Menguatkan Kemandirian Forum Gerakan Antikorupsi PAKSI-API

AKSI / MENGUATKAN KEMANDIRIAN FORUM GERAKAN ANTIKORUPSI PAKSI-API

23 DESEMBER 2024

SAAT ini jumlah penyuluh antikorupsi di Indonesia lebih dari 3.800 orang yang tersebar di seluruh provinsi. Adapun jumlah ahli pembangun integritas (API) sebanyak 518 orang.

Mereka tergabung dalam forum penyuluh antikorupsi yang saat ini berjumlah 37 forum di provinsi, tujuh forum di kementerian atau lembaga, satu asosiasi, dan Perpaksinas. Selain itu, mereka juga membentuk komunitas-komunitas seperti In Game, YapyYapo, dan lain-lain.

Peran forum atau komunitas tersebut sangatlah vital untuk menyolidkan, mengorganisasikan, dan mendukung para anggotanya aktif menyuluh antikorupsi.

Namun, keberadaan forum atau komunitas saat ini dirasa belum memiliki kemandirian dalam bergerak di masyarakat. Tak sedikit dari mereka yang masih sangat tergantung oleh dukungan KPK.

Kondisi permasalahan itulah yang mendorong KPK membuat kelas penguatan "Community Development" di TAPAKSIAPI, salah satu rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK pada Selasa (10 Desember 2024).

Melalui kelas itulah, harapannya, para peserta yang notabene pengurus forum atau komunitas melakukan introspeksi diri—ini layaknya proses identifikasi permasalahan dan mencari solusi secara bersama-sama.

Masalah dan tantangan

Kelas berjalan begitu menyenangkan dengan peserta lebih aktif. Berbeda dengan kelas-kelas penguatan di hari yang sama, yang lebih berjalan model seminar atau ceramah, kelas ini berlangsung dengan model workshop.

Para peserta diminta berkelompok, lalu diminta untuk melakukan simulasi tentang rencana kelompok. Ini bertujuan untuk mengevaluasi terhadap gerak forum/komunitas lebih terarah.

Sebelum simulasi, Penyuluh Antikorupsi Utama juga asesor LSP KPK Sandri Justiana memaparkan, tiga permasalahan dan tantangan yang dihadapi komunitas atau forum Paksi-API.

Gambaran persoalan ini, menurutnya, didapat dari survei kecil yang dilakukan oleh KPK kepada Paksi KPK dan anggota forum/komunitas Paksi-API.

Pertama, komitmen dan motivasi anggota

Persoalan yang dihadapi komunitas atau forum yang paling mendasar ialah komitmen anggotanya. Tak sedikit anggota yang berkomitmen rendah itu beranggapan bahwa peran atau kegiatan forum atau komunitas hanya bersifat sampingan, bukan tugas utama.

Di sisi lain, mereka juga beralasan terkendala dengan kesibukan pekerjaan masing-masing. Alhasil, keberadaan forum atau komunitas menjadi goyang, tidak kokoh, lantaran motivasi anggota untuk menghidupi gerakan antikorupsi tidak kuat.

Kedua, keterbatasan sumberdaya dan dukungan

Problem berikutnya yang sering dihadapi sebuah forum atau komunitas yaitu keterbatasan sumberdaya, baik finansial maupun dukungan dari para pihak. Akibatnya, kegiatan mereka dalam menyelenggarakan kegiatan secara mandiri terhambat. Gerakan antikorupsi juga terganjal kurangnya dukungan suprasistem (seperti pemerintah atau institusi terkait).

Ketiga, koordinasi dan komunikasi

Ini bukan rahasia lagi, bahwa koordinasi dan komunikasi adalah ruh dari sebuah komunitas atau forum. Tanpa ada keduanya, bagaimana sebuah forum berjalan. Yang umum terjadi dalam sebuah forum, yaitu saluran komunikasi cenderung tidak berjalan efektif, kesulitan menyamakan persepsi, dan menciptakan sinergi antaranggota yang berasal dari berbagai latar profesi.

Bagaimana mengatasi persoalan forum tersebut?

Yang perlu disadari ialah kita harus tahu dulu apa itu mandiri atau kemandirian forum/komunitas antikorupsi.

Dalam perspektif KPK, terdapat tiga kunci sebuah forum/komunitas antikorupsi tersebut bisa disebut mandiri, yaitu menginisiasi aktivitas secara independen, tidak ketergantungan baik segi dana, sumber daya maupun arahan dari KPK, dan beroperasi secara otonom.

Sementara itu dari sisi anggota forum, setidaknya kemandirian itu tergambar dalam tujuh hal. Pertama, tidak bergantung pada pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah, dana hibah, dan lainnya. Dan, tentu sebuah forum harus memiliki sumber daya operasional agar aktivitas forum berjalan.

Kedua, kemampuan mengelola sumber daya. Di sini, forum harus mampu mengelola sumber daya secara efektif. Ketiga, keberlanjutan. Forum harus memiliki kemampuan untuk terus berkembang dan menyuluh secara rutin juga memastikan keberlanjutan organisasi.

Empat, otonomi dalam pengambilan keputusan. Harus ada kejelasan dalam pengambilan keputusan, tanpa intervensi pihak luar. Lalu, membuat kebijakan organisasi dan melaksanakannya dengan otonomi penuh.

Kelima, kekuatan berjejaring dan berkolaborasi. Forum harus membuat jejaring, jangan menutup diri dengan pihak luar. Kolaborasi adalah kunci agar forum terus eksis. Keenam, kemampuan memberdayakan anggota. Ditopang oleh anggota, maka forum harus mampu memberdayakan anggota untuk aktif menyuluh dan mengelola organisasi.

Terakhir, ketujuh, komitmen terhadap nilai-nilai antikorupsi. Mandiri tetap harus menjunjung nilai-nilai luhur dan etika. Tanamkan sikap antikorupsi dan keberanian dalam menentang korupsi di masyarakat.

Jadi, kemandirian forum itu mencakup kemampuan mengelola dan menggerakkan anggota secara independen, tanpa bergantung dengan pihak lain, serta memastikan program tetap berjalan. Oleh karenanya, forum haruslah memiliki manajemen organisasi yang baik.

Mengapa kemandirian forum/komunitas begitu penting bagi gerakan antikorupsi?

Karena gerakan antikorupsi oleh Paksi-API tersebut harus memiliki demarkasi yang jelas, bahwa (1) forum tidak dianggap sebagai underbow atau bagian dari KPK, sehingga menjaga kredibilitas dan netralitasnya.

Selanjutnya, (2) forum memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dan berkembang sesuai kebutuhan komunitas lokal dan (3) beban struktur organisasi KPK berkurang dalam hal pendanaan dan pengelolaan SDM untuk mendukung forum.

Indikator Kemandirian

Terdapat tiga indikator kemandirian, menurut perspektif KPK, yaitu kemandirian finansial, keteraturan struktur organisasi, dan kemandirian dalam pelaksanaan program kerja.

Adapun dari sisi penyuluh antikorupsi, indikator kemandirian forum/komunitas terdiri atas: kontribusi dan partisipasi anggota dalam kegiatan dan pendanaan (iuran rutin), kolaborasi dan sinergi baik antaranggota maupun dengan pihak lain, dan akuntabilitas dan komitmen.

Dari hasil survei kecil itu, sejumlah forum atau komunitas yang menilai diri mereka sendiri telah menerapkan kemandirian, sebut saja APIK Kalsel terkait partisipasi dan kompetensi, Dana Rakca dan ForPAK NTB (inisiatif dan independensi), dan PAKSIJI dan InGame (sistem pengelolaan dan keberlanjutan).

Solusi: Metode Lightning Decision Jam

Setelah mengetahui masalah dan tantangan dan apa itu definisi kemandirian forum, peserta kemudian diajak untuk melakukan simulasi per kelompok.

Dibantu oleh tim The Local Enabler, para peserta dikenalkan dengan metode Lightning Decision Jam (LDJ). Melalui metode ini, peserta dirangsang untuk memecahkan masalah besar, tapi dengan cepat.

“Metode ini dapat mengganti rapat terbuka yang tidak terstruktur dengan proses yang jelas,” ujar Faris Prima selaku Lead Facilitator The Local Enabler.

“Daripada diskusi yang tak pernah berakhir dan bolak-balik, LDJ dapat digunakan untuk mendorong kreativitas dan menumbuhkan inovasi.”

Selain Faris, tim fasilitator The Local Enabler lain yang mendampingi para peserta selama workshop, antara lain Farah Dita, Syauqi Rabbani, dan Putri Yunita.

Menurut Faris, metode LDJ hanya dilakukan kurang lebih 1-2 jam, sehingga anggota tim merasa terlibat, bersemangat, dan produktif – tentu saja, ada hasil yang nyata yang bisa ditindaklanjuti. Mengapa bisa seperti itu? Ini lantaran metode LDJ menerapkan empat prinsip, antara lain:

Pertama, memulai lebih penting daripada menunggu benar (getting started is more important than being right). Jadi, mulailah saja dengan apa adanya, tanpa harus berpikir sempurna.

Kedua, bekerja bersama, tapi sendiri-sendiri (we work together, alone). Kita akan lebih baik menulis dibandingkan menyampaikan.

Ketiga, tidak harus kreatif (don’t rely on creativity). Tuliskan ide jangan menunggu dianggap bagus atau keren. Dan, keempat, ide yang nyata lebih baik daripada yang abstrak (tangible beats abstract).

Dengan menggunakan metode LDJ, terdapat tiga manfaat yang bisa didapat oleh kelompok/forum/komunitas, antara lain menghasilkan ide yang lebih banyak, keputusan yang lebih jelas, dan langkah-langkah yang implementatif.

Untuk menjalankan metode tersebut, para peserta harus melakukan beberapa tahapan atau langkah. Sebelum melakukan tahapan itu, per kelompok harus menentukan ketua atau pengambil keputusan yang bertugas mengontrol jalannya diskusi.

Berikut tahapan-tahapannya: