Yang Ditolak, Yang Diterima Perihal Gratifikasi

AKSI / YANG DITOLAK, YANG DITERIMA PERIHAL GRATIFIKASI

02 APRIL 2024

GRATIFIKASI masih menjadi modus tindak korupsi yang paling banyak dilakukan oleh para koruptor.

Sejak 2004—2023, tercatat sebanyak 989 kasus soal gratifikasi dan suap yang telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta.

Terminologi gratifikasi, dikutip dari Pedoman Pengendalian Gratifikasi (KPK: 2021), baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia melalui UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pada Pasal 12B dan 12C UU Tipikor diaturlah mengenai delik gratifikasi yang memberikan ancaman pidana bagi setiap ASN atau penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

Sebelum aturan tersebut, larangan gratifikasi secara terperinci telah diatur pada Pasal 7 dan 8 Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 10/1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.

Pengertian gratifikasi

Pemberian atau penerimaan hadiah merupakan sesuatu yang wajar dari sudut pandang relasi pribadi, sosial dan adat-istiadat.

Namun, ketika hadiah tersebut diselimuti kepentingan lain dalam relasi kuasa, cara pandang gratifikasi sebagai sesuatu yang netral, tentu tidak bisa dimaklumi.

Gratifikasi ialah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Dalam pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum.

Di sisi lain, gratifikasi menjadi sesuatu yang terlarang ketika penerima adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban penerima.

Gratifikasi itulah yang disebut pada Pasal 12B ayat 1 sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.

Penerimaan gratifikasi yang dianggap suap harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Mekanisme pelaporan dapat dilakukan melalui berbagai saluran pelaporan.

Jika gratifikasi yang wajib dilaporkan telah jatuh tempo, setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai “suap”, demikian dikutip dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

Unsur-unsur gratifikasi

Berikut ini bunyi Pasal 12B UU Tipikor:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Bunyi Pasal 12C:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tipikor

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(3) Komisi Pemberantasan Tipikor dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam UU Komisi Pemberantasan Tipikor.

Berdasarkan dua pasal tersebut, terdapat sejumlah unsur utama yang membedakan antara definisi gratifikasi secara umum dengan gratifikasi yang dianggap suap, yaitu unsur:

Adanya penerimaan gratifikasi;
Penerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara;
Gratifikasi dianggap suap: (a) gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima; dan, (b) penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima
Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

Karakteristik gratifikasi

Untuk membedakan gratifikasi yang harus ditolak dan boleh diterima, pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat merujuk pada sejumlah kategori berikut ini, berdasarkan Buku Saku Gratifikasi.

Tujuan atau motif pemberian. Dianggap bukan suap jika dilakukan untuk menjalankan hubungan baik, menghormati martabat seseorang, memenuhi tuntutan agama, dan mengembangkan berbagai bentuk perilaku simbolis (diberikan karena alasan yang dibenarkan secara sosial). Dianggap suap jika pemberian ditujukan untuk mempengaruhi keputusan dan diberikan karena apa yang dikendalikan/dikuasai oleh penerima (wewenang yang melekat pada jabatan sumber daya lainnya).
Hubungan antara pemberi dan penerima. Dianggap bukan suap jika pemberi-dan penerima memiliki relasi setara. Sementara itu, dianggap suap jika relasi keduanya timpang atau tidak setara.
Hubungan bersifat strategis. Dianggap bukan suap jika tidak ada sifat strategis, sedangkan dianggap suap jika sebaliknya.
Situasi pemberian. Dianggap bukan suap jika diberikan pada acara yang sifatnya sosial berakar pada adat istiadat dan peristiwa kolektif. Dianggap suap jika diberikan bukan merupakan peristiwa kolektif meski bisa saja pemberian diberikan pada acara sosial.
Resiprositas (sifat timbal balik). Dianggap bukan suap jika bersifat ambigu dalam perspektif bisa resiprokal dan terkadang tidak resiprokal. Dianggap suap jika resiprokal secara alami.
Kesenjangan waktu. Dianggap bukan suap yaitu memungkinkan kesenjangan waktu yang panjang pada saat pemberian kembalian (membalas pemberian). Dianggap suap jika tidak memungkinkan ada kesenjangan waktu yang panjang.
Sifat hubungan. Dianggap bukan suap jika aliansi sosial untuk mencari pengakuan sosial. Dianggap suap jika patronase dan seringkali nepotisme dan ikatan serupa ini untuk mencapai tujuan.
Ikatan yang terbentuk. Dianggap bukan suap jika sifatnya jangka panjang dan emosional. Dianggap suap jika sifatnya jangka pendek dan transaksional.
Kecenderungan adanya sirkulasi barang/produk. Dianggap bukan suap jika terjadi sirkulasi barang/produk, sedangkan dianggap suap jika sebaliknya.
Nilai atau harga dari pembelian. Dianggap bukan suap jika menitikberatkan pada nilai intrinsik sosial, sebaliknya dianggap suap jika menekankan pada nilai moneter.
Metode pemberian. Dianggap bukan suap umumnya pemberian secara langsung dan bersifat terbuka, sebaliknya dianggap suap jika dilakukan tidak langsung (melalui perantara) dan bersifat tertutup/rahasia.
Akuntabilitas. Dianggap bukan suap jika akuntabel dalam arti sosial, sebaliknya dianggap suap tidak akuntabel secara sosial.

Mengapa gratifikasi harus ditolak dan dilaporkan?

Ada dua alasan utama mengapa gratifikasi harus ditolak dan dilaporkan. Pertama, gratifikasi merusak tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasalnya, pemberian kepada pejabat publik cenderung bersifat pamrih dan dalam jangka panjangnya dapat mempengaruhi kinerja pejabat, menciptakan ekonomi biaya tinggi, serta mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan oleh penyelenggara negara kepada masyarakat.

Alasan kedua, pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara akan menimbulkan konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang merasa mendapat pemberian gratifikasi perlu melaporkan objek pemberian tersebut kepada KPK paling lambat 30 hari setelah menerimanya.

Di bawah ini adalah contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (circumstances) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain:

Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/ bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan.
Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1 juta per pemberian per orang.
Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang memiliki konflik kepentingan, tidak memenuhi kewajaran atau kepatutan.
Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp300 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1 juta dalam setahun dari pemberi yang sama.
Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200 ribu per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1 juta setahun dari pemberi yang sama.

Karakteristik gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan secara umum, seperti disebutkan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, antara lain

Berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar.
Merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar.

Dengan berani jujur dan hebat untuk melaporkan pemberian gratifikasi, pegawai negeri atau penyelenggara negara sudah berkontribusi untuk memutus rantai korupsi di masa depan.[*]