yang mencerminkan beragam modus dan dampaknya. Adapun secara umum, tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Terjadi ketika seseorang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan melawan hukum yang berdampak pada kerugian negara. Contohnya meliputi mark up anggaran, pengadaan proyek fiktif, atau penyalahgunaan dana publik.

2. Suap Menyuap

Pemberian atau janji dalam arti luas kepada pejabat publik agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan bentuk suap yang merusak integritas pengambilan keputusan, ketika seorang pengusaha memberikan uang kepada pejabat pengadaan agar perusahaannya memenangkan tender meskipun tidak memenuhi syarat, atau ketika seseorang memberi hadiah kepada aparat agar pelanggaran hukum yang dilakukannya tidak diproses.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan pejabat atau pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menguasai atau mengambil aset yang berada dalam tanggung jawab jabatannya, baik berupa uang, barang, maupun dokumen, untuk kepentingan pribadi atau pihak lain; misalnya seorang bendahara instansi yang mengambil sebagian dana kas dan memanipulasi laporan agar perbuatannya tidak terdeteksi.

4. Pemerasan

Pemerasan merupakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk memaksa seseorang memberikan uang, barang, atau jasa melalui tekanan atau ancaman, biasanya dalam proses pelayanan publik; contohnya petugas perizinan yang meminta biaya tambahan tidak resmi agar izin usaha dapat diproses lebih cepat.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, terutama dalam pengadaan barang dan jasa, seperti rekayasa tender, manipulasi spesifikasi, atau kolusi antar pihak; misalnya panitia pengadaan yang telah mengatur pemenang lelang sejak awal sehingga proses kompetisi hanya menjadi formalitas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan terjadi ketika pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan memiliki kepentingan pribadi atau hubungan dengan pihak penyedia, sehingga keputusan yang diambil tidak objektif dan berpotensi merugikan negara; contohnya pejabat yang memenangkan perusahaan milik kerabatnya tanpa proses seleksi yang transparan.

7. Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas seperti uang, barang, fasilitas, atau diskon kepada pejabat publik yang berhubungan dengan jabatannya dan berpotensi memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan; misalnya seorang pejabat menerima hadiah perjalanan dari rekanan setelah memberikan proyek kepada perusahaan tersebut.

Saat ini, dinamika hukum terbaru dalam pemberantasan korupsi menunjukkan adanya penyesuaian yang perlu kita cermati bersama. Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, khususnya pasal 622, beberapa ketentuan dalam UU Tipikor dicabut dan dialihkan pengaturannya ke KUHP, terutama pada pasal 603–606. Untuk itu, mari pahami perubahan tersebut melalui penjelasan di bawah ini:

Penindakan Korupsi dalam Kacamata KUHP Terbaru

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023, yang mulai efektif pada 2 Januari 2026, menandai babak baru dalam lanskap hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Salah satu perubahan paling mencolok terlihat pada Pasal 622 KUHP yang mencabut sejumlah ketentuan penting dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal-pasal tersebut antara lain pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 5, pasal 11, dan pasal 13. Dengan dicabutnya pasal-pasal tersebut, pendekatan hukum terhadap berbagai bentuk korupsi mulai terintegrasi ke dalam kerangka hukum pidana umum melalui KUHP.

Sebagai pengganti, KUHP menghadirkan pengaturan baru dalam pasal 603 hingga pasal 606. Pasal 603 mengatur perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara, menggantikan substansi Pasal 2 UU Tipikor. Sementara itu, pasal 604 mengatur penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya diatur dalam pasal 3. Berikut pemaparannya lebih lanjut:

1. Kerugian Keuangan Negara

Pengaturan mengenai kerugian negara dalam Pasal 603 KUHP menunjukkan pergeseran pendekatan pemidanaan dibandingkan dengan Pasal 2 UU Tipikor. Dalam Pasal 603 KUHP, pelaku diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda kategori II hingga VI (sekitar Rp10 juta hingga Rp2 miliar).

Sementara itu, dalam Pasal 2 UU Tipikor, ancaman pidananya lebih berat, yaitu penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda berkisar antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Perbedaan ini mencerminkan adanya perubahan formulasi sanksi dalam kerangka KUHP baru, khususnya terkait batas minimum pidana dan besaran denda.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Dalam konteks penyalahgunaan wewenang, Pasal 604 KUHP menghadirkan formulasi baru yang tetap menempatkan delik ini sebagai pelanggaran serius. Ketentuan ini mengatur ancaman pidana penjara mulai dari 2 hingga 20 tahun, bahkan dapat dijatuhi pidana seumur hidup, dengan denda kategori II hingga VI atau sekitar Rp10 juta hingga Rp2 miliar.

Jika dibandingkan dengan Pasal 3 UU Tipikor, terdapat perbedaan pada batas minimum pidana, di mana sebelumnya ancaman penjara dimulai dari 1 tahun hingga 20 tahun atau seumur hidup, dengan denda berkisar antara Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian dalam kerangka pemidanaan, terutama pada penegasan batas minimum hukuman serta pengelompokan denda dalam sistem kategori pada KUHP baru.

3. Penyuapan

Dalam konteks suap, pasal 605 mengatur pemberian suap aktif dan pasif kepada pejabat publik. Dalam pengaturan mengenai penyuapan, Pasal 605 KUHP ayat (1) dan ayat (2) menghadirkan formulasi yang relatif sejalan namun dengan beberapa penyesuaian. Pada ayat (1), ancaman pidana berupa penjara selama 1 hingga 5 tahun dengan denda kategori III hingga V (sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta), sementara ayat (2) mengatur pidana penjara 1 hingga 6 tahun dengan denda serupa.

Jika dibandingkan dengan Pasal 5 UU Tipikor, ancaman pidana penjara berada pada rentang yang sama, yaitu 1 hingga 5 tahun, namun dengan denda yang lebih spesifik, yakni Rp50 juta hingga Rp250 juta. Perbedaan utama terletak pada perluasan kategori denda dalam KUHP serta adanya variasi ancaman pidana pada ayat (2) yang sedikit lebih tinggi.

4. Gratifikasi

Sementara itu, pasal 606 mengatur penerimaan hadiah/gratifikasi oleh pejabat menggantikan ketentuan dalam Pasal 11 dan 13 UU Tipikor. Pasal 606 KUHP menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun dengan denda kategori IV (maksimal sekitar Rp200 juta). Ketentuan ini jika dibandingkan dengan Pasal 13 UU Tipikor menunjukkan kesamaan dalam batas maksimal pidana penjara, yakni 3 tahun, namun berbeda dalam besaran denda, di mana UU Tipikor mengatur denda maksimal Rp150 juta.

Perubahan ini mencerminkan adanya penyesuaian dalam sistem pengelompokan denda dalam KUHP baru, sekaligus menunjukkan upaya standardisasi pemidanaan meskipun substansi ancaman pidana relatif tidak mengalami perubahan signifikan.

Harmonisasi APH pasca-KUHP Terbaru

Penyatuan aturan korupsi ke dalam KUHP berpotensi menciptakan harmonisasi hukum, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan mempermudah pemahaman serta penerapan oleh aparat penegak hukum.

Implikasi kebijakan dari perubahan ini tidak bisa dipandang sederhana. Dari sisi harmonisasi, aparat penegak hukum perlu melakukan penyesuaian, baik dalam aspek pemahaman norma maupun dalam praktik penanganan perkara korupsi.

Dalam transisi pemberlakuan KUHP 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting untuk memastikan bahwa perubahan kerangka hukum ini tidak mengurangi efektivitas penindakan korupsi yang selama ini menjadi mandat utamanya. Hal ini semakin relevan mengingat KPK tetap berlandaskan pada undang-undang tersendiri yang bersifat lex specialis, sehingga memiliki kekhususan dalam penanganan perkara korupsi.

Di sisi lain, tantangan yang muncul tidak dapat diabaikan, terutama terkait potensi multi-tafsir dalam penerapan norma baru, khususnya pada pembuktian unsur-unsur krusial seperti “kerugian negara” dan “penyalahgunaan kewenangan” yang selama ini telah berkembang dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan interpretasi dan konsistensi penegakan hukum agar transisi ini tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada akhirnya, kompleksitas korupsi di Indonesia yang mencakup puluhan jenis perbuatan mulai dari suap hingga konflik kepentingan tidak cukup dihadapi hanya dengan perubahan regulasi. Kehadiran KUHP 2023 memang menandai arah baru dalam sistem hukum pidana nasional. Pencapaiannya terkait erat dengan konsistensi penegakan hukum, integritas aparat, serta keberadaan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Referensi:

Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara
Indonesia 2023. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Sekretariat Negara
Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan KUHP Nasional (Comparison of Corruption Crime Regulations in the Reform of the National Criminal Code). (2024). Diakses pada 30 Maret 2026 dari https://doi.org/10.35912/KIHAN.v3i1.4573